Mengkaji PPKM Lima Hari

Pemerintah harus menjalankan tugasnya dengan benar. Tegakkan aturan, terapkan sanksi kepada yang melanggar. Pemerintah juga wajib melakukan tes sebanyak-banyaknya.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Jurnalis merekam video saat Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto (tengah) menggelar konferensi pers perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Balai Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (21/7/2021).

Keputusan perpanjangan PPKM lima hari ke depan memicu pertanyaan baru. Mungkinkah waktu sesingkat itu menurunkan angka penularan yang tinggi?

PPKM adalah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, yang seharusnya selesai pada 20 Juli 2021. Setelah berlangsung hampir tiga minggu, hasil evaluasi ternyata masih memprihatinkan. Kasus penularan masih sangat tinggi.

Data Satuan Tugas Penanganan Covid-19 menunjukkan, pada awal pelaksanaan PPKM darurat, 3 Juli 2021, tercatat 27.913 kasus positif per hari. Namun, hingga batas akhir PPKM darurat, 20 Juli 2021, masih ada penambahan 38.325 kasus positif per hari. Artinya, upaya PPKM darurat belum menunjukkan hasil signifikan.

Jika kita bicara angka kepositifan (positivity rate), situasinya lebih mengkhawatirkan lagi. Angka kepositifan adalah perbandingan antara kasus positif Covid-19 dan jumlah orang yang dites. Angka kepositifan di Indonesia di atas 30 persen, yang berarti dari 100 orang yang dites ada lebih dari 30 orang yang positif terinfeksi Covid-19.

Kompas/Totok Wijayanto

Kurir mencari jalur alternatif melalui gawainya di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Rabu (21/7/2021).

Baca juga: Optimalkan Lima Hari Ini Atasi Covid-19

Angka ini harus ditanggapi sungguh-sungguh karena jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Malaysia 8,5 persen dan Filipina 11 persen. Bahkan, di Kamboja, Vietnam, dan Laos hanya 2-3 persen. Setinggi-tingginya penularan di India, angka kepositifannya tak pernah lebih dari 20 persen. India dengan pembatasan aktivitas ketat kini bisa menurunkan angka kepositifan menjadi 2,3 persen.

Maka, pertanyaannya kemudian, mungkinkah dalam penambahan lima hari pembatasan aktivitas ini Indonesia bisa menurunkan angka kasus penularan?

Jika mengikuti logika matematika, dengan melihat pengalaman PPKM darurat sebelumnya, sulit tidak mengatakan perpanjangan ini sebagai misi yang tak mungkin. PPKM darurat 18 hari saja kasus tidak turun, apalagi lima hari.

Namun, suka tidak suka, keputusan sudah diambil. Kita bisa berdebat panjang mengapa kebijakan ini yang dipilih, tetapi tentunya tidak akan menyelesaikan persoalan. Pilihan kita hanya satu. Bertahan hidup.

Kompas/Totok Wijayanto

Petugas memeriksa kelengkapan surat tanda registrasi pekerja (STRP) pengendara bermotor yang hendak melalui pos penyekatan di Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan, Rabu (21/7/2021).

Baca juga: Penurunan Kasus Terjadi Seiring Menurunnya Tes

Maka yang terbaik—meski pahit—adalah menjalani PPKM ini bersama-sama. Hal paling pokok yang harus dilakukan adalah mengurangi aktivitas. Jangan egois, jangan keluar rumah kalau tidak ada keperluan. Mari berbela rasa kepada para tenaga kesehatan dan rumah sakit yang kewalahan, juga sopir ambulans dan penggali kubur yang kurang istirahat.

Di sisi lain, pemerintah harus menjalankan tugasnya dengan benar. Tegakkan aturan, terapkan sanksi kepada yang melanggar. Selain mengatasi keterbatasan layanan kesehatan dan mempercepat vaksinasi, pemerintah juga wajib melakukan tes sebanyak-banyaknya. Hanya dengan cara ini, mereka yang terinfeksi bisa ditelusur dan diputus rantai penularannya.

Dilihat dari angka kepositifan, memperbanyak tes bisa jadi akan meningkatkan kasus secara luar biasa. Apa boleh buat, naik sebentar setelah itu stop. Hanya inilah jalannya kalau kita bertekad mengoptimalkan tambahan lima hari ini.