logo Kompas.id
OpiniGila Hormat

Gila Hormat

Percuma debat semantik tentang beda kritik dan hinaan jika para pengkritik kebijakan jadi korban utama hukum pidana. Yang lebih mudah dibedakan adalah dua jenis sasaran pernyataan negatif, entah itu kritik atau hinaan.

Oleh Ariel Heryanto
· 1 menit baca
Memuat data...
KOMPAS/YUNIADHI AGUNG

Ariel Heryanto

Pasal pidana penghinaan pejabat negara sudah dihapus Mahkamah Konstitusi (2006). Kini tampil lagi sebagai delik aduan dalam Rancangan revisi KUHP. Kontroversi lama marak lagi. Yang rancu dalam debat publik layak dijernihkan.

Menurut Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, kebebasan berpendapat perlu diimbangi perlindungan nama baik orang lain. Dalam rumusan abstrak begitu, pernyataan beliau benar. Namun, bukan berarti pasal penghinaan merupakan langkah konkret mendukung keseimbangan.

Editor: Mohammad Hilmi Faiq
Bagikan
Memuat data..