Mengungkap Kekerasan Seksual di Kampus

Kejahatan seksual menandai semakin buruknya wajah kampus kita. Sungguh paradoks karena di sisi lain berbagai kampus menjadi hub program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), termasuk penghapusan kekerasan seksual.

KOMPAS/YOLA SASTRA

Aktivis perempuan yang tergabung dalam Jaringan Peduli Perempuan menggelar aksi diam dalam peringatan Hari Perempuan Internasional di jalan depan Kantor DPRD Sumatera Barat, Padang, Sumbar, Senin (8/3/2021). Melalu tulisan di kertas karton, mereka menuntut pemerintah dan DPR untuk segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual karena angka kekerasan seksual masih relatif tinggi, termasuk di Sumbar.

Umumnya kampus dipersepsi sebagai tempat aman bagi perempuan dan anak, sama seperti sekolah, rumah tangga, dan lingkungan rumah ibadah sehingga orang tak menyadari itu cuma mitos.

Kejahatan yang merendahkan kemanusiaan, berupa kekerasan seksual, terjadi juga di kampus. Karena diselubungi mitos, kejahatan itu justru tersembunyi, tak terlaporkan, pelakunya tak pernah dihukum setimpal, dan korban mengalami trauma seumur hidup.

Korban adalah generasi muda kita, umumnya mahasiswi. Tindakan ini menambah panjang deretan cacat etika dari (sebagian) kaum intelektual kita, di samping isu plagiarisme dan mis-tata kelola universitas.

Baca juga: Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus Lemah, Publik Galang Petisi

Sementara itu, sebagian besar akademisi diam, tidak mau tahu karena menganggap kasus itu urusan privat dan memalukan institusi, atau menyangkal, bahkan ikut menyalahkan korban.

Mitos berikutnya adalah kekerasan seksual disebabkan kurangnya pendidikan agama; padahal ada pelajaran agama, dari prasekolah sampai universitas.

Masalahnya terletak pada ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban. Pelaku melakukan penyalahgunaan kuasa sungguhpun mereka orang dekat, seperti ayah kandung, saudara laki-laki, guru sekolah, guru agama, dan dosen.

Masalahnya terletak pada ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban.

Demikianlah evidence based (dasar pembuktian) ratusan ribu kasus yang dilaporkan dari seluruh Indonesia kepada Komnas Perempuan setiap tahun.

Di kampus, pelaku kekerasan seksual bisa siapa saja; sesama mahasiswa, staf administrasi, dosen, dosen tamu, yang prinsipnya punya kuasa lebih daripada korban (lebih pintar, lebih senior, menentukan nilai dan nasib mahasiswa).

Namun, ketika pelakunya dosen atau profesor, kejadiannya tak mudah dipercaya oleh pemimpin program studi, departemen, dan fakultas. Nama baik institusi dianggap lebih penting daripada bela rasa pada korban. Mereka minta bukti dan pembuktian kejahatan kemanusiaan disamakan dengan bukti tindak pidana biasa.

Baca juga: Edukasi Penghapusan Kekerasan Seksual Perlu Sasar Kalangan Laki-laki

Korban kian takut karena pembuktian dibebankan kepadanya dan sulit dipenuhi. Biasanya kejahatan sudah berlangsung lama, bisa beberapa bulan, tahun, bahkan korban sudah menjadi alumnus. Ada hambatan psikologis dan sosial sehingga korban baru berani mengadu dan bukti sudah kedaluwarsa.

Jika pelakunya dosen, prinsip universitas sebagai gerakan moral di jantung hati masyarakat (Magna Charta Universitatum, 1988), kehilangan rohnya, runtuh.

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Mahasiswa mengikuti aksi ”UGM Darurat Kekerasan Seksual” di Kampus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Kamis (8/11/2018). Aksi tersebut untuk menuntut pengusutan tuntas kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukn salah satu mahasiswa UGM peserta kuliah kerja nyata (KKN) terhadap rekannya pada tahun 2017.

Kaum intelektual dipandang sebagai penjaga gerbang kebenaran. Tugasnya memproduksi ilmu pengetahuan, melakukan pencarian kebenaran yang tak pernah usai karena selalu ada kebenaran baru dari temuan berikutnya. Dosen tempat orang berguru. Akibatnya, sulit memercayai jika ada di antara mereka menjadi predator seksual bagi mahasiswanya sendiri.

Problem utamanya, banyak kampus tak memiliki regulasi khusus untuk menanggulangi penanganan kekerasan seksual dan pencegahannya. Jika ada dosen yang mendampingi korban, mereka tak punya petunjuk apa yang harus dilakukan. Dosen pendamping juga berhadapan dengan sebagian besar dosen lain yang tidak memiliki literasi kekerasan seksual dan perspektif korban.

Baca juga: Kesalahpahaman Hari Ibu

Ketiadaan literasi adalah problem kedua. Tak banyak yang paham, kekerasan seksual adalah kejahatan kemanusiaan karena korbannya bisa mati, atau cacat seumur hidup, dan jenis tindakannya sangat beragam. Dari cat calling, pelecehan, yang sering dianggap remeh, sampai percobaan pemerkosaan, pemerkosaan, pemaksaan aborsi, dan penyiksaan seksual.

Cat calling pun berbahaya. Ada mahasiswi yang menghindari siulan nakal setiap keluar rumah dengan cara menggunakan headset, kemudian menyeberang rel, tak dengar kereta datang, dan kehilangan nyawa.

Cat calling pun berbahaya.

Angka kekerasan seksual

Kasus kekerasan seksual di kampus yang dapat dilaporkan adalah dari 2019, yaitu 174 kasus di 79 kampus di 29 provinsi. Pelakunya dosen, mahasiswa, staf, tokoh agama di kampus, dokter klinik di kampus, dan warga lain. Tempat kejadian bisa di dalam atau luar kampus, seperti lokasi KKN, tempat magang, dan acara kemahasiswaan.

Korban 96 persen mahasiswi, 20 persen tak melapor dan 50 persen tak menceritakan kepada siapa pun (Vice Indonesia, Tirto, dan Jakarta Post, 2019). Kasus yang tak dilaporkan tenggelam dalam gunung es.

Baca juga: Jalan Panjang Membangun Narasi Keragaman Jender

Kasus kekerasan di kampus juga bersembunyi dalam kekerasan berbasis gender siber (KBGS) karena pelaku melakukannya secara digital. Laporan KBGS langsung ke Komnas Perempuan naik dari 241 kasus (2019) ke 940 kasus (2020). Laporan KBGS dari lembaga layanan juga naik dari 126 kasus (2019) ke 510 kasus (2020).

Kompas/Raditya Helabumi

Beragam sepatu diletakkan di depan gerbang Gedung DPR, Senayan, Jakarta, dalam aksi 500 Langkah Awal Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS), Rabu (25/11/2020). Aksi tersebut merupakan bagian dari Kampanye 16 Hari Anti-Kekerasan terhadap Perempuan untuk mendorong upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan di seluruh dunia. Komnas Perempuan mendesak legislatif untuk menjadikan RUU PKS yang menjadi payung hukum bagi korban Kekerasan Seksual agar masuk dalam Prolegnas 2021.

Kekerasan seksual di kampus terkonfirmasi dari laporan Komnas Perempuan tentang kekerasan terhadap perempuan (KTP) di ranah komunitas/publik, yaitu 21 persen atau 1.731 kasus (KP, 2021). Paling banyak memang kekerasan seksual, yaitu 55 persen atau 962 kasus, terdiri dari pemerkosaan (229 kasus), pelecehan seksual (181), percabulan (166), dan sisanya percobaan pemerkosaan.

Sementara 79 persen KTP di ranah privat atau pelakunya orang dekat korban, seperti kekerasan dalam rumah tangga/KDRT (49 persen), kekerasan masa pacaran (20 persen), sisanya kekerasan dari bekas suami, bekas pacar, dan KTP pada pekerja rumah tangga.

Baca juga: Kesetaraan bagi Perempuan

Secara keseluruhan, laporan KTP yang diterima Komnas Perempuan tahun 2020 sebanyak 299.911 kasus, menurun 31,5 persen dari 2019 sebesar 431.471 kasus. Namun, penurunan ini tak dapat dilihat sebagai turunnya KTP karena imbas pandemi, yaitu (1) perubahan jam kerja dan ketidaksiapan teknologi lembaga layanan, (2) selama pembatasan sosial berskala besar korban takut lapor karena serumah dengan pelaku, dan (3) rendahnya literasi teknologi korban.

Kasus kekerasan seksual di kampus jarang berakhir di pengadilan.

Problem sosio-yuridis

Kasus kekerasan seksual di kampus jarang berakhir di pengadilan. Penyebabnya, pertama, secara nasional kita memang belum memiliki instrumen hukum khusus penghapusan kekerasan seksual.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang ada sekarang menempatkan kekerasan seksual sebagai kejahatan kesusilaan, padahal itu kejahatan kemanusiaan karena mengancam nyawa dan hidup korban.

Baca juga: Politisasi Ketubuhan Perempuan

Kedua, sukarnya memenuhi prosedur pembuktian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta berbagai prosedur penyelidikan dan penyidikan di lembaga penegakan hukum (harus ada bukti fisik dan saksi).

Ketiga, adanya berbagai mitos dan stereotip yang menyalahkan korban, yang dipercaya aparat penegak hukum, atau jadi bagian dari budaya hukum mereka (Nelken, 2007).

Keempat, mitos dan stereotip yang hidup di kalangan penegak hukum, sumbernya ada dalam masyarakat. Hal ini membuat korban takut, malu, bimbang, sakit psikologis, yang menghalanginya melapor.

KOMPAS/ISMAIL ZAKARIA

Laman Fakultas Hukum Universitas Mataram menampilkan foto NIN (36) yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap mahasiswinya. Pada Selasa (21/7/2020), NIN disidang oleh majelis etik kampus tersebut dan diskors lima tahun sebagai dosen.

Akibatnya, banyak kasus berlangsung terus. Selalu saja ada kasus dengan pelaku sama dan korban banyak karena berlangsung menahun. Jika ada korban berani buka suara, diikuti korban berikutnya, semua terkendala bukti yang sudah hilang. Satu-satunya bukti, kesaksian korban. Itu pun sulit didapat karena biasanya korban sudah menjadi alumnus atau orang besar dan tak mau diketahui publik kasusnya.

Akibatnya, kekerasan seksual di kampus menjadi kejahatan tertutup rapat dan pelakunya tidak dihukum. Ada juga korban yang memilih pindah ke kampus lain daripada mempersoalkan kasusnya dengan harapan tipis untuk mendapat keadilan.

Kejahatan seksual menandai semakin buruknya wajah kampus kita. Sungguh paradoks karena di sisi lain berbagai kampus menjadi hub program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), termasuk program penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta pendidikan berkualitas.

Kompas/Raditya Helabumi

Sulistyowati Irianto

Pencapaian SDGs jadi parameter penting mengukur keberhasilan nasional meningkatkan kualitas hidup dan martabat manusia. Jangan-jangan hanya sekadar formalisasi capaian jumlah penelitian, publikasi, dan webinar. Tak benar-benar melindungi mahasiswa kita sendiri dari ancaman kejahatan seksual, dan tidak memberikan keadilan bagi korban. Hipokrasi kampus menampakkan wajahnya yang nyata.

Sulistyowati Irianto, Co-founder Mata Kuliah Gender dan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia