Tes Antigen Dadakan Parsial

Mencegah terjadi lonjakan kasus Covid-19 pada libur Natal dan Tahun Baru, pemerintah mewajibkan pelaku perjalanan di sejumlah daerah menjalani tesantigen.

Kompas/Riza Fathoni

Calon penumpang membeli tiket bus antarkota di loket Perusahaan Otobus (PO) di Terminal Terpadu Pulogebang, Jakarta, Minggu (20/12/2020). Pemprov DKI Jakarta mewajibkan tes cepat antigen untuk masyarakat yang akan bepergian ataupun masuk ke wilayah Jakarta selama masa mudik Natal 2020 dan tahun baru 2021 atau mulai 18 Desember 2020 hingga 8 Januari 2021.

Kebijakan pengetatan protokol perjalanan yang diputuskan dalam rapat koordinasi pemerintah pusat dan daerah pada 17 Desember 2020 tersebut, tepat adanya. Sayangnya, kebijakan itu dikeluarkan mendadak, terkesan tanpa persiapan matang.

Setiap liburan panjang, jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 melonjak. Apabila masa liburan Natal-Tahun Baru ini tidak diantisipasi segera, lonjakan kasus akan kembali terjadi dan bisa menjadi bencana besar bagi negeri ini.

Baca juga: Libur, Covid, dan Konsistensi

Sejak November, jumlah kasus baru terus meningkat. Rata-rata kasus baru per hari dalam seminggu terakhir pada 19 Desember adalah 6.616 kasus. Padahal, per 1 November 2020, rata-rata kasus per hari  adalah 3.296 kasus. Jumlah kasus kematian juga meningkat. Rata-rata kematian per hari dalam seminggu terakhir, per 19 Desember 2020, tercatat 143 orang. Padahal, per 1 November 2020 adalah 92 kasus.

Baca juga: Kesadaran Warga Lebih Esensial daripada Penegakan Hukum

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Calon penumpang kereta api antre untuk melakukan tes cepat (rapid test) di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, Kamis (17/12/2020). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan pengetatan pada sejumlah sektor dalam masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2021.

Sejumlah ahli berpendapat, tes cepat antigen  dapat membantu mencegah penyebarluasan pandemi. Tes cepat antigen, selain lebih murah, tetapi juga lebih cepat dibandingkan tes polymerase chain reaction (PCR). Pemerintah telah menetapkan harga tertinggi untuk tes cepat antigen sebesar Rp 250.000 untuk Pulau Jawa dan Rp 275.000 untuk luar Pulau Jawa. Sementara itu, harga tertinggi  PCR   Rp 900.000. Hasil tes cepat antigen bisa ditunggu sekitar 15 menit, sementara hasil tes PCR dalam  beberapa jam hingga beberapa hari.

Dengan diwajibkannya tes cepat antigen bagi pengguna perjalanan di sejumlah daerah, mereka yang telah terinfeksi Covid-19 dan tanpa gejala akan lebih banyak yang terdeteksi dan  lebih cepat dicegah menularkan kepada orang lain di daerah tujuan atau saat kembali ke kampung halaman.

Baca juga: Satu Indonesia Lawan Covid-19

Sejumlah daerah mulai menerapkan tes cepat antigen sebagai persyaratan masuk ataupun keluar kota, seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Malang, dan Bali. Akan tetapi, banyak  juga yang tidak menerapkannya. Kota Tangerang Selatan adalah contohnya. Padahal, Tangsel adalah tetangga DKI Jakarta. Penerapan kebijakan ini menjadi parsial, tidak simultan, apalagi total.

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Penumpang bersiap menempuh perjalanan dengan menggunakan pelindung muka di atas KA Sri Tanjung di Stasiun Lempuyangan, Yogyakarta, Jumat (12/6/2020). Perjalanan perdana kereta api reguler pada masa normal baru dari stasiun tersebut dilakukan dengan mewajibkan seluruh penumpang dan awak kereta api menggunakan pelindung muka dan menjalani sejumlah protokol kesehatan.

Memperhatikan isi peraturan yang diterapkan di daerah- daerah pun beragam. Ada yang mensyaratkan tes cepat antigen hanya berlaku tiga hari,  seminggu, bahkan dua minggu. Tak heran, banyak warga pun menjadi kebingungan.

Baca juga: Arah Kebijakan Pemerintah soal Covid 19 Bingungkan Masyarakat

Pemberlakuan secara mendadak   juga mencemaskan  pelaku usaha wisata  karena membuat wisatawan batal berkunjung. Apabila kebijakan ini dipersiapkan jauh-jauh hari, diyakini akan lebih meminimalkan dampak ikutan tersebut.

Di era pandemi Covid-19 yang penuh ketidakpastian ini, kita  memang perlu selalu siap dengan perubahan. Namun,  bukan berarti semua hal dilakukan tanpa persiapan. Kebijakan yang tepat, cepat, tetapi terencana  baik justru sangat diperlukan. Penanganan pandemi membutuhkan kecepatan juga keserentakan. Di sinilah kredibilitas pemerintahan diuji.