Pekerja Migran dalam Kecamuk Pandemi Covid-19

Harus diakui, kebijakan ketenagakerjaaan terkait dampak pandemi Covid-19 sangat bias pada pekerja formal. Skema subsidi upah yang digulirkan Kemnaker RI hanya bisa diakses oleh pekerja formal yang terdaftar di BPJS.

KOMPAS/PANDU WIYOGA

Buruh migran yang baru tiba dari Singapura diwajibkan mencuci tangan sebelum memasuki ruangan pemeriksaan dokumen di Pelabuhan Batam Centre, Kota Batam, Kepulauan Riau, Kamis (29/4/2021). Sepanjang 2021, Satuan Tugas Pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Batam mencatat lebih kurang 13.000 buruh migran pulang melalui pelabuhan di kota itu.

Kecamuk pandemik Covid-19 sudah berlangsung lebih dari setahun dan peringatan Hari Buruh Sedunia (May Day) tahun ini suasananya masih seperti tahun lalu yang ditandai dengan kemunculan kerentanan-kerentanan baru yang dihadapi kaum pekerja (termasuk di dalamnya pekerja migran). Selain itu, juga muncul pertanyaan kritis apakah kebijakan pemulihan pandemik Covid-19 sudah berpihak pada kaum pekerja migran.

Kaji cepat (rapid assessment) Human Development UNDP mengenai dampak pandemi Covid-19 terhadap migrasi tenaga kerja yang berjudul ”Human Mobility: Share Opportunities” memastikan bahwa migrasi tenaga kerja internasional mengalami pelambanan yang membawa implikasi ekonomi global pada penurunan volume remitansi.

Kaji cepat ini juga menegaskan kembali relasi antara migrasi tenaga kerja dan kontribusinya pada indeks pembangunan manusia baik di negara asal maupun negara tujuan. Jika tata kelola migrasi global mengarah pada perlindungan hak pekerja migran, hal itu akan berkontribusi positif pada indeks pembangunan manusia, demikian sebaliknya jika tata kelolanya buruk juga berdampak negatif.

Pandemik Covid-19 menjadi tantangan baru untuk membangun kembali tata kelola migrasi tenaga kerja yang lebih baik dan berpihak pada pekerja migran. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Gutteres menyatakan bahwa tidak ada kerja sama internasional yang bermutu dan bermanfaat tanpa ada perwujudan tata kelola migrasi global yang adil, setara, dan berbasis pada hak asasi manusia.

Dalam kenyataannya, pekerja migran adalah bagian dari kelompok pekerja marginal yang terjauhkan dari akses layanan kesehatan dan vaksinasi, sebuah kebutuhan vital menghadapi pandemik Covid-19 di negara tujuan.

Pandemi Covid-19 membuat semua negara di muka bumi ini kembali menjadi lebih nasionalistis dengan memprioritaskan layanan warga negaranya dan menomorduakan para pendatang (apalagi pekerja migran kerah biru) yang sebenarnya merupakan pekerja garda depan yang berhadapan langsung dengan ancaman virus ganas ini.

Sebaliknya, dalam kebijakan pembatasan mobilitas dan pembatasan kerumunan, para pekerja migran menjadi kelompok yang dekat dengan kriminalisasi atas nama kebijakan pencegahan Covid-19 didasari pada prasangka dan stigma sebagai pembawa virus.

Kemunculan sentimen anti-Asia di Amerika baru-baru ini salah satu pemicunya adalah stigma warga Asia sebagai pembawa virus berkawin-mawin dengan ideologi white-supremacy yang tumbuh subur pada masa rezim populis kanan Donald Trump.

KOMPAS/COKORDA YUDISTIRA

Vaksinasi Covid-19 bagi kalangan pekerja migran Indonesia (PMI), khususnya para pelaut, kembali digelar di fasilitas Sekretariat Kesatuan Pelaut Indonesia Cabang Bali di Jalan Hayam Wuruk, Kota Denpasar, Jumat (16/4/2021).

Bagaimana dengan kondisi pekerja migran Indonesia selama masa pandemik Covid-19? Berdasarkan pemantauan Migrant CARE, sepanjang masa pandemik Covid-19, Pemerintah Indonesia tentu tidak berdiam diri dalam merespons kecamuk pandemi Covid-19 dan dampaknya pada pekerja migran Indonesia.

Ketika hari-hari ini kita disibukkan untuk mengantisipasi mudik pekerja migran Indonesia menjelang Lebaran, seharusnya kita bisa belajar pada pengalaman mitigasi pemulangan pekerja migran Indonesia pada awal masa kecamuk Covid-19 tahun lalu.

Saat itu, sekitar 176.000 pekerja migran Indonesia (menurut data BP2MI) harus pulang ke Tanah Air dengan berbagai alasan, antara lain, kehilangan pekerjaan karena Covid-19, habis masa kontrak, dan cuti mudik Lebaran.

Walau di awal ada kekisruhan karena masalah kelangkaan moda transportasi penghubung dari bandara ke kampung halaman dan laporan pengaduan adanya layanan diskriminatif, secara umum kepulangan 176.000 pekerja migran Indonesia pada tahun pertama ini tidak memunculkan kluster penularan Covid-19 di kampung halaman. Ini bisa menjadi panduan untuk memperbaiki mitigasi pemudik pekerja migran Indonesia menjelang Lebaran tahun ini.

Meski demikian, serangkaian kebijakan pemerintah Indonesia yang spesifik terkait ketenagakerjaan dan dampak pandemi malah belum secara signifikan memenuhi standar pelindungan dan pemenuhan hak pekerja migran Indonesia.

KOMPAS/KORNELIS KEWA AMA

Anak-anak pekerja migran Indonesia yang ditinggal orangtuanya di Desa Maudana, Sumba Barat Daya. Mereka tetap semangat belajar di tengah pandemi Covid-19, di bawah binaan Yayasan Donders Indonesia, yang dikelola Konggregasi Pastor-pastor Redemptoris (CSsR) Sumba. (Foto: Dokumen Donders)

Berkali-kali Menteri Luar Negeri RI menyatakan bahwa Indonesia aktif dalam melakukan diplomasi vaksin agar merata dan tidak ada monopoli negara tertentu. Langkah ini patut diapresiasi, tetapi yang juga harus diprioritaskan dalam diplomasi vaksin ini adalah mendesak negara tujuan bekerja pekerja migran Indonesia membuka akses vaksin bagi pekerja migran untuk memastikan keselamatan dan partisipasi pekerja migran dalam membentuk kekebalan komunitas global (global herd immunity).

Harus diakui, kebijakan ketenagakerjaaan terkait dampak pandemik Covid-19 sangat bias pada pekerja formal. Skema subsidi upah yang digulirkan Kemnaker RI hanya bisa diakses oleh pekerja formal yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Skema ini seharusnya didorong inklusif mencakup pekerja informal dan pekerja migran (kelompok yang paling parah terdampak) sebagai skema progresif menjaga daya beli pekrja di masa pandemik Covid-19.

APBN Perubahan 2020 dan APBN 2021 yang porsi terbesarnya didedikasikan untuk anggaran pemulihan kesehatan dan perlindungan sosial ternyata juga belum memperlihatkan anggaran yang signifikan untuk memastikan alokasi perlindungan sosial bagi pekerja migran terdampak dan antisipasi pelambanan migrasi tenaga kerja global.

Kebijakan tutup-buka penempatan pekerja migran Indonesia yang tidak komprehensif dan antisipatif bahkan telah menambahkan kerentanan pekerja migran menjadi kelinci percobaan saat krisis kesehatan Covid-19 masih berada di puncak. Di daerah basis pekerja migran, kebijakan ini mendorong praktik perekrutan ugal-ugalan yang berujung pada perdagangan manusia.

Menteri Ketenagakerjaan RI pada masa awal Covid-19 sempat menghentikan sementara penempatan pekerja migran untuk mencegah penularan Covid-19 dengan menerbitkan Kepmenaker No 151/2020. Namun, seiring dengan euforia ”new normal”, pada awal Agustus 2020 larangan tersebut dicabut dan diterbitkan Kepmenaker 294/2020 untuk memayungi kebijakan penempatan pekerja migran di masa adaptasi dan kenormalan baru.

Walau kebijakan ini menetapkan syarat dan ketentuan yang ketat serta membatasi jumlah negara tujuan, tetap saja timbul risiko bagi (calon) pekerja migran, apalagi hingga saat ini secara global belum ada penurunan kurva pandemik Covid-19.

Kekhawatiran ini terbukti ketika terungkap adanya pekerja migran Indonesia yang ditempatkan ke Taiwan dinyatakan tertular Covid-19 setelah dilakukan tes ulang kesehatan. Hal ini tentu mempertaruhkan kredibilitas tata laksana pemeriksaan Covid-19 di Indonesia. Ini juga berdampak pada penolakan Taiwan untuk menerima pekerja migran Indonesia.

Akibat lain yang ditimbulkan dari kebijakan ini adalah maraknya perekrutan ugal-ugalan dengan legitimasi Kepmenaker 294/2020, padahal kenyataannya perekrutan tersebut tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Calon pekerja migran direkrut untuk negara tujuan dan jenis pekerjaan yang tidak sesuai dengan Kepmenaker 294/2020.

Meski ekses kebijakan ini menambah kerentanan bagi (calon) pekerja migran dan anggota keluarganya, tidak membuat Pemerintah Indonesia mengevaluasi kebijakan ini. Bahkan, secara gradual, kebijakan penempatan pekerja migran di masa krisis kesehatan ini malah berlipat tiga kali dari 17 negara (saat ditetapkan awal Agustus 2020) menjadi 52 negara (pada April 2021).

Wahyu Susilo, Direktur Eksekutif Migrant CARE