Tanpa vaksinasi gotong royong, pemerintah tetap berkewajiban memvaksinasi minimal 181,5 juta rakyat Indonesia, termasuk karyawan. Itu berarti bukan hanya perusahaan yang dibantu, pemerintah juga diuntungkan.
Oleh
Dr Handrawan Nadesul
·3 menit baca
ARSIP PT ASTRA INTERNATIONAL TBK
Presiden Joko Widodo menyaksikan secara virtual pelaksanaan vaksinasi Covid-19 Gotong Royong bagi karyawan PT Astra International Tbk, Selasa (18/5/2021). Semakin gencarnya proses vaksinasi ini tercipta dengan melibatkan begitu banyak swasta.
Kesan awal saya dengan kebijakan pemerintah membuka program vaksinasi gotong royong adalah membantu perusahaan agar karyawan bisa lebih cepat divaksinasi.
Maka, pihak perusahaan pun antusias mengikuti program ini sehingga setelah semua divaksinasi, perusahaan bisa lebih giat menggenjot kinerjanya. Perusahaan tidak perlu lagi rutin berkala mengeluarkan biaya tes Covid-19 sehingga bisa lebih hemat.
Sedikitnya 17.000 perusahaan mendaftar ikut vaksinasi gotong royong. Dari yang diberitakan, ternyata perusahaan harus membeli vaksin dengan harga yang tidak semua perusahaan mampu, bervariasi ratusan ribu rupiah, sehingga terkesan tidak adil.
Kalau nyatanya harga vaksin tidak terjangkau semua perusahaan, niat baik pemerintah juga kurang berharga bahkan malah terkesan berdagang. Bukankah tanpa ada vaksinasi gotong royong, pemerintah tetap berkewajiban memvaksinasi minimal 181,5 juta rakyat agar terbentuk kekebalan komunitas (herd immunity)?
Dalam 181,5 juta itu tentunya termasuk semua karyawan perusahaan. Itu berarti bukan hanya perusahaan yang dibantu, pemerintah juga diuntungkan karena target makin cepat tercapai lewat vaksinasi mandiri.
Bedanya, dengan vaksinasi gotong royong, perusahaan mendapatkan hak istimewa: karyawannya bisa lebih dulu mendapat vaksinasi. Kalau dinilai pantas ditarik bayaran, tentu bayarannya tidak boleh memberatkan.
Adilnya, barangkali, perusahaan cukup memikul separuh dari harga modal vaksin, nilai hak istimewanya, atau lebih adil jika hanya membayar jasa vaksinasinya saja.
Dr Handrawan Nadesul
Jalan Metro Alam I, Pondok Indah, Jakarta 12310
Ganjil Genap
Setahu saya kata ganjil dalam bahasa Jawa berarti angka, nomor, jumlah yang tidak ”genap”, misalnya 1, 3, 11, 13.
Kata ganjil dalam bahasa Indonesia setahu saya adalah ”aneh” atau ”tidak lazim”.
Istilah ganjil genap berarti merupakan bahasa gado-gado Jawa-Indonesia. Untuk berbahasa Indonesia yang baik dan benar, alangkah baiknya kalau ganjil-genap diubah menjadi gasal-genap.
Harian Kompas yang banyak pembacanya di Indonesia bisa meluruskan masalah ganjil-genap ini. Atau mungkin Bapak L Wilardjo dan para ahli bahasa lain dapat memberi penjelasan lebih lanjut?
Soenarto
Jalan Bayem, Pulisen, Surowedanan RT 001 RW 009, Boyolali 57316
Catatan Redaksi:
Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata ganjil mempunyai dua arti yang berbeda.
Arti pertama ganjil adalah gasal; tidak genap. Dijelaskan pula, ganjil adalah angka yang tidak habis dibagi dua.
Arti ganjil kedua adalah lain daripada yang lain; tidak sebagaimana biasa; aneh; ajaib.
Dengan demikian, kata ganjil resmi merupakan bagian dari bahasa Indonesia, bisa digunakan sesuai keperluan.
Tidak masalah jika kata ganjil mempunyai dua arti yang sama sekali berbeda karena ada banyak kata juga demikian. Yang penting adalah kata tersebut dipahami sesuai dengan konteksnya.
Resep Tradisional
Kompas Minggu selalu menyajikan resep tradisional. Sejak beberapa waktu lalu, rubrik ini makin menarik dengan infografis rempah yang dipakai dalam resep.
Agar infografis makin menarik, saya usul ditambah dengan nama Latin rempahnya. Dapat juga ditambahkan keterangan rempah jenis lain meski tidak digunakan dalam resep hari itu.
Infografis tersebut akan semakin menambah wawasan pembaca dan hal ini sesuai dengan program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menghidupkan kembali narasi Jalur Rempah.
Sejak November 2020, Indonesia mengusulkan Jalur Rempah sebagai Warisan Dunia UNESCO. Bila berhasil, Indonesia sebagai poros maritim dunia akan semakin kokoh.
