Parade Baliho Politik

Rakyat sedang prihatin, tengah menderita akibat pandemi, dan sangat membutuhkan uluran tangan nyata para pemimpinnya, tetapi ironisnya partai-partai politik malah banyak yang jorjoran baliho.

Kompas/Hendra A Setyawan

Baliho bergambar politisi yang berniat maju dalam suksesi kepemimpinan di Tanah Air mulai banyak dipasang di sudut-sudut Ibu Kota, Rabu (11/8/2021). Selain media sosial, media luar ruang masih menjadi favorit politisi untuk mempromosikan dirinya kepada masyarakat untuk kepentingan politik pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024.

Menarik, mengikuti acara Satu Meja The Forum Kompas TV (Rabu, 11/8/2021) bersama jurnalis senior Budiman Tanuredjo. Topiknya ”Baliho Politik di Tengah Pandemi”, menghadirkan para politisi partai besar. Acara membahas suara sumbang tentang baliho bergambar wajah para ketua partai mereka.

Masyarakat tak butuh penjelasan, dalam rangka apa baliho-baliho tersebut dipajang di ruang publik. Aroma kampanye Pilpres 2024 sangat menyengat tercium walau dibungkus dengan narasi-narasi indah dan puitis.

Sebut saja, ada baliho bergambar Puan Maharani, Airlangga Hartarto, Muhaimin Iskandar, Agus Harimurti Yudhoyono, dan barangkali bakal disusul oleh tokoh-tokoh politik lain. Suatu hal yang ironis saat rakyat sedang prihatin, tengah menderita akibat pandemi, dan sangat membutuhkan uluran tangan nyata para pemimpinnya, malah banyak yang jorjoran baliho.

Memasang baliho politik memang bukan hal yang salah, tetapi tak tepat momentum. Apalagi, pada sebagian besar isi baliho tidak menampakkan adanya pesan-pesan edukatif. Misalnya, yang mengajak rakyat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan atau berpartisipasi aktif dalam vaksinasi.

Pilpres 2024 masih jauh. Sebaiknya para pemimpin partai menahan diri, berhati-hati dalam melangkah dan berbuat, karena hal-hal semacam ini bisa menjadi kontraempati dan merugikan.

Budi Sartono Soetiardjo

Cilame, Ngamprah, Kabupaten Bandung

Standar Ganda

KOMPAS/KORNELIS KEWA AMA

Sebuah kapal wisata membawa wisatawan mengelilingi pulau-pulau kecil dan indah di Taman Nasional Komodo.

Pemerintah Indonesia yang diwakili Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengatakan bahwa pembangunan proyek pariwisata Jurassic Park akan berlanjut. Padahal, UNESCO (Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa) telah mengingatkan kegiatan tersebut akan berdampak negatif terhadap lingkungan.

Ini mencerminkan standar ganda pemerintah dalam menyikapi polemik Jurassic Park. Dari satu sisi, bangga Taman Nasional (TN) Komodo bersama TN Ujung Kulon tahun 1991 ditetapkan sebagai situs warisan dunia setelah bertahun-tahun diperjuangkan melalui penilaian ketat dan selektif. Namun, setelah disetujui dan ditetapkan sebagai situs warisan dunia, malah aturan main UNESCO tidak dipatuhi.

Peringatan UNESCO merupakan indikasi kuat adanya pelanggaran dalam pengelolaan TN Komodo, terutama dalam pembangunan infrastruktur Jurassic Park di Pulau Rinca.

KLHK boleh saja mengabaikan protes dari Walhi NTT, pemerhati lingkungan, dan masyarakat sekitar yang tidak setuju. Namun, akan menjadi lain masalahnya apabila ini menyangkut semacam situs warisan dunia. Standar ganda Pemerintah Indonesia tidak akan berlaku dan malah akan menurunkan citra Indonesia di mata dunia.

Bukan tidak mungkin, peringatan UNESCO yang tidak digubris pemerintah ini suatu saat membuat TN Komodo terhapus dalam daftar situs warisan dunia UNESCO.

Yang bijaksana adalah pengembangan wisata premium yang sejalan dengan kepentingan kawasan konservasi TN Komodo. Kebijakan afirmatif atau saling menguatkan harus dikedepankan. Semoga Pemerintah Indonesia cepat menyadari kekeliruan ini.

Pramono Dwi Susetyo

Pensiunan KLHK,

Vila Bogor Indah, Kelurahan Ciparigi, Bogor

Jalan Rusak

Mohon Pemerintah Kabupaten Tangerang segera memperbaiki kerusakan parah di sepanjang Jalan Raya Perancis. Kondisi seperti kubangan, banyak lubang dalam, dan sangat becek jika hujan.

Kerusakan terjadi semenjak banyak truk pengangkut pasir berlalu lalang di jalan itu. Akibatnya, kemacetan luar biasa sering terjadi, terutama di jam-jam sibuk, mengingat di sepanjang jalan banyak kompleks pergudangan, industri, juga perumahan.

Hasil pelebaran jalan 2019 belum optimal digunakan karena banyak tiang listrik dan telepon yang belum dipindahkan, masih di tengah jalan.

Kondisi jalan inspeksi di sepanjang Kali Dadap juga rusak parah karena dilalui truk-truk tanah dan kendaraan lain, bahkan sekarang jadi tempat parkir sebagian truk tersebut.

Perlu pembatasan kendaraan berat yang boleh melintas, sesuai kapasitas kekuatan konstruksi jalan. Razia truk tanah hanya sesekali, bahkan cenderung didiamkan.

Semoga Pemerintah Kabupaten Tangerang cepat tanggap dalam menangani kondisi di Jalan Raya Perancis mengingat jalan ini merupakan salah satu urat nadi perekonomian di Kabupaten Tangerang. Terima kasih.

Rinaldi

Kelapa Gading, Jakarta