Pelaksanaan PPKM Darurat
PPKM darurat harus dilakukan bersama masyarakat. Semua dari kita merupakan bagian aktif dalam pelaksanaan dan keberhasilan PPKM darurat, dan tidak perlu pula ”saling menyalahkan”.
Didie SW
Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat sudah diterapkan di beberapa daerah di Jawa dan Bali, pada 3 Juli hingga 20 Juli 2021.
Pada hari pertama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat 3 Juli 2021, jumlah kasus baru harian Covid-19 mencatat rekor tertinggi untuk saat itu, yaitu 27.914, dan kabarnya diupayakan agar turun menjadi kurang dari 10.000 per hari.
PPKM darurat adalah bentuk upaya pembatasan sosial yang lebih ketat daripada aturan PPKM mikro yang berjalan sebelum ini. Tentu dengan pembatasan yang lebih ketat ini diharapkan akan mengurangi penularan di masyarakat sehingga kenaikan jumlah kasus dapat dikendalikan. Beban rumah sakit juga akan dapat dikurangi sehingga mereka yang memerlukan pelayanan tak harus antre untuk masuk instalasi gawat darurat (IGD) seperti sekarang ini. Selain itu, kerja petugas kesehatan juga dapat lebih terjaga sehingga korban pada tenaga kesehatan dapat menurun.
Memang masih ada yang mempersoalkan bahwa pembatasan sosial ini belumlah cukup ketat, antara lain karena sektor esensial dapat tetap masuk kantor (work from office/WFO) 50 persen dan sektor kritikal bahkan 100 persen.
Yang dikhawatirkan bukan hanya mobilitas karyawan sektor esensial dan kritis itu, melainkan juga sektor lain yang terkait, baik yang langsung maupun tidak langsung, yang kalau dijumlahkan jumlahnya cukup banyak. Bagaimanapun juga tentu kita perlu berharap agar PPKM darurat ini akan berperan penting dalam pengendalian Covid-19 di negara kita, tentu kalau implementasinya berjalan baik dan tegas.
Baca juga : Analisis Indikator Risiko Covid-19
Monitoring dan target
Yang kini perlu dilakukan adalah bagaimana monitoring situasi yang ada untuk menentukan langkah kebijakan selanjutnya dan mendapat dampak terbaik. Dalam hal ini, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) kerap menggunakan istilah public health and social measure (PHSM) untuk menggambarkan upaya pembatasan sosial.
Pada 23 Juni 2021, WHO Indonesia dalam ”Situation Report” menyebutkan dua karakteristik PHSM yang dapat dikaitkan dengan monitoring situasi selama PPKM darurat dilaksanakan.
Pertama, pembatasan sosial yang amat ketat memang diberlakukan pada suatu daerah tertentu dan dalam waktu tertentu pula, jadi jangan berkepanjangan tidak jelas karena tentu akan amat memengaruhi sosio ekonomi masyarakat. Keputusan sekarang ini untuk menerapkan PPKM darurat pada kabupaten/kota tertentu di Jawa-Bali sampai 20 Juli 2021 sejalan dengan prinsip ini.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F07%2F99b47e9d-1e6f-43b4-bb28-c0bc762830cf_jpg.jpg){kind=logo}
Foto udara suasana Jalan Sudirman saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat di Jakarta Selatan, Selasa (6/7/2021).
Karakteristik PHSM kedua, pembatasan sosial dapat lebih diperketat ketika situasi memburuk, sesuatu yang tak kita harapkan tentunya. Pengalaman negara lain menunjukkan pembatasan sosial mereka diperpanjang dari rencana semula karena target belum tercapai.
Malaysia, misalnya, memulai lockdown total yang mereka sebut sebagai movement control order (MCO), pada 1 Juni 2021, pada saat kasus baru Covid-19 tercatat 7.105 orang dan menjadi 8.209 pada 3 Juni 2021. Setelah lockdown, angka ini terus menurun menjadi terendah pada 21 Juni sebanyak 4.611 kasus baru, tapi lalu naik lagi sampai ke angka 6.982 pada 2 Juli 2021.
Dengan fluktuasi ini, dalam satu bulan lockdown tersebut (yang pelaksanaannya memang lebih ketat dari PPKM darurat kita), pada beberapa daerah di negara itu diberlakukan lockdown, bahkan lebih ketat lagi pada hari-hari pertama Juli 2021, tetapi di sisi lain akan dilonggarkan di beberapa negara bagian yang telah memenuhi indikator penanganan pandemi. Artinya, keputusannya memang betul-betul situasional berdasarkan data setempat.
Contoh lain adalah India. New Delhi, ibu kota India, mulai menerapkan lockdown total (kembali harus diakui lebih ketat dari PPKM darurat kita) pada 19 April 2021, semula direncanakan hanya selama seminggu, tetapi kemudian ternyata harus diperpanjang.
Kasus di India kini sudah jauh menurun dari 400.000-an sehari menjadi 44.111 pada 2 Juli 2021, turun hampir 10 kali lipat lebih rendah dalam waktu tidak sampai dua bulan.
Kasus India masih terus meningkat dan baru pada 6 Mei 2021 mencapai puncaknya dengan 414.188 kasus. Artinya, hampir tiga minggu sesudah lockdown di New Delhi. Sesudah itu, kasusnya terus menurun dan baru pada 31 Mei 2021 mulai dilakukan pelonggaran dalam bentuk unlocking process secara bertahap, artinya lockdown total selama hampir 1,5 bulan lamanya.
Beberapa kota besar lain di India juga melakukan pembatasan sosial dalam berbagai derajatnya, dan cukup banyak kota-kota besar (seperti Mumbai) yang juga melakukan lockdown secara total. Kasus di India kini sudah jauh menurun dari 400.000-an sehari menjadi 44.111 pada 2 Juli 2021, turun hampir 10 kali lipat lebih rendah dalam waktu tidak sampai dua bulan. Pencapaian yang luar biasa.
Untuk menentukan daerah mana lagi dan berapa lama lagi PPKM darurat akan berjalan, dan apakah akan diperketat atau diperlonggar seperti contoh di Malaysia dan New Delhi di atas, tentu perlu sistem monitoring yang baik, akurat, dan berbasis data ilmiah.
Monitoring yang baik merupakan salah satu kunci utama keberhasilan PPKM darurat yang sedang kita jalani sekarang ini. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan teknologi digital dalam bentuk movement restriction and mobility change, yang menganalisis pola pergerakan penduduk pada saat ada pembatasan sosial, yang lalu mengakibatkan penurunan mobilitas penduduk dan dihubungkan dengan penurunan jumlah kasus dari hari ke hari.
Baca juga : Menangani Varian Baru Covid-19
Cara yang hampir sama pernah juga digunakan untuk melihat peningkatan mobilitas penduduk pada libur panjang di negara kita dengan peningkatan kasus yang sudah beberapa kali terjadi.
Cara lain adalah dengan menggunakan pendekatan PHSM severity index yang juga digunakan WHO, yang menilai enam indikator utama berhasil tidaknya suatu kegiatan pembatasan sosial. Ini dapat juga diterapkan pada PPKM darurat kalau diperlukan, tentu bisa dimodifikasi sesuai kebutuhan. Keenam indikator itu ialah kedisiplinan penggunaan masker; penutupan sekolah; penutupan/pembatasan operasi kantor, bisnis, dan institusi lainnya; larangan pengumpulan kerumunan orang; pembatasan pergerakan penduduk; dan pembatasan penerbangan internasional.
Berbagai pendekatan ini dapat juga digabungkan dalam bentuk analisis indikator risiko yang me-matriks-kan derajat besarnya pola penularan di masyarakat dengan kapasitas respons yang tersedia. Tentang parameter apa yang akan dijadikan target, dapat berupa gabungan beberapa hal. Sekarang yang dipakai tampaknya adalah jumlah kasus dan angka ketersediaan tempat tidur dalam bentuk bed occupation rate (BOR) rumah sakit.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F07%2F78d35057-b4c9-498a-be81-49552c099869_jpg.jpg){kind=logo}
Warga berjalan kaki melewati pertokoan Jalan Pancoran, Glodok, Jakarta Barat, Senin (5/7/2021). Selama penerapan PPKM darurat seluruh pusat perdagangan termasuk termasuk mal dan pusat perbelanjaan ditutup sementara. Untuk supermarket, pasar tradisional, dan toko yang menjual bahan kebutuhan pokok dapat beroperasi secara terbatas. Selama penutupan pusat perdagangan tersebut, sejumlah toko membuka layanan secara daring kepada para pelanggannya.
Yang juga amat tepat jadi target adalah angka kepositifan karena akan menggambarkan seberapa besar pola penularan di masyarakat. Angka kepositifan pada 3 Juli 2021 di hari pertama PPKM darurat adalah 25,2 persen, yang dibagi menjadi angka kepositifan berdasarkan tes PCR (yang merupakan gold standard) adalah 36,7 persen dan berdasarkan pemeriksaan rapid test antigen sebesar 7,8 persen.
Akan bagus kalau dianalisis kenapa ada perbedaan kepositifan sampai hampir lima kali lipat di antara kedua tes ini, dan hasil analisisnya dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan yang tepat. Sesuai patokan WHO yang juga sudah tertulis dalam dokumen Kementerian Kesehatan, patokan target angka kepositifan untuk pelonggaran pembatasan sosial adalah 5 persen, tentu kalau jumlah tes sudah dilakukan dengan jumlah memadai, yaitu setidaknya satu tes per 1.000 penduduk per minggu.
Satu lagi parameter yang dapat dijadikan target adalah angka reproduksi kasus, baik dalam bentuk basic reproduction number (Ro) maupun effective reproduction number (Re/Rt), suatu angka yang baiknya juga diumumkan secara berkala kepada masyarakat. Monitoring angka parameter target ini tentu perlu dilakukan secara lokal, katakanlah di setiap kabupaten/kota, atau bahkan mungkin di area lebih kecil dari itu.
Berbagai pendekatan monitoring dan penghitungan target yang akan dicapai dalam PPKM darurat memang harus dilakukan dengan cara saintifik yang sahih sehingga penentuan kebijakan selanjutnya betul-betul memenuhi kaidah evidence-based decision making process dan memberi dampak maksimal.
Baca juga : Optimalkan PPKM Darurat Bersama Akar Rumput
Tes, telusur, dan vaksinasi
Selain pembatasan sosial dalam bentuk PPKM darurat, kita menyambut baik tekad pemerintah untuk meningkatkan tes dan telusur serta vaksinasi. Pada hari pertama PPKM darurat sudah dilakukan tes pada 110.983 orang, angka awal yang cukup menggembirakan karena sebelumnya selalu di bawah 100.000 per hari. Tekad untuk meningkatkan jumlah yang dites menjadi beberapa ratus ribu orang memang harus diwujudkan karena hanya dengan cara itu kita dapat benar-benar tahu besarnya masalah yang ada. Kasus di masyarakat juga akan dapat ditemukan, ditangani, dan diisolasi/karantina sehingga memutus rantai penularan.
Kalau India sudah berhasil melakukan tes pada sekitar dua juta orang per hari, maka dengan penduduk kita yang sekitar seperempat penduduk India, target melakukan tes sampai 500.000 sehari tampaknya patut dikejar untuk dicapai.
Tentu setelah tes dilakukan, harus diikuti dengan kegiatan telusur (tracing) yang masif untuk setiap kasus yang ditemui, dan sudah ditentukan pula berapa target yang harus dicari dan ditemukan dari setiap kasus positif, katakanlah 15-30 kontak yang harus ditemukan. Kalau di antara mereka ada yang ternyata positif Covid-19, harus ditelusuri 15-30 kontaknya lagi, demikian seterusnya.
Selaras dengan itu, pencapaian dua juta vaksinasi sehari di negara kita merupakan target yang laik laksana.
Tentang vaksinasi, kita bersyukur angka satu juta sehari sudah terlampaui. Sudah banyak pula dibahas berbagai target yang akan dicapai. Kalau kita kembali mengambil India sebagai salah satu benchmark, maka negara itu sudah berhasil memvaksinasi delapan juta penduduknya sehari. Selaras dengan itu, pencapaian dua juta vaksinasi sehari di negara kita merupakan target yang laik laksana.
Sebagai penutup, ada tiga hal yang dapat disampaikan. Pertama, kembali diulang bahwa implementasi lapangan merupakan hal kunci, yang diikuti dengan monitoring dan evaluasi situasi berdasarkan bukti ilmiah yang tepat. Kedua, PPKM darurat harus dilakukan bersama masyarakat. Semua dari kita merupakan bagian aktif dalam pelaksanaan dan keberhasilan PPKM darurat, dan tidak perlu pula ”saling menyalahkan”.
TJANDRA YOGA ADITAMA
Hal ketiga, untuk kita orang per orang, marilah selalu menerapkan protokol kesehatan dengan ketat, sesuai tagar ”Pesan Ibu”, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, sambil tetap membatasi mobilitas yang tidak perlu dan menghindari kerumunan. Semoga kita sebagai bangsa dapat mengendalikan Covid-19, dan semua kita dapat memberi peran positif masing-masing.
Tjandra Yoga Aditama, Direktur Pascasarjana Universitas Yarsi; Guru Besar FKUI; Mantan Direktur WHO Asia Tenggara dan Mantan Dirjen P2P dan Kepala Balitbangkes.
