Tiru Sukses China Atasi Kemiskinan

Presiden China Xi Jinping merayakan ”kemenangan penuh” karena berhasil memberantas kemiskinan di perdesaan. Bank Dunia mengatakan, China telah mengangkat lebih dari 800 juta orang keluar dari kemiskinan ekstrem sejak beralih ke reformasi pasar pada tahun 1970-an.

Xiao Qian, Duta Besar China untuk Indonesia, menulis artikel di sebuah media massa Indonesia dan menguraikan strategi China dalam pengentasan rakyat miskin. Salah satu strategi tersebut adalah menggencarkan pembangunan untuk mencabut akar kemiskinan dengan mengadopsi strategi berorientasi pada pembangunan.

Dalam hal ini, China meningkatkan anggaran untuk sektor pendidikan serta berupaya menggabungkan program pengentasan rakyat dari kemiskinan dengan penumbuhan motivasi dan intelektualitas di kalangan masyarakat.

Skema pemberian bantuan di bidang pendidikan adalah mengubah filosofi dari ’memberi ikan’ menjadi ’memberi pancing’. Pemerintah China melaksanakan program wajib belajar sembilan tahun. Dengan program ini, sekitar 97 persen anak usia 7-15 tahun telah bersekolah. Dengan gratis bersekolah, persentase anak usia 7-15 tahun yang sudah masuk sekolah mencapai 97 persen.

Untuk kebijakan kesehatan, Pemerintah China memberikan bantuan kepada rakyat miskin sehingga biaya kesehatan untuk rakyat miskin disesuaikan dengan kemampuannya. Selain itu, juga ada program perbaikan rumah untuk penduduk miskin.

Pada 2013, Presiden China meluncurkan konsep ’pengentasan rakyat dari kemiskinan yang tepat sasaran’.

Menurut data Biro Statistik Nasional China, dalam tujuh tahun terakhir, rata-rata 10 juta orang telah terangkat dari kemiskinan di China setiap tahun. Populasi yang hidup dalam kemiskinan absolut turun dari 98,99 juta pada akhir tahun 2012 menjadi 5,51 juta pada akhir 2019.

Pada 2013 presiden China meluncurkan konsep ’pengentasan rakyat dari kemiskinan yang tepat sasaran’. China menghabiskan waktu satu tahun lebih untuk meregistrasi desa miskin dan rumah tangga miskin, untuk kemudian membentuk sistem jaringan informasi.

Kebijakan yang tepat sasaran diimplementasikan dalam hal penerima program, perencanaan proyek, dan penggunaan dana. Pelaksanaan semua kebijakan ini merupakan jaminan untuk memerangi kemiskinan sampai ke akarnya.

Apa bedanya pengentasan rakyat miskin di China dan Indonesia? Pemerintah Indonesia telah banyak meluncurkan program untuk mengatasi kemiskinan seperti halnya China. Di bidang kesehatan, sejak era Orde Baru telah dibangun puskesmas di setiap kecamatan.

Hingga 2018, jumlah puskesmas telah mencapai 9.993 buah dan 36 persen di antaranya telah dapat memberikan layanan rawat inap. Dengan biaya pengobatan sangat murah, puskesmas benar-benar mendekatkan orang miskin untuk dapat layanan kesehatan yang terjangkau.

Di bidang pendidikan, pemerintah juga telah menggratiskan biaya sekolah dari SD sampai SMP. Ini membuktikan pemerintah juga berkehendak agar rakyat bisa melek huruf dan melek teknologi sehingga dapat terentaskan dari kemiskinan yang sering berkorelasi dengan rendahnya pendidikan masyarakat.

Berbagai program dengan sasaran keluarga miskin, mulai dari Program Bantuan Sembako, Bantuan Langsung Tunai, Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar, hingga Kartu Prakerja, dimaksudkan untuk mengatasi problem kemiskinan.

China mendefinisikan kemiskinan perdesaan dengan pendapatan per kapita tahunan kurang dari Rp 8,7 juta atau sekitar 1,69 dollar AS per hari. Ini di bawah ambang batas garis kemiskinan versi Bank Dunia 1,90 dollar AS/kapita/hari. Di Indonesia, garis kemiskinan (September 2020) Rp 5,5 juta/kapita/tahun atau 1,09 dollar AS/kapita/hari (lebih rendah dari garis kemiskinan China 1,69 dollar AS).

BPS telah merilis data terkait kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan Survei Ekonomi Nasional September 2020, persentase penduduk miskin pada September 2020 naik menjadi 10,19 persen atau meningkat 0,97 persen dibanding September 2019. Jumlah penduduk miskin pada September 2020 sebesar 27,55 juta orang.

Mungkin kita bisa mengatakan bahwa tekad dan intervensi pemerintah Indonesia untuk mengatasi kemiskinan rakyatnya sudah on the right track.

Fokus perbaikan

Mungkin kita bisa mengatakan bahwa tekad dan intervensi pemerintah Indonesia untuk mengatasi kemiskinan rakyatnya sudah on the right track. Satu hal yang barangkali masih perlu diperbaiki adalah terkait ketepatan sasaran, ketepatan program, dan ketepatan penggunaan dana. Menteri Sosial Tri Rismaharini menyatakan data penerima bantuan tak pernah diperbarui sejak 2015.

Sasaran rumah tangga miskin by name by address harus bisa diidentifikasi setepat-tepatnya agar yang dapat bantuan benar masuk kategori miskin dengan alamat jelas yang bisa ditelusuri sehingga bantuan tak salah alamat.

Pemerintah telah menerbitkan Perpres No 39/2019 tentang Satu Data Indonesia. Dalam perpres dinyatakan, untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara saksama, terintegrasi, berkelanjutan.

Kemiskinan di Indonesia ditangani beberapa kementerian. Bila data kemiskinan sudah menyatu, kejadian orang miskin luput menerima bantuan harusnya tak akan terjadi lagi.

KOMPAS/KORNELIS KEWA AMA

Kondisi pendidikan SD Kristen Desa Mata Air Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, NTT. Para siswa tidak mengenakan sepatu, dan mengikuti kegiatan belajar mengajar di gedung sangat memprihatinkan.

Dulu, dalam implementasi Program Raskin jatah bantuan beras per keluarga sekitar 15 kg per bulan, tetapi terpaksa harus dibagi ke beberapa rumah tangga karena ternyata ada rumah tangga miskin yang tak dapat Program Raskin sehingga setiap keluarga akhirnya mendapat kurang dari 15 kg sesuai yang ditetapkan pemerintah. Hal-hal semacam ini yang menyebabkan program kemiskinan tak punya daya ungkit.

Saat ini, yang diperlukan pemerintah adalah penetapan kriteria miskin yang baku dan berlaku nasional, ditambah kriteria tambahan yang berlaku secara spesifik untuk setiap provinsi sesuai kebijakan lokal. Kriteria ini harus operasional di lapangan dan dapat mendeteksi rumah tangga miskin secara akurat.

Satu hal yang juga harus dipelajari dari China dalam pengentasan kemiskinan adalah bahwa setiap rumah tangga miskin dijamin menerima bantuan (ini hanya bisa dilaksanakan bila sasaran orang miskin telah terdata dengan baik), dan setiap desa ada pejabat khusus untuk melaksanakan program mengatasi kemiskinan. Kita perlu merenungkan tentang penempatan pejabat khusus di level desa ini karena selama ini kita sudah memercayakan segala program pada kepala desa sebagai birokrat puncak di tingkat desa.

Yang tidak bisa diabaikan dari China adalah kemajuannya yang luar biasa di bidang pembangunan industri dan pertanian sehingga rakyatnya menjadi semakin sejahtera.

Marilah belajar dari China.

Ali Khomsan, Guru Besar Fakultas Ekologi Manusia IPB