Butuh Tindakan Cepat

Langkah tegas diperlukan guna mengendalikan pergerakan manusia yang berpotensi membawa virus Covid-19 ke mana-mana. Sejumlah kepala daerah pun mendesak pemerintah pusat turun tangan mengendalikan pergerakan manusia.

HUMAS PEMKAB BANYUMAS

Bupati Banyumas Achmad Husein didampingi dokter dan tenaga kesehatan berkunjung ke RSUD Margono Purwokerto, Jawa Tengah, untuk menyemangati pasien serta para dokter dalam menghadapi Covid-19, Selasa (29/6/2021).

Sejumlah kepala daerah di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi mendesak pemerintah pusat mengambil langkah tegas untuk mengendalikan Covid-19.

Hingga Rabu (20/6/2021), jumlah warga yang terkonfirmasi positif sudah menembus angka 2.156.465. Adapun jumlah orang yang meninggal mencapai 58.024 orang. Sudah lebih dari tiga hari, angka positif harian berada di angka 20.000-an dengan Jakarta sebagai daerah paling parah. Pada Rabu itu tercatat 20.467 terkonfirmasi positif.

Layanan kesehatan di Jakarta dan di kota-kota Pulau Jawa kewalahan menangani lonjakan warga terkonfirmasi Covid-19. Sejumlah pasien meninggal, tak sempat mendapat pelayanan memadai dari rumah sakit.

Mengacu pada data tingkat penularan, selayaknya pemerintah mengevaluasi penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro yang sudah beberapa kali diperpanjang. Mengevaluasi apakah sistem 75 persen kerja di rumah dan 25 persen kerja di kantor berlaku efektif ketika jalanan ternyata masih ramai. Langkah tegas diperlukan untuk mengendalikan pergerakan manusia yang berpotensi membawa virus Covid-19 ke mana-mana.

KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI

Vaksinator memperlihatkan dua jenis vaksin Covid-19, Sinovac dan AstraZeneca, dalam gelaran vaksinasi umum di Megamall Manado, Sulawesi Utara, pada Senin (28/6/2021).

Baca juga: Fasilitas Kesehatan Tak Mampu Lagi, Kota Bogor Tunggu Pengetatan Makro

Sejumlah kepala daerah mendesak pemerintah pusat turun tangan untuk mengendalikan pergerakan manusia. Penularan Covid-19 seiring dengan pergerakan manusia. Perlu langkah bersama mengendalikan pergerakan manusia di lingkungan Jabodetabek. Jika memang PPKM mikro dinilai tidak mampu lagi mengendalikan pergerakan penduduk, mungkin perlu diambil langkah agar PPKM lebih efektif untuk pengendalian mobilitas penduduk.

Langkah pemerintah mempercepat vaksinasi layak diapresiasi. Langkah pemerintah menambah layanan kesehatan darurat di sejumlah tempat juga patut dihargai. Namun, langkah kuratif itu perlu didukung dengan langkah preventif di bagian hulu. Batasi pergerakan manusia untuk sementara waktu sampai kurva melandai atau malah menurun.

Perlu langkah bersama mengendalikan pergerakan manusia di lingkungan Jabodetabek.

Baca juga: Gubernur Banten Sebut Kebijakan Penanganan Pandemi dari Pusat Tidak Efektif

Bersamaan dengan itu, perlu dilakukan pengetesan secara massal, pengisolasian, dan pelacakan secara agresif. Tulisan Duta Besar Indonesia di Singapura Suryopratomo di harian Kompas, 29 Juni 2021, patut direnungkan. ”Ketika kesehatan bisa dijaga dan penularan Covid-19 bisa dikendalikan, akan didapat modal sosial untuk menggerakkan perekonomian. Sebaliknya, ketika sistem kesehatan kolaps akan memperbesar kecemasan dan ketakutan. Ekonomi pun akan terpuruk”.

Pembatasan sosial berskala besar, PPKM darurat, PPKM mikro dengan penebalan atau apa pun istilahnya yang mungkin tidak dipahami konsepsinya, pengendalian pergerakan manusia secara ketat, harus jadi pilihan. Organisasi yang diberi otoritas menangani Covid-19 perlu lebih efektif mengendalikan elemen yang terlibat dalam pengendalian Covid-19 dengan satu prinsip, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Pergantian personalia satgas dan tidak aktifnya personalia dalam penanganan Covid-19 tidak boleh mengganggu penanggulangan Covid-19.