Kontroversi Obrolan Politik di Perusahaan Teknologi

Kompas

Andreas Maryoto, wartawan senior Kompas

Ada perkembangan menarik di kalangan perusahaan teknologi digital. Mereka makin menekan perilaku-perilaku karyawan yang cenderung memihak kepada kepentingan politik tertentu. Beberapa perusahaan teknologi mulai memperketat perbincangan politik di tempat kerja dan juga media sosial. Ada ungkapan ”don’t talk politics at work” di kalangan mereka.

Sejumlah media global membuat laporan tentang hal tersebut sejak pekan lalu hingga pekan ini. Mereka menyebutkan bahwa perusahaan perangkat lunak Basecamp di Amerika Serikat telah mengumumkan bahwa mereka akan membatasi  perbincangan  politik di tempat kerja. Ada juga perusahaan perdagangan mata uang kripto Coinbase yang menyatakan mereka bersifat apolitis merespons fenomena masalah politik di Amerika Serikat.

Kompas

Logo berbagai perusahaan teknologi asal Amerika Serikat.

Google dan Facebook juga ingin membatasi perbincangan politik di tempat kerja. Mereka pernah memberi tempat untuk mendiskusikan secara terbuka sejumlah topik sensitif. Mereka mempersilakan opini-opini dari karyawan dan memberi arena bagi karyawan untuk mengekspresikan dirinya, tetapi kebijakan itu kini bakal berubah. Banyak perusahaan teknologi telah melakukan kebijakan pelarangan perbincangan politik sebelumnya.

Baca juga: Gerakan Media Sosial Alternatif Makin Menguat

Kebijakan itu memunculkan debat baik di kalangan internal karyawan maupun eksternal. Para pendukung melihat bahwa perbedaan pandangan politik yang sangat tajam telah mengganggu kerja mereka. Keberpihakan sebagian di antara mereka terhadap suatu pandangan politik dipandang telah mengganggu. Sementara para penentang mengatakan bahwa pembatasan itu akan mengurangi kepedulian mereka terhadap masalah sosial.

Akan tetapi, perdebatan yang lebih mendasar adalah kriteria perbincangan politik yang ada di dalam pelarangan.

Dalam beberapa hari ini debat soal perbincangan politik di perusahaan teknologi makin menguat. Secara umum tampak kepentingan bisnis bertabrakan dengan keinginan dan aspirasi karyawan. Akan tetapi, perdebatan yang lebih mendasar adalah kriteria perbincangan politik yang ada di dalam pelarangan. Ketika mereka peduli dengan masalah sekitar dan mempertanyakan masalah itu, apakah ini bisa dimasukkan dalam perbincangan politik sehingga tidak boleh diobrolkan?

Mereka pun kemudian memberi contoh, problem perubahan iklim adalah masalah fisik atau alam, tetapi kemudian orang menyoroti masalah itu berdasar kebijakan yang diambil sebuah negara, apakah ini dikategorikan perbincangan politik? Ketika mereka melihat bisnis mereka dari kacamata kebijakan politik luar negeri karena ada beberapa konflik internasional, apakah perbincangan seperti ini termasuk ke dalam obrolan politik?

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Aktivis lingkungan menggelar kampanye Jeda Untuk Iklim yang menyuarakan ancaman krisis iklim bumi di kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (27/11/2020). Mereka menyerukan komitmen serius dari pemerintah dan pelaku industri dalam bertanggung jawab menangani dampak perubahan iklim yang terus mengancam lingkungan.

Seorang analis mengatakan, kebijakan itu merupakan kebijakan yang berlebihan. Mereka terlalu takut dengan berbagai risiko yang muncul ketika pandangan politik karyawan kemudian diartikan sebagai sikap perusahaan oleh publik. Perusahaan kemudian menghitung berbagai kemungkinan, salah satunya adalah kemungkinan dampak dari penilaian publik itu terhadap masa depan bisnis mereka. Mereka kemudian melarang perbincangan politik di lingkungan perusahaan.

Baca juga: Komoditas Politik Itu Bernama Tiktok

Keterbukaan informasi dan berekspresi setelah kemunculan platform media daring dan media sosial menjadikan orang mudah menyampaikan pendapat dan ekspresi. Mereka mempunyai media sendiri. Mereka relatif kurang memiliki kendali terhadap berbagai opini dan ekspresi mereka sehingga kadang menyinggung pihak lain. Lebih merepotkan ketika mereka membawa nama perusahaan atau diasosiasikan dengan sikap perusahaan, maka akan memunculkan masalah yang lebih besar.

Mereka gagal melakukan klarifikasi karena publik membuat tafsir sendiri.

Permasalahan seperti ini tidak hanya di Amerika Serikat, tetapi juga di sejumlah negara. Pendiri Grup Alibaba Jack Ma mungkin menjadi contoh korban dari pernyataannya tentang layanan perbankan milik pemerintah yang bisa ditafsirkan menyinggung Pemerintah China. Ia bisa ditafsirkan menyerang Pemerintah China. Di Indonesia sudah banyak kasus beberapa perusahaan harus berurusan dengan pemerintah dan juga publik terkait dengan pernyataan mereka, termasuk perusahaan teknologi.

Sejumlah perusahaan teknologi sudah bisa merasakan dampak dari pernyataan bertendensi politik atau setidaknya ditafsirkan bertendensi politis. Mereka mendapatkan boikot dari para konsumen. Akibatnya, mereka mengalami penurunan omzet penjualan menyusul keributan pasca-pernyataan mereka. Mereka gagal melakukan klarifikasi karena publik membuat tafsir sendiri. Beberapa sulit bangkit lagi.

KRISTI DWI UTAMI UNTUK KOMPAS

Founder dan CEO Bukalapak Achmad Zaky (Kiri) dan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf (kanan) dalam acara Kopdar Akbar Komunitas Bukalapak di Jakarta Selatan, Sabtu (24/11/2018).

Perusahaan teknologi di Amerika Serikat mungkin memiliki permasalahan serius menghadapi masalah politik di negara itu, yaitu keterbelahan publik karena pilihan politik yang berbeda. Perbedaan itu makin mengeras sehingga menguras energi publik. Kecenderungan di Amerika Serikat ini sudah mengarah kepada pembentukan kesukuan politik di berbagai komunitas. Beberapa organisasi memang sudah terjebak pada pola pikir semacam suku dengan berbagai identitas yang memisahkan mereka dengan kelompok lain.

Oleh karena itu, perusahaan teknologi memilih melarang perbincangan politik di dalam perusahaan. Mereka tidak mau terjebak di dalam keterbelahan itu. Mereka mungkin berpikir pelarangan ini menjadi cara untuk mengurangi keterbelahan politik. Ibaratnya, cara itu adalah jalan pintas agar perusahaan tidak terseret di dalam perpecahan di dalam negeri. Perusahaan teknologi melihat perkembangan aktual dan berbagai potensi keterbelahan itu sehingga membuat kebijakan pelarangan.

Keterbelahan yang terjadi di Amerika Serikat juga sedang terjadi di Indonesia.

Kini perusahaan teknologi tengah melakukan mitigasi pasca-kebijakan yang dicerca oleh publik dan karyawan internal. Mereka bersikukuh dengan kebijakan itu, tetapi juga berusaha menangani pelarangan itu. Mereka memberi sejumlah bonus kepada karyawan usai pelarangan ini agar karyawan makin nyaman di perusahaan, seperti dengan memberi tambahan dana untuk kegiatan olahraga ataupun menambah biaya pendidikan.

Baca juga: Silicon Valley Kini Berpindah ke Rumahmu

Perusahaan teknologi di Indonesia sepertinya harus bersiap dan makin kreatif menghadapi masalah perbincangan politik yang berpotensi memunculkan masalah. Keterbelahan yang terjadi di Amerika Serikat juga sedang terjadi di Indonesia. Upaya-upaya untuk mengurangi keterbelahan sudah dilakukan namun masih kurang optimal. Perusahaan teknologi tentu diharapkan bisa ikut mengurangi masalah keterbelahan sekaligus mengamankan bisnis mereka yang sensitif dengan isu politik.