Kita patut menyambut gembira pernyataan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi yang memperlihatkan posisi tegas Indonesia dalam isu Myanmar.
Oleh
Redaksi
·2 menit baca
STR/AFP
Dalam arsip foto yang diambil pada 26 Februari 2021 ini, petugas keamanan menggiring warga yang ditangkap dalam penanganan demonstrasi menentang kudeta militer di Yangon, Myanmar.
Sudah jatuh tertimpa tangga. Demikian nasib rakyat Myanmar sekarang. Konflik politik yang tak kunjung usai menambah derita mereka di tengah deraan pandemi.
Kita patut menyambut gembira pernyataan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi yang memperlihatkan posisi tegas Indonesia dalam isu Myanmar. Seperti diberitakan Kompas edisi 3 Agustus 2021, Retno menyebut, hingga saat ini tak ada perkembangan berarti dalam penerapan konsensus ASEAN soal Myanmar. Ditambahkan oleh Menlu Republik Indonesia dalam keterangan pers secara daring dari Washington DC, Amerika Serikat, Myanmar hendaknya segera menyetujui usulan ASEAN mengenai penunjukan utusan khusus.
Krisis politik terjadi di Myanmar setelah militer mengudeta pemerintahan yang dipimpin Aung San Suu Kyi, Februari silam. Militer beralasan, kubu Suu Kyi telah bertindak curang dalam pemilu.
Suu Kyi kini ditahan. Demonstrasi dan pemogokan oleh rakyat Myanmar tak mengubah pendirian militer. Kekerasan pecah di sejumlah wilayah. Rakyat menjadi korban kekerasan aparat. Mereka juga ditahan tanpa kejelasan hukum. Kubu antikudeta lantas membentuk pemerintahan sipil guna menandingi militer.
AFP/STR
Dalam arsip foto yang diambil pada 17 Maret 2021 ini, pengunjuk rasa membawa pria yang terluka akibat ditembak pasukan keamanan dalam demonstrasi menentang kudeta militer di Yangon, Myanmar.
Pada saat yang sama, sebagaimana berlangsung di beberapa wilayah lain di dunia, terjadi lonjakan jumlah kasus Covid-19 di Myanmar. Lonjakan ini tak bisa dilepaskan dari varian baru virus penyebab Covid-19 yang lebih mudah menular. Malapetaka pun dialami rakyat Myanmar. Di tengah krisis politik, rakyat Myanmar juga menderita akibat pandemi.
Media Singapura, CNA, menyebutkan bahwa statistik resmi militer melaporkan ada sekitar 6.000 kasus dan 300 kematian per hari, tetapi jelas tak ada pihak yang memercayai data ini akurat. Dengan hanya 2,8 persen dari 54 juta penduduknya divaksin penuh, Myanmar dikhawatirkan menjadi ”tempat penyebaran besar-besaran Covid-19”. Myanmar pun dapat menjadi lokasi kemunculan varian baru yang mungkin akan lebih menular.
Di tengah krisis politik, rakyat Myanmar juga menderita akibat pandemi.
Mengingat situasi itu, penting bagi Indonesia selaku negara utama di ASEAN untuk berada paling depan dalam menginisiasi solusi damai di Myanmar. Indonesia secara moral sangat kuat karena dapat dikatakan merupakan salah satu negara paling demokratis di Asia Tenggara. Pers yang bebas tumbuh subur. Militer pun tak ikut campur dalam politik. Pemilu guna memilih pemimpin sipil berjalan teratur dengan hukum sebagai jalan penyelesaian sengketa.
Lima butir konsensus yang dicapai dalam pertemuan pemimpin ASEAN di Jakarta, April silam, harus menjadi panduan mencapai solusi damai di Myanmar. Salah satunya ialah penunjukan utusan khusus. Tidak mudah memang mewujudkannya. Namun, dengan ketegasan dan konsistensi Indonesia bersama ASEAN, niscaya solusi damai akan tercapai. Jangan pernah lelah untuk menolong rakyat Myanmar.
