Di tengah semangat kerja sama, tepat yang disampaikan Indonesia lewat Menlu Retno Marsudi bahwa perlu bagi China untuk menjaga stabilitas Laut China Selatan dengan menghormati hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982.
Oleh
Redaksi
·2 menit baca
KEMENTERIAN LUAR NEGERI RI
Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi dan Menlu China Wang Yi menggelar konferensi pers bersama di kantor Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Rabu (13/1/2021).
Di bawah Joe Biden, Amerika Serikat diperkirakan memperbaiki kehadirannya di Asia Tenggara. China pun fokus membangun relasi dengan kawasan tersebut.
Asia Tenggara menjadi titik krusial. China yang semakin besar dan pengaruhnya yang kian signifikan di Laut China Selatan membuat posisi Asia Tenggara menjadi ”medan persaingan” antara Washington dan Beijing.
Deputi Direktur Institute of International Relations, Shanghai Academy of Social Sciences, Li Kaisheng menulis di media China, Global Times, bahwa pemerintahan Biden sangat mungkin meningkatkan intervensi Amerika Serikat (AS) dalam isu Laut China Selatan. Selain mengampanyekan kebebasan navigasi di Laut China Selatan, pemerintahan Biden juga akan merayu negara-negara terkait untuk mengurangi atau meninggalkan kerja sama dengan China.
Terkait Laut China Selatan, ada empat negara Asia Tenggara yang bersengketa dengan China, yakni Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Di lokasi yang menjadi sengketa, China di antaranya telah membangun pulau.
HUMAS POLRES SIMALUNGUN
Menteri Luar Negeri China Wang Yi diterima oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan saat berkunjung ke kawasan Danau Toba, di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Selasa (12/1/2021).
Sementara meskipun tak bersengketa dengan China terkait perairan Laut China Selatan, Indonesia tetap tidak bisa tinggal diam. Jumlah penduduknya yang besar dan posisinya yang dominan dalam sejarah ASEAN membuat Indonesia memiliki peran sangat dinantikan di tengah sengketa di antara keempat anggota ASEAN dan China.
Kondisi tersebut sangat dipahami Beijing. Sengketa dengan anggota ASEAN tidak boleh sampai menghambat kerja sama China dengan kawasan ini. Kerja sama perlu terus ditingkatkan, terutama dalam pembangunan infrastruktur dan pengadaan vaksin, agar negara-negara Asia Tenggara tak masuk dalam pengaruh AS. Dengan kata lain, Asia Tenggara memegang peranan tak kecil dalam persaingan China-AS.
Dalam konteks itulah, kunjungan Menteri Luar Negeri China Wang Yi ke negara-negara ASEAN perlu ditempatkan. Sebelum tiba di Indonesia dan menemui Menlu Retno Marsudi pada Rabu (13/1/2021), Wang berkunjung ke Myanmar.
AFP/THAR BYAW / MYANMAR STATE COUNSELLOR OFFICE
Dalam foto yang diambil dan dirilis oleh Kantor Penasihat Negara Myanmar pada 11 januari 2021 ini, tampak Menteri Luar Negeri China Wang Yi bertemu Penasihat Negara Aung San Suu Kyi di Istana Kepresidenan, di Naypyidaw.
Janji pemberian vaksin Covid-19 disampaikan Wang kepada pemimpin Myanmar. Ia mendiskusikan pula proyek infrastruktur Inisiatif Sabuk dan Jalan. Sebelum Wang datang, seperti ditulis Nikkei Asia, kedua negara menandatangani nota kesepahaman studi kelayakan rel kereta antara Mandalay dan kota pelabuhan Kyaukphyu di tepi Samudra Hindia.
Kerja sama saling menguntungkan merupakan hal positif. Demi kemajuan bersama, negara Asia Tenggara harus terbuka dan siap menjalin kerja sama dengan pihak mana pun, termasuk China. Namun, di tengah semangat kerja sama itu, tepat kiranya yang disampaikan Indonesia lewat Menlu Retno Marsudi bahwa perlu bagi China untuk menjaga stabilitas Laut China Selatan dengan menghormati hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982. Dengan penghormatan inilah, kerja sama akan menjadi lebih kokoh dan stabilitas yang hakiki dapat terjaga selama tahun 2021 dan masa-masa mendatang.
