Masih Ada Jalan Hukum
Langkah aktivis antikorupsi menggugat ke praperadilan putusan SP3 merupakan langkah sesuai hukum. Biarlah KPK mempertanggungjawabkan bukti atau latar belakang mengapa SP3 diterbitkan.
Sjamsul Nursalim (tengah)
Penghentian penyidikan kasus korupsi dengan tersangka Sjamsul Nursalim memunculkan kembali perdebatan soal tujuan sejati revisi Undang-Undang KPK.
Sejak awal, revisi terhadap UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dicurigai bakal melemahkan KPK. Revisi UU KPK didesain sejumlah politisi dan didukung pemerintahan Presiden Joko Widodo. Presiden tidak menandatangani revisi UU KPK. Sesuai dengan konstitusi, kendati Presiden tidak menandatangani 30 hari setelah disetujui DPR dan pemerintah, RUU berlaku. Begitu juga dengan revisi UU KPK yang berlaku sejak 17 Oktober 2019.
