Investor asing dari AS, Uni Eropa, dan negara maju lain diatur oleh peraturan keras mengenai sogok dan korupsi. Mereka akan mundur apabila korupsi di Indonesia tidak dapat diatasi.
Oleh
Redaksi
·2 menit baca
Kompas/AGUS SUSANTO
Foto udara kawasan industri di sekitar Kali Cikarang di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 17 Agustus 2020. Akibat pandemi Covid-19, arus investasi di Indonesia mengalami pertumbuhan terendah selama satu dekade terakhir.
Pemerintah kembali menegaskan kesiapan menerima investasi asing langsung. Agar manfaatnya maksimal, kita perlu sungguh-sungguh menyiapkan diri.
Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam pertemuan investasi Indonesia dan Amerika Serikat (AS) pada Selasa (8/12/2020) mengundang masuknya investasi swasta, termasuk investasi asing dari AS, untuk memulihkan ekonomi yang terkontraksi akibat pandemi Covid-19. Pemulihan ekonomi tidak dapat berjalan cepat apabila hanya mengandalkan investasi pemerintah.
AS saat ini berada pada peringkat kedelapan investasi asing langsung di Indonesia. Meskipun naik-turun sepanjang tahun ini, investasi di sektor primer naik tajam pada triwulan III-2020, lebih tinggi daripada periode yang sama tahun 2019.
AS memiliki sejarah panjang investasi di Indonesia. Investasi asing besar setelah Indonesia merdeka adalah pertambangan Freeport. Selain itu, investasi AS juga, antara lain, pada industri pengolahan karet, usaha pembalakan hutan, otomotif, dan agroindustri.
KOMPAS/EDDY HASBY
Pekerja menyelesaikan pembuatan komponen otomotif di Lingkungan Industri Kecil (LIK) Takaru Tegal, Dampyak, Kecamatan Kramat, Tegal, Jawa Tengah, 28 Agustus 2019. Pelaku industri kecil dan menengah di kawasan ini memasok komponen untuk PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia.
Peningkatan investasi AS akan menaikkan keberagaman investor asing yang akan meningkatkan pengalaman mengekspor dan mengakses pasar global dan pada akhirnya meningkatkan daya saing. Jika sekarang investasi AS hanya di peringkat kedelapan, baik Indonesia maupun AS perlu melihat kembali penyebabnya minat investasi itu.
Kita membutuhkan investasi swasta karena ada kebutuhan lapangan kerja bagi angkatan kerja baru yang bertambah lebih dari dua 2 orang setiap tahun, mengurangi impor, dan menaikkan ekspor. Namun, keuntungan harus berimbang, baik bagi Indonesia maupun investor asing.
Pemerintah membuat Undang-Undang Cipta Kerja untuk meningkatkan daya saing Indonesia menarik investasi, antara lain, melalui kemudahan perizinan. Selain itu, pemerintah juga membangun kawasan ekonomi khusus serta infrastruktur fisik dan digital untuk membuat investasi swasta lebih efisien. Pada saat bersamaan membangun modal manusia harus terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil yang sesuai.
Walakin, swasta akan melihat seberapa lama konsumsi masyarakat di dalam negeri dan global akan tertekan, terutama pada periode resesi akibat pandemi. Untuk itu, menarik investasi langsung membutuhkan kebijakan fiskal dan moneter untuk mendorong konsumsi masyarakat dan membuat investasi langsung lebih menarik daripada investasi di pasar uang. Penanganan Covid-19 tetaplah harus menjadi prioritas.
Kompas/Wawan H Prabowo
Menteri Sosial Juliari P Batubara mengenakan rompi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seusai menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, 6 Desember 2020.
Hal lain, korupsi harus dapat diatasi. Ditangkapnya dua menteri dan sejumlah pejabat publik di pusat dan daerah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi memperlihatkan korupsi mematikan persaingan sehat dan menghalangi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Investor asing dari AS, Uni Eropa, dan negara maju lain diatur oleh peraturan keras mengenai sogok dan korupsi. Mereka akan mundur apabila korupsi tidak dapat diatasi.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F04%2F20190907ED86_1586080486.jpg){kind=logo}
