Runtuhnya rezim Orde Baru pada 1998 memberikan harapan pada transformasi demokrasi di Indonesia. Liberalisme sistem partai, pemilu dan pilkada langsung, reformasi hukum, serta pemberdayaan masyarakat sipil adalah contoh kemajuan mewujudkan Indonesia yang demokratif.
Berbagai pencapaian tersebut berlawanan dengan diskursus pada konferensi Indonesia Update pada 6-7 September 2019 di Canberra, Australia. Pertemuan tahunan yang diselenggarakan Australia National University itu mencermati demokrasi berkembang ke arah berbeda. Diperkaya dengan pengamatan praktik demokrasi pada awal penyebaran virus Covid-19, buah pemikiran 23 profesional ini dihimpun dalam buku Democracy in Indonesia: From Stagnation to Regression? (ISEAS, 2020).
Dua dekade pascapemilu tahun 1999, demokrasi Indonesia dikatakan mengalami kemunduran. Gelagat stagnasi terlihat saat Susilo Bambang Yudhoyono terpilih kembali menjadi presiden pada 2009 seiring meluasnya koalisi di antara elite politik. Sejak kekuasaan beralih ke Joko Widodo pada 2014, kemudian berlanjut dengan kemenangannya pada Pemilu 2019, kualitas demokrasi Indonesia dikatakan menurun dan mencapai titik terendah sejak berakhirnya Orde Baru.
Paparan perjalanan sejarah politik tersebut menjadi bab pembuka, dari lima bab yang terangkum dalam hampir 400 halaman. Kemerosotan kehidupan demokrasi dikupas pada bab-bab berikutnya. Tumbuhnya elite antidemokrasi yang diprakarsai pimpinan partai politik, politisi yang terpilih, serta pejabat negara dan kalangan ekonomi atas mengikis sendi demokrasi sehat. Ini tampak pada pembatasan terhadap media kritis, pengabaian perlindungan minoritas, dan tekanan terhadap kebebasan berpendapat.
Guncangan pada stabilitas demokrasi juga dipengaruhi melebarnya polarisasi, yang makin membelah masyarakat ke dua kutub berseberangan. Kasus di Kalimantan Barat menunjukkan bagaimana teknologi informasi dimanfaatkan untuk mengaburkan informasi dan menciptakan polarisasi yang memicu ketegangan antaretnis dan antaragama dalam ajang pemilihan gubernur pada 2018.
Potensi ancaman dan realitas rapuhnya demokrasi menimbulkan keraguan akan kebangkitan masyarakat sipil di Indonesia.
(Sintha Ratnawati/Litbang Kompas)
