Pandemi Covid-19 sesungguhnya menguji kita semua, termasuk aparat pemerintahan, yakni apakah mampu membedakan mana yang esensial dan mana yang tidak.
Oleh
Redaksi
·2 menit baca
STR / JIJI PRESS / AFP
Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga (kanan) berbicara dalam pertemuan yang membahas pandemi Covid-19 di kantor perdana menteri, di Tokyo, Jepang, 14 Desember 2020.
Pandemi Covid-19 membuat kita diingatkan apa yang esensial atau pokok, dan apa yang tak penting. Hal ini terutama terasa pada dinamika pemerintahan.
Keselamatan dan kesehatan warga harus menjadi prioritas tertinggi bagi sebuah pemerintahan. Nilai ini kian terasa di tengah pandemi. Apa pun yang dilakukan pemerintah dengan mudah dapat diukur. Jika angka penularan Covid-19 meningkat, berarti ada yang kurang pas dilakukan oleh pemerintah dalam memutus rantai penularan.
Penerapannya kian pelik karena dalam situasi itu, ekonomi tetap memerlukan perhatian. Jika memungkinkan, ruang sekecil apa pun perlu dibuka bagi warga untuk melakukan aktivitas perekonomian di tengah kesehatan sebagai prioritas tertinggi. Negara mana pun bergerak dalam koridor ini.
Tidak mudah bagi siapa pun untuk menjalankan pemerintahan dalam situasi pandemi. Tekanan politik akibat pandemi semacam itu dirasakan betul oleh Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga. Seperti diberitakan pada kompas.id edisi 14 Desember 2020, Suga dinilai cenderung mengutamakan perekonomian.
AFP/KAZUHIRO NOGI
Orang-orang menyusuri jalan menuju Kuil Sensoji, Tokyo, Selasa (15/12/2020). Kuil ini merupakan tempat tujuan wisata. PM Jepang Yoshihide Suga mendesak warga mempertimbangkan kembali rencana perjalanan liburan dan menangguhkan kampanye pariwisata domestik yang kontroversial.
Akibat kebijakannya ini, jumlah infeksi Covid-19 meningkat. Dukungan terhadap Suga dilaporkan berkurang. Hasil jajak pendapat surat kabar Mainichi yang dilakukan Sabtu (12/12) memperlihatkan penurunan tingkat dukungan warga hingga 17 persen menjadi 40 persen, dari sebelumnya di atas 50 persen.
Selama sebulan terakhir, jumlah kasus Covid-19 melonjak. Penularannya menyentuh angka 3.000 pada Sabtu lalu, pertama kalinya sejak kasus Covid-19 ditemukan di Jepang, Januari. Hal ini mengagetkan banyak pihak. Tokyo menjadi penyumbang kasus infeksi terbesar, yaitu 621 kasus.
Kondisi tersebut dinilai dapat terjadi sebagai akibat dari kebijakan perjalanan wisata bersubsidi. Kebijakan yang diterapkan pemerintahan Suga ini intinya mendorong warga untuk melakukan perjalanan wisata. Sebuah penelitian lantas menemukan jumlah kasus gejala Covid-19 yang lebih tinggi di kalangan peserta program perjalanan wisata yang disubsidi pemerintah dibandingkan dengan masyarakat umum.
Pemerintahan Suga lantas dituding mengutamakan perekonomian ketimbang kesehatan. Dengan kata lain, kesehatan dan keselamatan warga kurang diprioritaskan.
AFP/CHARLY TRIBALLEAU
Orang-orang berjalan di dekat seorang pria yang tidur di jalan di area Shinjuku Tokyo, Jepang, Selasa (15/12/2020).
Pemerintahan Suga harus membuktikan tuduhan itu keliru. Masyarakat perlu segera diyakinkan bahwa pemerintahannya menempatkan keselamatan serta kesehatan warga sebagai prioritas tertinggi. Kepercayaan publik harus selalu dijaga.
Di titik inilah tampak jelas mengapa pandemi Covid-19 sesungguhnya menguji kita semua, termasuk aparat pemerintahan, yakni apakah mampu membedakan mana yang esensial dan mana yang tidak.
Tugas pokok sebuah pemerintahan ialah memastikan warganya selamat. Hanya dengan menjalankan tugas itu sebaik mungkin, sebuah pemerintahan dapat memperoleh kepercayaan besar dari publik.
