Vaksin dan Vaksinasi Covid-19
Kejelian pemerintah mengatur rencana pengadaan vaksin, proses vaksinasi, dukungan sarana dan prasarana yang memadai, serta kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan akan menjadi kunci memastikan imunitas kelompok.
Akhir 2020, masyarakat dunia lega mendengar kabar vaksin Covid-19 dengan tingkat efikasi di atas 90 persen berhasil dibuat.
Kelegaan bertambah mengetahui tak hanya satu vaksin yang berhasil diproduksi, tetapi ada beberapa alternatif vaksin dengan tingkat efikasi di atas 60 persen akan tersedia dalam waktu dekat. Dengan tersedianya berbagai jenis vaksin, suatu negara akan memiliki lebih banyak opsi untuk memilih vaksin yang paling tepat sekaligus menghindari ketergantungan pada satu sumber vaksin saja. Kabar baik ini tentu mengembuskan harapan bahwa pandemi dapat segera berakhir.
Baca juga: Memahami Efikasi, Imunogenisitas, dan Efektivitas Vaksin
Meski demikian, perlu disadari, keberadaan vaksin saja tak akan serta-merta mengakhiri pandemi. Pemberian vaksin atau vaksinasi pada seseorang jelas akan meningkatkan kekebalan tubuh yang bersangkutan terhadap virus. Namun, itu tak bisa mengakhiri pandemi jika hanya diberikan kepada segelintir orang atau kelompok. Mengakhiri pandemi memiliki arti bahwa laju penyebaran Covid-19 perlu berkurang secara drastis. Jadi, tidak hanya meningkatkan kekebalan seseorang terhadap virus.
Karena itu, diperlukan suatu proses vaksinasi pada sebagian besar orang dalam suatu komunitas untuk mengakhiri pandemi Covid-19. Dari berbagai pengetahuan dan pengalaman dunia memerangi virus sebelumnya, diketahui bahwa penyebaran virus akan berkurang dan lenyap apabila sebagian besar masyarakat dalam sebuah komunitas telah imun terhadap jenis virus tertentu.
Kondisi ini dikenal dengan istilah imunitas kelompok (herd immunity).
Untuk mencapainya, terapat prasyarat jumlah minimum populasi yang kebal terhadap virus.
Untuk mencapainya, terdapat prasyarat jumlah minimum populasi yang kebal terhadap virus. Jumlah minimum populasi itu bisa berbeda-beda untuk setiap jenis virus, tergantung daikarakteristik virus dan laju penularannya.
Sebagai contoh, dibutuhkan kekebalan minimal 95 persen dari populasi untuk mencapai imunitas kelompok untuk virus campak; begitu pula untuk virus polio yang membutuhkan jumlah minimal kekebalan 80 persen dari populasi. Pada kasus Covid-19 sendiri, perlu diakui bahwa karakteristik virus belum banyak diketahui. Meski demikian, berbagai institusi dunia memperkirakan kebutuhan antara 70 persen dan 90 persen dari populasi yang memiliki kekebalan untuk mencapai imunitas kelompok (WHO, 2020).
Baca juga: Imunitas Setelah Vaksinasi Tidak Instan
Dalam konteks itu, dapat dikatakan bahwa dunia masih akan menempuh suatu perjalanan panjang untuk mencapai imunitas kelompok ataupun mengakhiri pandemi Covid-19. Pada tahun 2020, diketahui jumlah penduduk dunia mencapai 7,7 miliar jiwa (Worldometers, 2020). Apabila asumsi yang digunakan untuk mencapai imunitas kelompok adalah 70 persen dari total penduduk, dibutuhkan vaksinasi kepada sekitar 5,5 miliar penduduk.
Sementara di Indonesia, dengan jumlah penduduk sekitar 268 juta jiwa (Kementerian Dalam Negeri, Juni 2020), diperlukan vaksinasi terhadap lebih kurang 188 juta jiwa. Angka kebutuhan vaksinasi tersebut tentu menunjukkan jumlah fantastis.
Dhias Suwandi, jurnalis pertama di Papua dari media Kompas.com yang menerima vaksin di Rumah Sakit Dok II Jayapura, Papua, Jumat (15/1/2021).
Akn tetapi, perlu disadari bahwa jumlah tersebut akan terus bertambah secara alami seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Selain itu, angka kebutuhan vaksinasi juga bisa bertambah apabila asumsi persentase jumlah populasi minimum ditingkatkan, misalnya pada angka 80 ataupun 90 persen.
Mengingat pekerjaan berat pada masa depan itu, seyogianya pemerintah pada setiap negara perlu mempersiapkan strategi vaksinasi secara jeli, tepat, dan terukur. Ini perlu dilakukan tak hanya untuk memastikan seluruh sumber daya telah tersedia bagi masyarakat untuk melakukan vaksinasi, tetapi juga untuk memastikan imunitas kelompok bisa tercapai dan pandemi bisa berakhir.
Kecepatan vaksinasi
Pemerintah Indonesia telah menentukan tanggal resmi untuk memulai proses vaksinasi Covid-19 di Tanah Air. Menurut keterangan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, proses tersebut dimulai pada 13 Januari 2021 dan akan berlangsung selama 15 bulan, atau lebih kurang sampai April 2022.
Untuk memastikan imunitas kelompok dapat dicapai dengan asumsi 70 persen pada April 2022, terdapat dua variabel yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan vaksinasi dan kecepatan penularan. Dalam konteks itu, pemerintah perlu memastikan bahwa laju pemberian vaksin harus lebih cepat daripada laju penularan. Mengapa demikian?
Karena itu, laju kecepatan vaksinasi perlu lebih tinggi dari kecepatan penularan Covid-19.
Perlu disadari bahwa proses vaksinasi tidak berada di ruang vakum. Pada saat vaksinasi berlangsung, proses penularan tetap terjadi. Karena itu, laju kecepatan vaksinasi perlu lebih tinggi dari kecepatan penularan Covid-19. Jika laju vaksinasi lebih rendah, pencapaian imunitas kelompok pada angka 70 persen akan lebih sulit atau tertunda karena penambahan jumlah orang positif Covid-19 akan selalu lebih besar daripada penambahan jumlah yang imun.
Sebagai informasi tambahan, saat ini belum ada penelitian yang menemukan seseorang yang telah sembuh dari Covid-19 akan memiliki imunitas. Terkait dengan hal itu, ada dua pendekatan yang bisa dilakukan pemerintah secara bersamaan.
Baca juga: Perbedaan Respons Imun Tentukan Kesintasan
Pertama, memperbanyak jumlah vaksinasi. Saat ini, laju penularan Covid-19 di Indonesia telah mendekati angka 15.000 orang per hari. Adapun pola yang muncul dalam setahun terakhir masih menunjukkan pola peningkatan setiap harinya. Untuk mengimbanginya, pemerintah perlu memberikan vaksin kepada lebih dari 15.000 orang per hari.
Sementara perhitungan idealnya, apabila pemerintah berkeinginan mencapai kekebalan kelompok dengan asumsi minimal 70 persen dalam 15 bulan, dibutuhkan vaksinasi sekitar 12,5 juta orang per bulan atau sekitar 417.000 orang per hari. Intinya, semakin banyak jumlah vaksinasi yang bisa diberikan pemerintah, hal ini akan mengurangi waktu yang dibutuhkan Indonesia untuk mencapai imunitas kelompok, begitu pula kebalikannya.
Suasana di situs vaksinasi massal Covid-19 di Negara Bagian New York di Pusat Konvensi Jacob K Javits, New York AS, Rabu (13/1/2021). Negara Bagian New York memperluas distribusi vaksin Covid-19 pada hari Selasa untuk orang yang berusia 65 tahun ke atas.
Sebagai tambahan, agar pencapaian imunitas kelompok dapat lebih efektif, diperlukan perhitungan yang lebih akurat dan proporsional mengenai situasi pandemi di setiap wilayah di Indonesia. Dalam artian, wilayah yang terkena dampak pandemi lebih besar tentu memerlukan vaksinasi dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan wilayah yang terkena dampak pandemi lebih sedikit.
Pendekatan kedua, mengurangi laju penyebaran. Upaya untuk mengurangi laju penyebaran wabah bukanlah hal baru bagi Indonesia. Hal ini sudah dilakukan pemerintah melalui penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan penerapan protokol kesehatan. Hal yang perlu diperhatikan adalah bukan berarti upaya mengurangi laju penyebaran ini tidak perlu dilakukan ketika proses vaksinasi berlangsung.
Laju penyebaran wabah secara masif akan berdampak secara alami terhadap peningkatan kebutuhan vaksinasi.
Laju penyebaran wabah secara masif akan berdampak secara alami terhadap peningkatan kebutuhan vaksinasi. Ketika kebutuhan vaksinasi tidak dapat mengimbangi laju penyebaran, konsekuensinya adalah pencapaian imunitas kelompok akan memakan waktu yang lebih lama. Apabila terjadi, Indonesia akan menghadapi krisis kesehatan dan krisis ekonomi berkepanjangan.
Baca juga: Krisis Lingkungan dan Bencana Pandemi
Munculnya mutasi virus Covid-19 perlu dipertimbangkan mengingat mutasi virus ini dikabarkan memiliki tingkat penularan yang lebih cepat dibandingkan dengan virus Covid-19 itu sendiri. Karena itu, upaya menekan laju penyebaran perlu dilakukan secara berkesinambungan dengan proses vaksinasi agar dapat membantu pencapaian imunitas kelompok dalam waktu singkatnya.
Ketersediaan sarana
Untuk menjalankan kedua strategi secara bersamaan, pemerintah perlu menyediakan sarana yang memadai pula. Setidaknya terdapat tiga pokok yang penting diperhatikan.
Pertama, mengatur program pengadaan vaksin secara berkala agar vaksin dapat senantiasa tersedia, mengatur rencana dan prosedur distribusi vaksin, memastikan tempat penyimpanan vaksin tersedia di setiap wilayah, serta menyiapkan tenaga medis di lapangan. Mengingat wilayah Indonesia yang sangat luas, hal ini bukanlah suatu usaha yang mudah. Oleh karena itu, dibutuhkan perencanaan yang akurat agar menghindari kegagalan ataupun kesalahan pada setiap tahap.
Rumah Sakit Darurat Covid-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, pada malam pergantian tahun, Kamis (31/12/2020). Hampir semua lampu ruangan di tempat ini menyala.
Kedua, memastikan tidak terjadi lonjakan penularan yang melebihi kapasitas rumah sakit di setiap daerah. Ketidakmampuan rumah sakit melayani pasien Covid-19 akan berdampak pada lonjakan penularan yang lebih besar (superspreaders). Untuk menghindari hal ini, dibutuhkan pengawasan secara berkala dan transparan tak hanya untuk data kapasitas rumah sakit di setiap daerah, tetapi juga data jumlah tes, laju penularan, dan jumlah orang yang telah divaksinasi. Hal ini perlu dilakukan agar deviasi sekecil apa pun terhadap program vaksinasi dapat segera diantisipasi.
Ketiga, mengatur prioritas vaksinasi, baik dalam hal kelompok yang mendapatkan prioritas maupun wilayah yang mendapatkan prioritas. Salah satu kelompok yang perlu dipastikan mendapatkan prioritas adalah tenaga kesehatan. Tanpa tenaga kesehatan memadai, kelancaran program vaksinasi dapat terhambat, bahkan terancam gagal.
Baca juga: Fenomena ”Microspreader” Covid-19
Sementara dalam hal prioritas wilayah, pemerintah perlu memperhatikan ketersediaan vaksin secara saksama, terutama pada daerah yang memiliki tingkat lonjakan kasus tinggi.
Pada akhirnya, dapat dikatakan penemuan vaksin Covid-19 barulah langkah awal untuk mencapai imunitas kelompok. Masih terdapat berbagai pekerjaan berat bagi pemerintah untuk mengakhiri pandemi.
Richard Mengko
Kejelian pemerintah dalam mengatur rencana pengadaan vaksin, proses vaksinasi, dukungan sarana dan prasarana yang memadai, serta kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan akan menjadi kunci utama untuk memastikan imunitas kelompok dapat dicapai dalam waktu sesingkat-singkatnya. Semoga Indonesia dan dunia bisa segera terbebas dari pandemi Covid-19.
Richard Mengko, Purnabakti Dosen Teknik Biomedika ITB
