Pangan, Ramadhan, dan Kebijakan Pemerintah
Beragam ikhtiar pemerintah untuk menyediakan pangan bagi rakyatnya, terutama selama menghadapi bulan-bulan penting, perlu diapresiasi sebagai langkah nyata dalam menyediakan pangan sekaligus memajukan sektor pertanian.
Didie SW
Pangan di berbagai belahan dunia tetap menjadi salah satu prioritas kebijakan negara. Tentu dengan problematika dan dimensi yang berbeda.
Kehadiran negara dalam urusan pemenuhan kebutuhan pokok ini bukan saja untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan, tetapi juga memastikan seluruh pelaku terkait terutama petani memperoleh insentif nilai produksi yang memadai atas jerih payahnya berproduksi.
Setelah beberapa minggu lalu isu pangan yang lebih mengemuka adalah perihal kontroversi impor, kini perhatian tercurah pada bagaimana pemenuhan kebutuhan pangan di bulan Ramadhan, serta menjamin kualitas panen dan harga gabah yang saat di berbagai wilayah sedang panen raya.
Seperti diketahui, dimensi pangan tidak saja dalam konteks penyediaan kesejahteraan bagi berjuta petani yang sangat bergantung pada sektor pertanian. Perannya juga sangat strategis dalam kebutuhan primer manusia. Karenanya, sangat relevan pemerintah memberikan perhatian yang tinggi, terutama saat memasuki bulan Ramadhan.
Menteri Pertanian menyatakan, selama Ramadhan pemenuhan kebutuhan pangan aman.
Menteri Pertanian menyatakan, selama Ramadhan pemenuhan kebutuhan pangan aman. Hal ini didukung data yang diungkapkan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Momon Rusmono bahwa ketersediaan pangan pokok aman setidaknya hingga akhir Mei 2021. Beras diperkirakan surplus 12,56 juta ton akibat panen raya yang relatif berjalan baik.
Bahkan, ketersediaan jagung sampai akhir Mei diperkirakan akan surplus 3,4 juta ton, bawang merah surplus 28.000 ton, dan cabai besar surplus 64.000 ton.
Selain itu, daging ayam diprediksi akan surplus 202.000 ton, telur ayam ras akan surplus 73.000 ton, dan minyak goreng akan surplus 475.000 ton (Kontan, 13/3/2021).
Peran strategis
Perhatian pemerintah yang relatif besar ini menunjukkan bahwa penyediaan pangan ini sangat strategis.
Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam penyediaan pangan. Pertama, dalam bulan-bulan penting terutama bulan Ramadhan dan juga Desember menjelang Natal dan Tahun Baru, pangan harus tersedia, berkualitas, dan terjangkau. Hal ini bukan saja berkaitan dengan produksi dan distribusi, tetapi juga dengan bagaimana kebijakan untuk menjadikan produk pangan berkualitas dan terjangkau.
Pedagang membersihkan dan memilah bawang merah yang baru tiba di Pasar Senen, Jakarta (18/4/2021). Harga bawang merah di pasar tersebut relatif stabil pada kisaran Rp 30.000 per kilogram. Pemerintah menjaga komoditas pangan agar tetap relatif stabil pasokannya dan tidak terjadi lonjakan harga yang drastis pada bulan Ramadhan ini.
Dari sisi keterjangkauan, seperti kita ketahui bahwa masih banyak penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Terlebih, sebagai efek pandemi Covid-19, berdasarkan data BPS per September 2020, jumlah penduduk miskin mencapai 27,55 juta orang atau setara dengan 10,19 persen. Jumlah penduduk miskin ini bertambah 2,76 juta orang dibandingkan periode yang sama tahun lalu (Kompas, 16/2/2021).
Berkaitan dengan kualitas, setidaknya bisa kita lihat dari penerapan teknologi penanganan pasca-panen, sistem penggudangan, dan masa simpan beras. Penanganan pascapanen di tingkat petani sangat beragam. Jika di level kebijakan telah gencar dibicarakan smart farming atau dikenal juga dengan pertanian presisi, di level petani khususnya petani dengan level pengelolaan lahan kurang dari satu hektar, bahkan lokasinya terpencar, bisa dipastikan mereka saat ini masih serba manual.
Untuk menyimpan bahan pangan agar bisa dikonsumsi dalam beberapa bulan ke depan, umumnya sistem penggudangan di level petani masih sederhana dan tanpa adanya kontrol terhadap kondisi penyimpanan. Masa simpan beras di tingkat petani sangat beragam karena berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan nonpangan yang hanya bisa dipenuhi dari menjual beras.
Kedua, penyediaan pangan juga harus memastikan bahwa petani juga mendapatkan insentif produksi yang memadai. Hal ini penting untuk mendukung minat petani untuk tetap berproduksi.
Hal ini karena disinyalir konversi lahan pertanian ke non pertanian berlangsung masif.
Beberapa catatan
Berikut adalah beberapa hal yang perlu menjadi catatan dan perhatian. Pertama, ketersediaan sarana produksi, terutama pupuk bersifat kritis karena setiap tahun selalu dikeluhkan. Untuk tahun 2021, seperti disampaikan Kementerian Pertanian, ketersediaan pupuk bersubsidi hanya 9 juta ton, dari yang diusulkan 24 juta ton (Kompas, 12/1/2021).
Kedua, melanjutkan kebijakan dan strategi diversifikasi pangan dengan tetap mempertahankan atau bahkan memperkuat pola konsumsi terhadap produk pangan lokal.
Ketiga, memberikan perhatian yang lebih besar terhadap usaha-usaha untuk mempertahankan lahan pertanian secara berkelanjutan. Hal ini karena disinyalir konversi lahan pertanian ke nonpertanian berlangsung masif. Direktur Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu Asnawati mengungkapkan, alih fungsi lahan sawah ke non-sawah setiap tahun sekitar 150.000 hektar (Kompas, 22/2/2021).
Keempat, memberikan insentif dalam beberapa aspek strategis yang mendorong lahirnya petani muda, petani milenial. Kementerian Pertanian menargetkan pada 2024 akan mampu mencetak 2,5 juta petani milenial. Program ini sangat strategis di tengah makin menurunnya minat petani muda menekuni sektor pertanian.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F02%2Fkompas_tark_25023980_42_0.jpeg){kind=logo}
Meningkatnya kebutuhan hunian masyarakat membuat sejumlah pengembang menjadikan lahan produktif sebagai kawasan perumahan, seperti yang ditemui di Jalan Barombong, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Jumat (5/8/2016). Alih fungsi lahan pertanian produktif selain bisa menurunkan produksi pangan juga mengurangi lahan terbuka hijau.
Kelima, mendorong teknologi produksi, teknologi penanganan pasca-panen, dan pengolahan produk yang memberikan manfaat dari sisi mempertahankan nutrisi, memperkaya dan bahkan mendukung perubahan pola konsumsi pangan ke arah yang lebih baik.
Keenam, penguatan tata kelola rantai pasok untuk mengurangi kehilangan pasca-panen, mempertahankan kualitas, serta mewujudkan distribusi nilai ekonomi dan bagi keuntungan yang adil dan proporsional.
Kehilangan hasil mulai dari saat panen dan pasca-panen produk pertanian bervariasi. Perwakilan FAO Asia Pasifik, Rosa Rolle, pada 2015 menyatakan sekitar 1,3 miliar ton per tahun produk pangan mengalami kerusakan, tidak memenuhi standar kualitas, hilang, atau kadaluwarsa sehingga tidak dapat dikonsumsi. Padahal, jutaan penduduk dunia kekurangan makanan.
Kualitas pangan perlu terus dijaga dalam proses distribusi, sejak dari panen hingga siap dikonsumsi, karena pangan tidak sekadar untuk memenuhi kebutuhan kalori, tetapi juga untuk mencukupi nutrisi masyarakat. Di sinilah posisi teknologi penanganan pasca-panen dan pengolahan untuk mempertahankan kualitas menjadi sangat penting.
Beragam ikhtiar pemerintah untuk menyediakan pangan bagi rakyatnya, terutama dalam menghadapi bulan-bulan penting, perlu diapresiasi sebagai langkah nyata dalam menyediakan pangan bagi masyarakat, sekaligus memajukan sektor pertanian di satu sisi dan memberikan kesejahteraan bagi petani dan masyarakat pada umumnya.
Imam Santoso, Ketua Forum Komunikasi Perguruan Tinggi Teknologi Pertanian Indonesia/Dekan dan Guru Besar Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya
Imam Santoso (Sumber foto: https://tp.ub.ac.id)
