Vaksinasi Lansia 1

Formulir yang telah kami isi dan kami unggah sampai hari ini belum mendapat tanggapan, baik dari laman resmi Kemenkes, pihak puskesmas atau rumah sakit. Jadi kami tidak tahu, kapan dan di mana kami akan mendapat vaksin.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Pemeriksaan kesehatan bagi warga lanjut usia sebelum menerima vaksin Covid-19 di RSUD Kembangan, Jakarta Barat, Selasa (23/2/2021). Sebanyak 173 lansia telah terdaftar untuk menerima vaksin Covid-19 di RSUD Kembangan, Selasa (23/2/2021). Sasaran vaksinasi tahap kedua mencapai lebih dari 38 juta orang yang terdiri dari 17,4 juta petugas layanan publik dan 21,5 juta masyarakat lanjut usia.

Kami tinggal dan memegang KTP elektronik Kota Semarang, Jawa Tengah. Hari Jumat, 19 Februari 2021, kami mendaftar vaksinasi untuk peserta di atas usia 60 tahun secara daring. Pilihan vaksinasi bisa di salah satu rumah sakit yang ada di Kota Semarang.

Namun, formulir yang telah kami isi dan kami unggah sampai hari ini belum mendapat tanggapan, baik dari laman resmi Kementerian Kesehatan maupun dari pihak puskesmas ataupun rumah sakit. Jadi kami tidak tahu, kapan dan di mana kami akan mendapatkan vaksinasi Covid-19.

Kami mencoba mengulang lagi mengisi formulir pendaftaran secara daring dengan data yang sama, ternyata juga tidak ditolak. Seharusnya dengan data yang sama (nama dan nomor KTP elektronik), pusat data (database) akan menolak untuk mencegah penyalahgunaan.

Formulir pendaftaran vaksinasi Covid-19 bagi warga lansia dari Kemenkes, menurut saya, juga tidak dibuat dengan benar. Di kotak isian tertulis perintah dalam bahasa Inggris. ”Choose” , ”Your Answer”, dan ”Submit”. Mengapa tak dibuat dalam bahasa Indonesia, yang mudah dimengerti, seperti ”Pilih”, ”Jawab”, dan ”Kirim”?

Memang disadari, pandemi Covid-19—yang belum tampak ujungnya ini—membuat semua pihak harus berjalan cepat dan tanggap, mungkin jadinya seperti terburu-buru. Apalagi sekarang ada vaksinasi yang harus dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. Tampak bahwa pelaksanaan vaksinasi kurang terkoordinasi antara pengelola data dan pihak-pihak fasilitas kesehatan, seperti puskesmas dan rumah sakit, di lapangan.

Sudah saatnya para pejabat Kemenkes yang tidak bekerja dengan benar dan cerdas mendapat sanksi, kalau perlu diganti oleh pejabat yang lebih mumpuni.

FX Wibisono

Jalan Kumudasmoro Utara, Semarang 50148

Vaksinasi Lansia 2

Tidak mudah mendata warga yang berhak mendapat vaksinasi. Oleh karena itu, Menteri Kesehatan pernah mengatakan ingin memanfaatkan data kependudukan dan catatan sipil (dukcapil).

Mendata tenaga kesehatan lebih mudah karena tercatat dalam kluster layanan kesehatan. Namun, tidak demikian dengan data lansia sebagai warga masyarakat, yang lebih tersebar.

Sejak diumumkannya tahap vaksinasi lansia, kita menyaksikan warga lansia tidak hanya sibuk mencari informasi, tetapi banyak juga yang langsung antre di fasilitas kesehatan. Hasilnya sama, informasi yang tidak seluruhnya jelas.

Informasi awal resmi dari Kemenkes, misalnya, ada pendaftaran aktif yang harus diisi warga lansia, lalu dikirim. Sehari kemudian, edaran tersebut dibatalkan, muncul formulir isian baru. Masih dari Kemenkes, tetapi masih tak sepenuhnya jelas.

Saya membaca di media sosial, mendengar warga lansia di TV, juga orang yang saya kenal. Mereka gelisah, menelepon ke puskesmas, rumah sakit, klinik. Hampir semua tidak merespons, mungkin banyak telepon masuk.

Sebagian datang langsung ke fasilitas kesehatan, tetapi sia-sia. Beberapa yang saya temui ada yang gusar, sudah bersusah-susah ke fasilitas kesehatan, tetap tanpa hasil.

Senin (22/2/2021) siang, ada tetangga memberi tahu ada edaran sekian RS melayani vaksinasi warga lansia. Salah satunya RSU Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Saya datang mewakili tetangga. Namun, beberapa yang antre untuk mendaftar ditolak. Kata petugas, sudah 300 orang menunggu dilayani.

Beberapa hari ini, RSU tersebut sudah mulai memvaksinasi. Jatah sehari hanya 30 vaksin, kata Mbak Diah yang meng-input data di situ. Yang telanjur datang tentu kecewa.

Kondisi serupa saya kira juga terjadi di semua wilayah. Saya bisa memaklumi perasaan dan kegelisahan warga lansia, ingin lekas mendapat vaksinasi, karena tahu mereka kelompok rentan. Namun, informasinya simpang siur.

Saya kira ada baiknya Kemenkes menggunakan data dukcapil karena paling akurat. Tinggal meng-input data warga lansia setiap kelurahan, lalu membagi rata jumlah warga lansia ke semua fasilitas kesehatan terdekat. Pihak kelurahan memberitahukan kepada warga lansia, cukup menunggu dipanggil kapan divaksinasi di fasilitas kesehatan mana.

Dengan demikian, warga lansia menjadi tenang karena ada jaminan akan divaksinasi.

Dr Handrawan Nadesul

Jalan Metro Alam I, Pondok Indah, Jakarta Selatan