Bersinergi Atasi Pandemi

Banyak hal telah diajarkan selama hampir 10 bulan pandemi Covid-19 di Tanah Air. Kerja sama di antara pemerintah daerah dalam penerapan dan pelaksanaan kebijakan menjadi hal penting untuk mengatasi penyakit ini.

Kompas/Hendra A Setyawan

Aparatur sipil negara (ASN) bekerja di kantor Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Banten, Senin (28/12/2020). Pemkot Tangerang Selatan melarang ASN untuk cuti menjelang akhir tahun kecuali keadaan darurat. Hal itu untuk mencegah dan memutus penyebaran Covid-19.

Pandemi Covid-19 sudah hampir 10 bulan menghiasi kehidupan kita. Sudah banyak pelajaran yang diberikan dalam mengatasi penyakit ini.

Salah satu pelajaran terkait Covid-19 ialah sekitar dua pekan setelah libur panjang akan mulai terjadi lonjakan kasus. Hal ini terlihat seusai tiga kali libur panjang, yaitu saat libur Idul Fitri pada Mei 2020, libur Hari Kemerdekaan pada bulan Agustus, dan libur panjang pada akhir Oktober 2020.

Baca juga : Utamakan Keselamatan

Pada 6 Juni, atau sekitar dua minggu setelah libur Idul Fitri, terjadi rekor baru kasus Covid-19, yaitu 993 kasus sehari. Adapun pada 6 September ada 3.444 kasus baru dan pada 6 November ada 3.778 kasus baru Covid-19.

Kini, jumlah kasus baru seusai libur panjang itu telah terlampaui. Pada Senin (28/12/2020) tercatat ada 5.854 kasus baru Covid-19. Selain itu, sebanyak 60 daerah masuk zona merah atau risiko tinggi Covid-19.

Jumlah daerah yang masuk zona merah ini juga lebih tinggi dibandingkan dengan sebelumnya. Pada 6 Desember ada 47 daerah dan pada 18 Oktober ada 32 daerah zona merah. Data ini menunjukkan upaya pengendalian Covid-19 masih menjadi panjang dan terjal.

Baca juga : Kita Masih Harus Bersabar

Kondisi ini membuat upaya mengurangi mobilitas warga pada libur akhir tahun, dengan memperketat syarat perjalanan, dapat dipahami. Namun, syarat tes cepat antigen atau tes usap yang terkesan mendadak menjadi catatan penting.

Kebijakan sejumlah daerah, seperti Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang melarang warganya merayakan Tahun Baru dengan pesta, berkumpul, dan kegiatan lain yang melanggar protokol kesehatan, juga patut dihargai. Hal yang cukup menarik, kebijakan itu segera ditindaklanjuti oleh Wali Kota Palangkaraya Fairid Naparin (Kompas, 28/12/2020).

Salah satu masalah yang sering dikeluhkan ialah adanya kebijakan yang tidak seragam di daerah.

Langkah ini menarik bukan saja karena upaya mencegah penularan Covid-19 akan semakin efektif. Namun, juga karena selama hampir 10 bulan menghadapi pandemi salah satu masalah yang sering dikeluhkan ialah adanya kebijakan yang tidak seragam di daerah.

Penelusuran Kompas, hal ini misalnya terlihat dari adanya daerah yang diduga mengabaikan pelaksanaan tes usap masif (Kompas, 4/12/2020). Padahal, salah satu kunci penanganan Covid-19 ialah tes yang masif, di samping pelacakan kasus dan perawatan disertai isolasi. Polemik juga sempat terjadi saat pelaksanaan pembatasan sosial di daerah.

Baca juga : Tugas Pokok Pemerintah Saat Pandemi

KOMPAS/RIZA FATHONI

Petugas medis dari Puskesmas Tebet  memberikan pelayanan tes usap antigen gratis yang diselenggarakan Polsek Tebet di Pos Pemangamanan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 di kawasan Pancoran, Tebet, Jakarta Selatan, Senin (28/12/2020).

Tingkat kerawanan Covid-19 dan kondisi sosial ekonomi daerah yang tak sama sering kali menjadi alasan dari munculnya kebijakan yang tidak seragam tersebut. Kondisi makin diperparah dengan otonomi daerah yang membuat kepala daerah sering merasa memiliki hak penuh untuk mengatur sendiri daerah. Sebuah pandangan yang tidak tepat.

Otonomi daerah sejatinya dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat. Pada saat pandemi ini, hal itu antara lain dapat diwujudkan jika daerah saling bersinergi menghadapi penyakit ini. Pada saat yang sama, arah kebijakan yang jelas juga dibutuhkan dari pusat. Dengan demikian, upaya mengatasi pandemi akan lebih efektif.