Bersama Patuhi PPKM Darurat

Kompas/Wawan H Prabowo

Petugas TNI dan Polri berjaga di pintu keluar jalur darurat dan khusus tenaga kesehatan (nakes) di pos penyekatan Mapolda Metro Jaya, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, di tengah pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat, Rabu (7/7/2021).

Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat hanya berhasil mencegah penularan Covid-19 apabila semua anggota masyarakat mematuhi.

Presiden Joko Widodo menetapkan Indonesia melaksanakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat dari 3 Juli hingga 20 Juli 2021. PPKM darurat berlaku di Jawa dan Bali serta di 43 kota di luar Jawa dan Bali.

Rabu (7/7/2021), tercatat 34.379 kasus baru harian, tertinggi sejak 1 Maret 2020. Lonjakan kasus sejak 15 Mei 2021, yaitu 2.385 kasus, menyebabkan banyak rumah sakit tak bisa menerima pasien baru. Lebih dari 300 orang meninggal di rumah akibat tak mendapatkan perawatan di rumah sakit. Diprediksi kasus baru masih akan bertambah.

Memberlakukan PPKM darurat bukan pilihan mudah bagi pemerintah. Memilih PPKM darurat berarti memaksa masyarakat mengurangi kegiatan di luar rumah. Konsekuensinya, pemerintah harus memberikan perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat yang paling terkena dampak negatif PPKM darurat dan pemulihan ekonomi tertekan.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Foto udara suasana Jalan Sudirman di Jakarta Selatan saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat, Selasa (6/7/2021).

Baca juga : Rekor Penambahan Kasus dan Kematian Covid-19 Kembali Terjadi

Membatasi kegiatan di ruang publik berdampak langsung bagi dunia usaha. Sektor informal dan usaha kecil-menengah, seperti pedagang eceran, restoran dan makanan-minuman, jasa transportasi, serta industri padat karya, langsung merasakan turunnya pendapatan. PPKM mikro dan darurat dapat memperlebar kesenjangan.

Pekerja profesional umumnya lebih mudah bekerja dari rumah dengan bantuan jaringan internet. Sementara pekerja sektor informal dan pekerja manufaktur padat karya kesulitan bekerja daring. Begitu pula usaha mikro dan kecil, sebagian besar belum bekerja memanfaatkan internet dan teknologi digital.

Memberlakukan PPKM darurat bukan pilihan mudah bagi pemerintah. Memilih PPKM darurat berarti memaksa masyarakat mengurangi kegiatan di luar rumah.

Baca juga : Melanggar PPKM Darurat, 103 Perusahaan di DKI Jakarta Disegel

Di tengah terus naiknya kasus baru infeksi Covid-19 dan jumlah orang yang meninggal, pembatasan pergerakan orang secara ketat menjadi pilihan. Vaksinasi untuk mencegah orang menjadi sakit berat saat tertular masih belum mencapai target. Keberhasilan PPKM darurat tergantung dari kepatuhan dan disiplin kita, termasuk dunia usaha, bersama mengikuti aturan. Hingga Rabu, ada 103 kantor nonesensial dan nonkritikal di DKI Jakarta didapati melanggar aturan. Dalam situasi darurat saat ini, pengorbanan setiap orang dibutuhkan.

Para pemilik dan pemimpin usaha dituntut menemukan cara baru untuk mengelola usaha di tengah zaman yang berubah. Meningkatkan keterampilan pekerja dan memfasilitasi karyawan bekerja jarak jauh adalah salah satu cara.

Pada sisi lain, pemerintah perlu terus membantu dunia usaha, seperti telah diberikan pada tahun lalu, antara lain insentif pajak untuk perusahaan dan upah pekerja.

Kita perlu melihat lebih jauh dari PPKM darurat saat ini. Menghentikan sementara kegiatan di ruang publik dengan target menurunkan penularan Covid-19 akan lebih membawa kebaikan bagi Indonesia. Tidak mengikuti PPKM darurat dan tetap membuka kegiatan ekonomi merisikokan lebih banyak orang tertular Covid-19 dan berujung kerugian ekonomi lebih besar secara nasional.