Gagasan seni dan gagasan ilmiah, meskipun mencerminkan kreativitas, tidaklah memiliki kebebasan mutlak. Apalagi gagasan ilmiah medis yang menyangkut keamanan dan keselamatan banyak manusia.
Untuk itu diperlukan aturan yang sudah disepakati bersama dalam percaturan masyarakat ilmiah medis. Etika penelitian medis menjadi keniscayaan yang tidak boleh diremehkan. Menempatkan seorang wartawan penulis populer membuat serial pembelaan terhadap vaksin Nusantara tidak boleh menjadi alasan pembenaran yang lebih bernuansa emosional serta politis.
Penelitian medis mengikuti kaidah ilmiah yang baku. Tidak ada urusan nasionalisme apalagi chauvinisme. Keberpihakan dalam situasi ini adalah keberpihakan kepada nilai-nilai kemanusiaan. Judul berita Kompas (Minggu, 18/4/2021) di halaman pertama sangat tepat: ”Keselamatan Masyarakat Tidak Boleh Dipertaruhkan”.
Prof Akmal Taher menjelaskannya dengan tajam. Dia adalah bagian dari 100-an cendekiawan yang mendukung kebijakan BPOM. Ini adalah cerminan kesadaran untuk mendudukkan masalah pada tempat semestinya. Integritas serta independensi BPOM patut kita percaya.
Etika antarprofesi merupakan dasar kuat dalam kesantunan berbeda pendapat. Perbedaan pendapat pun tetap mengacu kepada kaidah keilmuan yang disepakati bersama. Sekali lagi keberpihakan dalam situasi ini adalah keberpihakan kepada nilai-nilai kemanusiaan.
Kecerdasan dan kreativitas tidak boleh membiarkan seorang maverick secerdas apa pun berjalan dengan selera pribadi. Khususnya di bidang medis yang menyangkut keselamatan banyak manusia.
Hadisudjono Sastrosatomo
Jl Pariaman, Pasar Manggis, Setiabudi, Jakarta 12970
Uang Belum Cair
Gubernur Sumsel H Herman Deru menghadiri puncak acara Siguntang Fest 2020, juga penutupan lomba menulis dan membaca puisi, wisata puisi Bukit Siguntang di Taman Bukit Siguntang, Palembang.
Meski sudah lama berlalu, hadiah uang pembinaan untuk kami sebagai pemenang belum kami terima sampai hari ini. Harapan tinggal harapan.
Setiap ditanyakan kepada Ibu Ninik—dari Kementerian Pariwisata—jawabannya selalu belum diproses di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Palembang. WA Ibu Ninik 0813778547xx selaku panitia.
Bagaimana mungkin, suatu lomba yang besar dan dihadiri langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan dan dipublikasikan dengan gencar, anggaran untuk hadiah pemenang tidak dapat dicairkan hingga berbulan-bulan.
Lain halnya kalau masyarakat tidak membayar pajak, baik PBB, pajak kendaraan, maupun yang lainnya, terlambat satu hari saja pasti didenda.
Capai sekali rasanya menagih berulang kali dengan jawaban yang sama: panitia tidak ada info dari BPKAD Palembang. Mohon kiranya pejabat berwenang dapat membantu kami. Terima kasih.
Erwin
Jl Tribrata, Kemuning RT 29, Palembang
Pedas-Cerdas
Di edisi Selasa, 20 April 2021, Kompas menurunkan tulisan FX Laksana Agung Saputra. Isinya tentang kenangan beraroma kerinduan kepada zaken kabinet PM Ir Djuanda.
Isinya mempertanyakan kemungkinan membentuk zaken kabinet, dengan orang-orang profesional di bidangnya, ketika kini partai jadi salah satu basis perekrutan menteri.
Tulisan itu—setidak-tidaknya oleh saya—terasa sebagai kritik pedas, dikemas dalam bahasa yang cerdas sehingga tidak akan membuat siapa pun (termasuk si empunya kuasa) merasa ”tersungging”. Tidak juga mereka yang berada di lingkaran terdalam kekuasaan, kalau ada yang lajak-rajin.
Asal tahu saja, ”zaken kabinet”, ”si empunya kuasa”, dan ”lajak-rajin” itu sebenarnya artinya berturut-turut sama dengan ”kabinet kerja”, ”the powers that be”, dan ”over-zealous”.
L Wilardjo
Klaseman, Salatiga
