Keandalan dan Keamanan Sistem Logistik Nasional
Keandalan dan keamanan Ekosistem Logistik Nasional (ELN) dipertanyakan menyusul sempat terganggunya sistem layanan ekspor dan impor. Apakah insiden yang jelas-jelas merugikan para eksportir/importir akan dibiarkan saja?
Heryunanto
Keandalan dan keamanan Ekosistem Logistik Nasional (ELN) dipertanyakan menyusul sempat terganggunya sistem layanan ekspor dan impor, Custom Excise Information System and Automation (Ceisa), selama 11 hari, 8-19 Agustus lalu.
Apakah insiden yang jelas-jelas merugikan para eksportir/importir dan membahayakan perekonomian nasional itu akan dibiarkan begitu saja tanpa akuntabilitas?
Ceisa merupakan sistem atau aplikasi yang dikembangkan oleh Dirjen Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan untuk mempermudah serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengurusan izin dan layanan ekspor dan impor.
Izin dan layanan yang ditangani, di antaranya, adalah pengurusan pemberitahuan impor barang (PIB), pemberitahuan ekspor barang (PEB), surat persetujuan pengeluaran barang (SPPB), dan nota pelayanan ekspor (NPE).
Ceisa juga didesain untuk diintegrasikan dengan Portal Indonesia National Single Window (INSW) serta dipersiapkan menjadi bagian dari jejaring logistik internasional.
Matinya aplikasi Ceisa menimbulkan kerugian besar. Seorang pengurus organisasi importir mengungkapkan, matinya aplikasi Ceisa menyebabkan terganggunya arus dokumen dan barang ekspor, impor, billing, serta meningkatnya biaya demurage (biaya yang harus dibayar importir jika telat menaikkan atau menurunkan kontainer ke atas kapal sesuai dengan perjanjian).
Ditaksir biaya demurage mencapai 1,2 juta dollar AS per hari. Itu belum termasuk biaya pemindahan ke Tempat Penimbunan Sementara (TPS) Lini 2 yang selisih biayanya bisa mencapai Rp 4 juta-Rp 5 juta per kontainer ukuran 20 kaki (feet) dan Rp 7 juta-Rp 8 juta untuk kontainer ukuran 40 kaki.
Tidak hanya itu, yang intangible dan lebih serius, peristiwa ini bisa mengurangi kepercayaan pengusaha pada platform Ceisa, kecakapan otoritas pengelola Ceisa dan iklim bisnis/investasi. Karena itu, kalau krisis ini berlanjut/berulang, bisa membahayakan kinerja manajemen logistik secara keseluruhan, daya saing, dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Terganggunya performa Ceisa tak terjadi dalam ruang hampa.
Kejahatan, sabotase siber
Menyatakan kepada publik bahwa sistem itu kini sudah pulih sangat tak memadai sebagai laporan akuntabilitas. Harus ada penjelasan yang cukup mengapa itu terjadi, termasuk siapa yang mesti bertanggung jawab. Juga harus ada garansi kejadian itu tidak akan terulang.
Terganggunya performa Ceisa tak terjadi dalam ruang hampa. Ada tiga konteks yang melatari peristiwa itu. Pertama, masih bercokolnya semangat antidigitalisasi di kalangan birokrat/pejabat. Digitalisasi itu mengubah transaksi finansial dari langsung ke tidak langsung. Dari personal ke impersonal. Dengan digitalisasi, peluang korupsi menjadi lebih terbatas.
Bukan tak mungkin, insiden itu bukan karena kegagalan teknis atau tak memadainya infrastruktur teknologi informasi, tetapi disengaja. Seorang mantan wali kota bercerita, aplikasi layanan izin terpadunya kerap sengaja dimatikan oleh pegawainya untuk mendapatkan penghasilan tambahan.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F02%2F20200228_ENGLISH-DAMPAK-EKONOMI_B_web_1582900974.jpg){kind=logo}
Aktivitas bongkar muat kontainer di Terminal operasi 3, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (20/2/2020).
Kedua, kompetisi antar-vendor/provider pengembang sistem dan aplikasi dalam industri digital. Belanja pemerintah untuk digitalisasi sistem dan layanan publik mencapai triliunan rupiah. Ini bisnis digital yang menggiurkan sekaligus kompetitif. Cara-cara tak sehat bisa saja dipakai untuk memenangi persaingan dalam pengadaan, pengembangan, dan pemeliharaan sistem atau aplikasi.
Meski kompetitif, ada juga patronase yang kuat antara pejabat di institusi pemerintah dan para vendor/provider. Ketergantungan institusi pemerintah kepada vendor/provider pengembangan sistem/aplikasi masih sangat tinggi. Bisa dihitung dengan jari institusi pemerintah yang mumpuni dalam penguasaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Akibatnya, risiko bobolnya kerahasiaan dan keamanan data/aplikasi sangat tinggi.
Ketiga, kompetisi antarpelabuhan, antarentitas ekonomi. Penataan ELN tak lepas dari konteks persaingan antarnegara. Perlu diwaspadai kemungkinan adanya pihak asing atau komprador yang menyabot keandalan dan keamanan data/aplikasi NLE.
Mempertimbangkan konteks itu tak berlebihan menduga kegagalan kinerja Ceisa dan aplikasi yang lain tidak hanya akibat kegagalan teknis dan tidak memadainya infrastruktur, tetapi bisa jadi karena ada kejahatan/sabotase siber.
Meski kompetitif, ada juga patronase yang kuat antara pejabat di institusi pemerintah dengan para vendor/provider.
Integrasi ELN melalui INSW
Melalui Inpres No 5/2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional, pemerintah menunjukkan kemauan dan tindakan politik untuk memperbaiki kinerja logistik nasional, iklim investasi, daya saing, dan pertumbuhan ekonomi.
Presiden memerintahkan para menteri, sekretaris kabinet, Kapolri, kepala lembaga nondepartemen, dan para gubernur untuk mengambil langkah-langkah—sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya— menata ELN sesuai Rencana Aksi Penataan ELN 2020-2024. Mungkin karena sifatnya perintah, Inpres No 5/2020 jauh lebih jelas, direktif, dan bertarget dalam menata ELN ketimbang Perpres No 26/2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional (Silognas).
Dalam rencana aksi itu, ada empat program: a) simplikasi proses bisnis layanan pemerintah di bidang logistik yang berbasis teknologi informasi untuk menghilangkan repetisi dan duplikasi, b) kolaborasi sistem layanan logistik internasional maupun domestik antarpelaku kegiatan logistik di sektor pemerintah dan swasta, c) kemudahan transaksi pembayaran penerimaan negara dan fasilitasi pembayaran antarpelaku usaha terkait proses logistik, dan d) penataan sistem dan tata ruang kepelabuhanan serta jalur distribusi.
Dari keempat program itu, kegiatan penataan ELN difokuskan pada 10 jenis layanan pelabuhan, yaitu a) penerapan single submission (SSm) untuk perizinan, b) SSm pengangkutan, c) SSm karantina dan pabean, d) penerapan pelayanan pengiriman secara elektronik/DO online, e) layanan pengeluaran peti kemas (SP2), f) penerapan sistem gerbang (gate) otomatis dalam layanan penerimaan dan pengeluaran peti kemas, g) layanan pengiriman barang dengan mobil/truk (trucking), h) layanan kapal domestik, i) layanan pergudangan, dan j) penggunaan sistem pembayaran tunggal.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F06%2Fd0a6c4ec-1490-4c4b-a9e9-c5e17e17d3cc_jpg.jpg){kind=logo}
Foto udara aktivitas ekspor impor di Jakarta International Container Terminal (JICT), Jakarta Utara, Rabu (16/6/2021). JICT yang merupakan terminal peti kemas ekspor impor terbesar dan tersibuk di Indonesia terus mengoptimalkan layanan terminal peti kemas melalui pemanfaatan teknologi dan digitalisasi.
Dalam diktum keenam Inpres No 5/2020, Presiden juga memerintahkan Menteri Perhubungan, Menteri Perdagangan, dan Menteri Perindustrian membantu/mendukung Menteri Keuangan, di antaranya mengintegrasikan sistem perizinan dan layanan ekspor-impor yang ada di setiap kementerian dengan sistem ELN melalui portal INSW .
Portal INSW adalah sistem yang mengintegrasikan informasi proses penanganan dokumen kepabeanan dan pengeluaran barang. Portal ini menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antarsistem internal secara otomatis.
Sistem mencakup kepabeanan, perizinan, kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan sistem lain yang terkait dengan proses penanganan dokumen kepabeanan dan pengeluaran barang.
Dengan diktum itu, berbagai aplikasi sistem perizinan dan layanan ekspor-impor yang ada di sejumlah kementerian, seperti aplikasi Ceisa dan Simponi (Kemenkeu), Simlala dan Inaportnet (Kemenhub), serta Inatrade (Kemendag), harus terintegrasi dengan portal INSW.
Aplikasi Simponi merupakan sistem billing untuk memfasilitasi pembayaran/penyetoran dan penerimaan non-anggaran. Aplikasi Simlala didesain untuk memudahkan dan mempercepat layanan perizinan usaha angkutan laut. Inatrade didesain untuk melayani perizinan dalam bidang perdagangan.
Sekurangnya ada tiga implikasi penting dari peristiwa terganggunya performa aplikasi Ceisa.
Sangat tak mudah menyederhanakan dan mengintegrasikan tiga relasi berbeda—relasi dari pemerintah ke pemerintah, dari pemerintah ke bisnis, dari bisnis ke bisnis—secara digital di tengah kuatnya ego sektoral dan konflik kepentingan antar dan bahkan dalam tubuh institusi pemerintah itu sendiri.
Dengan terintegrasinya aplikasi berbagai layanan ELN ke dalam INSW, terbayang nantinya akan ada; 1) arsitektur/instalasi digital ELN yang menguasai hidup orang banyak dan masifnya kepentingan negara, 2) ‘”bangunan” big data yang bisa diarahkan untuk mewujudkan Satu Data Indonesia (SDI) dengan tematik ELN.
Dengan penataan tersebut, dalam empat tahun ke depan diharapkan kita bisa meningkatkan Indeks Kinerja Logistik (IKL) dari 3,15 menjadi 3,17 atau 3,22 sehingga peringkatnya bisa bergeser dari 46 ke 40 dari sekitar 167 negara. Biaya logistik bisa turun dari 23,4 persen menjadi 17 persen dari nilai produk domestik bruto.
Dwelling time turun dari lebih dari tiga hari menjadi atau kurang dari dua hari.
Obyek vital nasional baru
Sekurangnya ada tiga implikasi penting dari peristiwa terganggunya performa aplikasi Ceisa. Pertama, dalam upaya menegakkan prinsip akuntabilitas, DJBC perlu berinisiatif meminta Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)—keduanya sebagai auditor pemerintah—mengaudit infrastruktur, teknologi, dan keamanan aplikasi Ceisa.
Hasil audit dipublikasikan kepada publik, khususnya para eksportir/importir sebagai korban langsung dari terganggunya Ceisa. Kalau dari hasil audit ada pejabat yang harus dimutasi, itu kewenangan/domain Menkeu.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F08%2F6a97bc9d-af37-41e7-88e5-d106239afb72_jpg.jpg){kind=logo}
Pejabat instansi pemerintahan di Sulawesi Utara mengikuti acara pelepasan ekspor nasional melalui konferensi video di Terminal Peti Kemas Bitung, Sabtu (14/8/2021). Sulut mengekspor produk pertanian dan perkebunan sebesar Rp 63,6 miliar ke 14 negara, bagian dari ekspor senilai Rp 7,2 triliun ke 61 negara
Kedua, Tim Koordinator SPBE Nasional—yang beranggotakan KemenPANRB, Kemenkominfo, Kemenkeu, Kemendagri, Bappenas, BPPT dan BSSN—perlu memastikan kesiapan kerangka regulasi audit teknologi dan keamanan aplikasi SPBE. Tim ini harus mengakselerasi penerbitan Peraturan Menkominfo tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan beberapa peraturan badan (perban) di bawahnya.
Regulasi tersebut sangat ditunggu banyak pihak, terutama kalangan pebisnis digital, untuk mengukuhkan peran mereka dalam bisnis audit teknologi dan keamanan aplikasi SPBE.
Ketiga, mempertimbangkan aspek kemaslahatan publik dan dalamnya kepentingan negara, Menkeu perlu menetapkan arsitektur/instalasi digital ELN beserta aplikasi di dalamnya sebagai obyek vital nasional.
Pasal 9 Keppres No 63/2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional menyebutkan, status obyek vital nasional harus ditetapkan berdasarkan keputusan menteri dan/atau lembaga pemerintah nondepartemen. Kalau sudah ditetapkan sebagai obyek vital nasional, ada kewajiban bagi otoritas pengelola sistem/aplikasi bersama dengan kepolisian untuk mengembangkan sistem pengamanan yang tepercaya dan dapat diandalkan.
Dedi Haryadi
Ketiga hal itu bisa memperkuat keandalan dan keamanan arsitektur/instalasi digital ELN yang nanti berujung pada menguatnya kinerja logistik, iklim investasi, daya saing, dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Dedi Haryadi, Staf Ahli pada Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi
