Sains sebagai Basis Formulasi Kebijakan

KOMPAS/RIZA FATHONI

Menristek Dikti Mohamad Nasir (kiri) meninjau laboratorium Pusat Genom Nasional di Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Jakarta, setelah peresmian fasilitas tersebut, Kamis (26/4/2018). Pusat Genom Nasional tersebut dilengkapi dengan alat-alat sequens genetika terbaru yang menjadikan Indonesia memiliki laboratorium bertaraf internasional. Pusat Genom ini berfokus pada penelitian identifikasi penyakit infeksi ataupun penyakit terkait genetik, pengembangan alat uji diagnostik dan vaksin, serta penemuan obat baru untuk penyakit infeksi.

Formulasi kebijakan sering kali dilakukan tanpa menggunakan basis bukti ilmiah sehingga kebijakan tersebut tidak dapat diimplementasi dengan baik dan benar, bahkan tidak jarang kebijakan tersebut justru menimbulkan permasalahan baru.

Terutama, dalam bidang kesehatan, khusus saat pandemi sekarang, vaksin baru dapat digunakan setelah melalui uji klinis yang cukup ketat secara prosedur ataupun ilmiah. Hasil uji klinis tersebut harus akurat dan sesuai dengan kaidah ilmiah, setelah itu digunakan sebagai basis dalam formulasi kebijakan penggunaan vaksin.

Dalam bidang lain, formulasi kebijakan harus disusun berdasarkan basis bukti ilmiah yang sahih meskipun tidak semudah di bidang kesehatan karena dapat melakukan uji klinis yang terukur dan berkaidah.

Dalam bidang sosial kemanusiaan diperlukan suatu metode yang mampu menghasilkan basis bukti ilmiah yang diperlukan untuk formulasi kebijakan terkait, tidak mungkin dilakukan ”uji klinis” seperti pada bidang kesehatan.

Proses untuk menghasilkan basis bukti ilmiah umumnya melalui kegiatan riset dan kajian ilmiah oleh para ilmuwan dan periset. Hasil riset dan kajian dimaksud harus melalui proses sanctioning/peer review yang ketat sesuai dengan kaidah keilmuan dan kebenaran ilmiah yang mutakhir.

Salah satunya adalah melalui publikasi ilmiah pada jurnal bereputasi dan bermartabat.

Salah satunya adalah melalui publikasi ilmiah pada jurnal bereputasi dan bermartabat. Kuncinya terletak pada kebenaran ilmiah, di mana dengan kebenaran ilmiah tersebut, suatu kebijakan dapat diformulasikan dengan baik dan benar.

Dalam kenyataannya, implementasi kebijakan yang berbasis bukti ilmiah harus didukung oleh political will (kemauan politik) supaya berdampak dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat/pemangku kepentingan.

Sebagai contoh, riset membuktikan bahwa merokok akan menimbulkan kanker paru-paru dan berbagai penyakit lain sehingga terbitlah kebijakan untuk mengurangi (karena tidak mungkin menghilangkan) kebiasaan merokok.

Sementara itu, industri rokok besar bertahun-tahun berupaya mematahkan basis bukti ilmiah bahaya merokok di hadapan publik sambil menyembunyikan temuan-temuan mereka tentang bahaya merokok.

SCREENSHOT VIDEO REKAMAN SEKRETARIAT PRESIDEN

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan keterangan pers di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/04/2021).

Formulasi kebijakan yang bersifat lintas sektor dan kompleks tidak dapat hanya mengandalkan eksperimen ilmiah, tetapi tinjauan (review) sistematis terhadap bukti-bukti ilmiah yang relevan (evidence summit).

Tinjauan sistematis tak sekadar tinjauan riset sederhana terhadap topik yang dipilih, tetapi tinjauan terhadap sejumlah bukti ilmiah yang relevan dengan persoalan spesifik yang akan diselesaikan.

Kebijakan berinformasi bukti ilmiah

Dalam beberapa kasus, beberapa eksperimen yang bermutu tinggi dapat dilengkapi oleh lebih banyak kumpulan data bermutu yang memberikan bukti ilmiah tambahan yang berharga terhadap aplikasi yang lebih luas dari suatu kegiatan. Dalam hal terjadi hasil review yang bertentangan, kualitas bukti ilmiah akan sangat menentukan interpretasi dan kesimpulan yang dihasilkan.

Riset ilmiah sangat penting sebagai informasi yang dibutuhkan dalam formulasi kebijakan, khususnya di bidang kesehatan, karena dapat mengidentifikasi persoalan yang mengemuka, memberikan solusi untuk mengatasi persoalan tersebut, dan dapat memprediksi dampak yang mungkin terjadi dari pilihan kebijakan yang diambil.

Formulasi kebijakan kesehatan harus mempertimbangkan pengaruh faktor kekuatan lain selain sains.

Potensi informasi riset ilmiah itu tak berarti pertimbangan demokratis dan hak asasi manusia dapat atau bahkan harus dikesampingkan. Karena itu, pendekatannya tak semata-mata ”formulasi kebijakan berbasis bukti ilmiah”, tetapi lebih kepada ”formulasi kebijakan berinformasi bukti ilmiah”.

Formul asi kebijakan kesehatan harus mempertimbangkan pengaruh faktor kekuatan lain selain sains. Hal ini untuk memastikan akuntabilitas para politisi dan para ilmuwan, dan untuk menjustifikasi kebijakan yang melanggar prinsip dasar masyarakat demokratis.

Kita tak perlu mempertentangkan antara sains dan politik karena kami para ilmuwan punya komitmen politik dan norma tersendiri. Dalam hal itu, kami berdiri sama tinggi dengan masyarakat, tidak lebih tinggi.

Satryo Soemantri Brodjonegoro

Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia