Sinergi Ekonomi-Kesehatan

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Pengunjung menggunakan eskalator di Pusat Grosir Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (17/2/2021). Keberhasilan vaksinasi tak hanya berdampak pada penanganan pandemi Covid-19, tetapi juga akan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.

Tahun 2021 menjadi tahun penentuan pemulihan ekonomi Indonesia. Pengendalian pandemi Covid-19 menjadi kunci keberhasilan.

Di tengah stimulus ekonomi, antara lain, untuk UMKM, program kesehatan dan perlindungan sosial, serta sektor manufaktur dan keuangan, kita masih dibayang-bayangi tingginya penularan Covid-19. Pemerintah masih melakukan pembatasan kegiatan masyarakat, saat ini diperpanjang hingga awal Maret 2021, mengikuti kurva jumlah orang yang terinfeksi Covid-19.

Pembatasan kegiatan masyarakat menyebabkan ekonomi sulit bergerak optimum. Pada sisi lain, kehadiran program vaksinasi nasional memberikan harapan pertumbuhan ekonomi akan sesuai sasaran, saat kegiatan masyarakat kembali pulih.

Pelaksanaan program vaksinasi harus berjalan baik hingga mencapai kekebalan komunitas dengan target setidaknya 70 persen populasi menerima vaksin. Untuk itu, perlu kesiapan yang baik, mulai dari ketersediaan vaksin beserta logistik pengirimannya, kesiapan vaksinator, hingga memastikan vaksin mencapai individu sasaran sesuai peta sebaran Covid-19.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Vaksinator menyuntikkan vaksin Covid-19 kepada pedagang di Pasar Tanah Abang Blok A, Jakarta Pusat, Rabu (17/2/2021).

Baca juga: Gelombang Stimulus Mengungkit Ekonomi

Pada saat bersamaan, kita juga harus bersiap menghadapi hadirnya varian baru Covid-19 dan kemungkinan epidemi baru. Karena itu, program penanganan kesehatan harus diimbangi penelitian terus-menerus. Dengan demikian, upaya peningkatan pengetahuan kesehatan dan gizi masyarakat tidak boleh ditinggalkan, demi membentuk ketahanan komunitas.

Upaya mendorong pemulihan ekonomi melalui stimulus fiskal dan moneter sebagai kebijakan makro diwujudkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Agar kebijakan tersebut dapat ditransmisikan ke dalam kegiatan sektor riil yang menciptakan lapangan kerja, perlu dipastikan peraturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja harus dapat menyelesaikan masalah birokrasi di pusat hingga di daerah.

Kegiatan ekonomi yang diutamakan adalah yang menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja berkualitas, menyubstitusi impor, memprioritaskan ekspor, dan seperti arahan Presiden, semua kegiatan usaha diupayakan menggunakan sebanyak-banyaknya kandungan lokal.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Pelaku UMKM menata hasil kerajinannya saat mengikuti pameran untuk memperingati Hari Ritel Nasional di Lippo Mall Kemang, Jakarta, 25 November 2020. UMKM mendapat bantuan dari pemerintah karena merupakan penopang penting perekonomian.

Baca juga: Optimalisasi Pembiayaan UMKM Akan Percepat Pemulihan Ekonomi

Kita dapat memanfaatkan peluang masih lambatnya perdagangan dunia dengan mengekspor produk yang memiliki keunggulan komparatif menjadi produk dengan keunggulan kompetitif. Produk perikanan laut segar dan rempah-rempah, misalnya, dapat melibatkan UMKM dan petani-nelayan.

Kita perlu bergegas mengembangkan produk substitusi impor, mulai dari gula, kedelai, susu, hingga singkong yang produk turunannya bernilai tambah tinggi, juga logam berat, otomotif, alat kesehatan, serta industri kimia untuk kesehatan manusia dan hewan, pangan dan pertanian, serta migas. Upaya ini dilakukan dari pusat ke daerah, kota hingga desa, supaya ada pemerataan karena kita ingin pertumbuhan berkualitas.

Program penanganan kesehatan yang berjalan simultan dan bersinergi dengan program ekonomi diharapkan akan mempercepat pemulihan ekonomi.