logo Kompas.id
β€Ί
Opiniβ€ΊAmendemen UU Otsus dan...
Iklan

Amendemen UU Otsus dan Depolitisasi Papua

Alih-alih menciptakan ketergantungan dan memperkuat pengendalian, tulisan ini mengusulkan agar pemerintah mulai menyentuh aspek politik dan hak asasi manusia seraya memperkuat pemberdayaan birokrasi dan masyarakat Papua.

Oleh
ARIE RUHYANTO
Β· 1 menit baca
https://dmm0a91a1r04e.cloudfront.net/NNraxre808fB9p99xRT22BF4CyI=/1024x1024/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F08%2FUntitled_Artwork_1627911934.jpg

Dewan Perwakilan Rakyat pada Kamis, 15 Juli 2021, mengesahkan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Otsus Papua).

Sebelumnya, pembahasan RUU revisi Otsus Papua yang berlangsung sejak pertengahan Februari lalu melewati dinamika proses yang cukup tajam.

Editor:
Sri Hartati Samhadi, yohaneskrisnawan
Bagikan