Terasa Begitu Pengap

Hasil jajak pendapat Kompas 7 Juni 2021 menunjukkan potensi ketidakpercayaan antara masyarakat dan pemerintah membesar. Ada 40 persen responden yang menilai hubungan pemerintah dan masyarakat tidak dalam kondisi baik.

KOMPAS/ADITYA PUTRA PERDANA

Aparatur sipil negara dan keluarga yang terkonfirmasi positif Covid-19, di Kudus, Jawa Tengah, Senin (7/6/2021), menunggu pemberangkatan ke Asrama Haji Donohudan, Kabupaten Boyolali. Mereka termasuk dalam kategori orang tanpa gejala atau OTG.

Situasi politik Tanah Air terasa begitu pengap dan sesak. Pandemi belum terkendali, tetapi berbagai masalah politik lain terus saja bermunculan.

Publik dibawa pada bayangan bahwa bahaya pandemi Covid-19 akan mencapai puncaknya akhir Juni ini. Laporan dari daerah, minimal melalui pemberitaan di media massa, terasa mencemaskan. Pemerintah terus mengingatkan agar mobilitas publik dikelola dengan baik. Namun, realitas itulah yang harus kita terima. Pandemi lebih dari 1,5 tahun membuat bangsa ini lelah. Namun, sayangnya, sebagian penyelenggara negara menunjukkan perilaku yang tidak satunya kata dan perbuatan.

Belum tuntas isu penanganan pandemi, kisruh pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga tak kunjung selesai. Kisruh itu malah kian melebar ke mana-mana. Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan kepada pimpinan KPK dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) agar tes wawasan kebangsaan tidak dijadikan alasan untuk memberhentikan pegawai KPK. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) juga menyatakan hal yang sama.

Namun, arahan Presiden Jokowi dan pertimbangan MK ditafsirkan berbeda oleh pemimpin KPK Firli Bahuri dan BKN. Sikap demikian tidak membantu menyelesaikan masalah, malah kian berlarut dan bisa mendelegitimasi lembaga kepresidenan dan KPK. Spekulasi pun merebak ke mana-mana.

TANGKAPAN LAYAR

Tangkapan layar dari akun Youtube Sekretariat Presiden saat Presiden Joko Widodo memberikan pernyataan terkait status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi, di Istana Merdeka, Jakarta, 17 Mei 2021.

Baca juga: Penguatan Kohesi Sosial Modal Bangkit dari Kerentanan

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyebut koruptor bersatu untuk melemahkan KPK. Koruptor bersatu karena takut kasusnya terbongkar. Masa kedaluwarsa kasus korupsi adalah 18 tahun. Pernyataan terbuka Mahfud kian mencemaskan semangat pemberantasan korupsi di negeri ini. Pemberantasan korupsi merupakan amanah reformasi. Penyelenggara negara seharusnya tidak boleh kalah melawan koruptor.

Sayangnya, hingga sekarang belum ada sinyal mau ke mana arah penyelesaian KPK. Hasil jajak pendapat Kompas 7 Juni 2021 menunjukkan potensi ketidakpercayaan antara masyarakat dan pemerintah kian membesar. Ada 40 persen responden yang menilai hubungan pemerintah dan masyarakat tidak dalam kondisi baik. Sinyal itu tentunya harus dipertimbangkan oleh Presiden Jokowi sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara untuk segera menyelesaikan kisruh di KPK. Membentuk tim independen adalah salah satu jalan.

Situasi politik kian pengap ketika muncul lagi isu soal belanja sistem persenjataan dengan biaya sangat-sangat besar melalui utang. Proyek pengadaan tahun jamak diupayakan diselesaikan tahun 2024. Pada sisi lain, Komisi Pemilihan Umum dan Komisi II DPR sudah membahas dan menetapkan waktu pemilu pada 28 Februari 2024 dan tahapan pemilu akan dimulai Maret 2022. Situasi kebatinan dan kebangsaan seperti ini perlu dikelola dengan baik. Butuh niat baik untuk menguraikan masalah satu per satu karena taruhannya adalah nasib bangsa ini.