Semesta Rakyat Lawan Covid
Covid-19 tidak bisa diatasi hanya segelintir orang, tetapi harus dilakukan bersama-sama dengan masif dan cepat. Butuh gerakan semesta rakyat.
Tren kasus terkonfirmasi Covid-19 per hari di Indonesia, sejak akhir Januari, terus menurun. Hal ini tidak boleh membuat lengah. Kita perlu bergerak lebih cepat lagi.
Peran Presiden Joko Widodo dan jajaran pemerintahan, baik di pusat maupun daerah, menjadi semakin penting untuk menggerakkan semesta rakyat lebih terarah dan masif untuk mengimbangi, bahkan mengalahkan, kecepatan SARS-CoV-2 menginfeksi warga dan memutus mata rantai penularan.
Kajian ilmuwan Francis Fukuyama menunjukkan dua hal penting untuk sukses dalam menangani Covid-19. Pertama, apakah warga negara memercayai pemimpin mereka. Kedua, apakah pemimpin tersebut juga mampu memimpin negara dengan kompeten dan efektif. Dalam keadaan darurat, pemerintah harus berani membuat keputusan.
Berdasarkan survei Kompas, kepercayaan publik kepada Presiden Jokowi dan pemerintahan masih besar. Hal ini menjadi modal besar untuk penanganan pandemi ke depan dan jangan sampai luntur, bahkan harus terus ditingkatkan. Tren perkembangan kasus Covid-19 juga menunjukkan harapan.
Sejak kasus pertama terkonfirmasi di negeri ini pada 2 Maret 2020, jumlah kasus baru terus meningkat setiap hari. Angka penambahan tertinggi terjadi pada 30 Januari 2021, tercatat 14.518 kasus. Untunglah setelah itu terus melandai. Pada 27 Februari 2021 tercatat 6.208 kasus per hari. Kasus meninggal per hari juga menurun signifikan. Angka kematian tertinggi terjadi pada 28 Januari 2021, yaitu 476 kasus. Per 27 Februari 2021 turun menjadi 195 kasus.
Kondisi ini juga diikuti peningkatan kasus sembuh per hari. Pada 8 Februari 2021, angka kesembuhan mencapai angka tertinggi, 13.038 kasus. Sayangnya, kurva kasus kesembuhan yang menjulang mengalahkan lonjakan kurva kasus positif per hari kembali tersusul. Padahal, ciri sebuah negara mampu menang atas pandemi ialah terbentuknya kurva kasus kesembuhan yang kian menjulang, meninggalkan kurva kasus positif per hari yang jauh di bawah.
Secara global, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melaporkan, kasus positif terkonfirmasi, sejak minggu kedua Januari 2021, terus menurun. Apabila pada 4 Januari 2021 jumlah kasus positif tercatat 5.047.977 per minggu, pada 22 Februari 2021 turun menjadi 2.264.567 per minggu.
Jumlah kematian baru pun terus menurun selama tiga minggu terakhir. Pada minggu lalu tercatat 66.000 kematian baru atau turun sekitar 20 persen. Tren itu menunjukkan Indonesia ataupun global sudah mulai mampu mengendalikan pandemi meski belum sepenuhnya. Ini memberi harapan besar sekaligus tantangan di tahun mendatang.
Baca juga: Konsumsi Masyarakat Belum Pulih
Serangan virus SARS-CoV-2 juga merontokkan ekonomi banyak negara. Covid-19 membuat proyeksi perekonomian dunia terkoreksi tajam. Proyeksi pertumbuhan produk domestik bruto global yang pada Januari 2020 diprediksi 3,3 persen terkoreksi lebih dari 6 persen menjadi -3,5 persen. Banyak negara dibuat pontang-panting. Sebanyak 196 negara harus menggelontorkan stimulus luar biasa besar, mencapai 11,7 triliun dollar AS atau sekitar Rp 167.000 triliun.
Banyak negara mengalami kesulitan merealokasikan anggarannya akibat perdebatan panjang dengan parlemennya. Organisasi parlemen dunia (Inter Parliamentary Union) bahkan mengingatkan semua parlemen untuk menyusun legislasi yang memudahkan pemerintah mengatasi pandemi yang merupakan kondisi darurat.
Indonesia termasuk yang bisa mengambil keputusan dengan cepat. Lahirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020, yang kemudian disahkan menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020, serta fleksibilitas APBD dan pelebaran defisit APBN, merupakan wujud kerja sama pemerintah, Bank Indonesia, dan DPR.
Pagu anggaran Komite Penanggulangan Covid dan Pemulihan Ekonomi Nasional sebesar Rp 695,2 triliun di 2020 bisa segera ditetapkan dan direalisasikan Rp 579,8 triliun. Realisasi kesehatan Rp 63,5 triliun, perlindungan sosial Rp 220,4 triliun, dukungan UMKM dan pembiayaan korporasi Rp 173,2 triliun, insentif usaha dan pajak Rp 56,1 triliun, dan program prioritas Rp 66,6 triliun. Manfaat adanya dana perlindungan sosial yang sangat besar dan cepat itu dapat dirasakan oleh 50 persen penduduk kelompok termiskin. Tanpa program itu, kemiskinan akan menekan lebih dalam.
Baca juga: Pandemi Covid-19 Mengubah Dunia Kerja, Inilah Keterampilan yang Dibutuhkan
Pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2020, meski tertekan, jika dibandingkan dengan negara anggota G20 dan ASEAN, masih tergolong moderat, yaitu -2,1 persen. Italia, misalnya, -8,8 persen, Perancis -8,4 persen, Uni Eropa -6,8 persen, Jerman -5 persen, Amerika Serikat -3,5 persen, dan Rusia -3,1 persen. Hanya China yang mampu mengatasi ekonominya, yaitu tumbuh 2,3 persen. Di ASEAN, Filipina -9,5 persen dan Malaysia -5,6 persen. Hanya Vietnam tumbuh 2,9 persen.
Presiden Jokowi berkeyakinan, kombinasi antara pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berskala mikro (PPKM mikro) dan vaksinasi yang terus gencar dilakukan dapat menurunkan laju penularan. Presiden mengajak semua pihak untuk terus bergotong royong mengatasi pandemi. PPKM mikro yang lebih difokuskan pada area permukiman dan pelaksanaannya dilakukan sampai tingkat desa/kelurahan hingga RT/RW ini perlu segera direalisasikan sungguh-sungguh dengan serempak dan cepat. Kesuksesan ini pula yang dilakukan India.
Penerapan pengetesan yang merata dan masif serta tepat sasaran di semua daerah sesuai standar WHO juga perlu jadi perhatian. Rencana pemerintah merekrut 50.000 tenaga pelacakan untuk melacak 30 kontak dekat pasien positif dalam tempo tiga hari juga perlu dengan cepat diwujudkan. Pelipatgandaan vaksinator dan pelibatan semua pihak dalam vaksinasi, termasuk swasta, perlu terus digalakkan.
Baca juga: Prioritas Vaksin Covid-19 untuk Lansia Tekan Kematian
Anggaran untuk pemulihan ekonomi nasional di 2021 sebesar Rp 627,9 triliun harus dipastikan bisa segera diserap. Anggaran itu terdiri dari kesehatan Rp 133,1 triliun, perlindungan sosial Rp 148,7 triliun, dukungan UMKM dan pembiayaan korporasi Rp 157,6 triliun, insentif usaha dan pajak Rp 47,3 triliun, dan program prioritas Rp 141,4 triliun.
Di tengah beredarnya banyak hoaks dan disinformasi, pemerintah tak boleh lelah mengajak masyarakat berpartisipasi. Covid-19 tidak bisa diatasi hanya segelintir orang, tetapi harus dilakukan bersama-sama dengan masif dan cepat. Butuh gerakan semesta rakyat. Kita berharap bangsa ini bisa lolos dan memenangi seleksi alam pandemi Covid-19.