Hargai Kebebasan Mimbar Akademik

Kebebasan mimbar akademik merupakan hak individu sivitas akademika di bawah instrumen HAM internasional. Namun, tekanan terhadap kebebasan akademik justru semakin kuat seiring menebalnya otoritarianisme.

Kebebasan mimbar akademik merupakan hak individu sivitas akademika di bawah instrumen hak asasi manusia internasional. Namun, tekanan terhadap kebebasan akademik justru semakin kuat seiring menebalnya otoritarianisme.

FREEDOM ON THE NET 2020/arsip freedom house

Skor kebebasan berinternet Indonesia pada 2020 berdasarkan laporan Freedom on the Net 2020 yang disusun oleh lembaga think tank Freedom House.

Riset Free to Think yang dirilis Scholars at Risk menunjukkan, kasus tekanan dan serangan kebebasan akademik cenderung meningkat. Pada September 2018-Agustus 2019 terdapat 324 kasus di 56 negara dan periode yang sama pada 2019-2020 terdapat 341 kasus di 58 negara, termasuk Indonesia.

Scholars at Risk telah melaporkan lebih dari 1.600 serangan kebebasan akademik di lebih dari 100 negara sejak 2011. Serangan itu berupa serangan siber terhadap aktivitas akademik, penundukan kampus ataupun lembaga riset oleh otoritas negara, serangan terhadap pers mahasiswa, kriminalisasi dengan dalih pencemaran nama baik, penangkapan/penahanan dalam aksi, skorsing, dan serangan terhadap mahasiswa (Kompas, 8/12/2020).

Baca juga : Tekanan Kebebasan Akademik Telah Menjadi Fenomena Global

Pandemi Covid-19 ini menciptakan dan mengungkapkan kerentanan baru terhadap kebebasan akademik. Di sejumlah negara, para ilmuwan diancam karena penelitian dan informasi tentang Covid-19 yang bertentangan dengan sumber resmi, juga ketika mereka mengkritik penanganan Covid-19.

AFP/ANTHONY WALLACE

Pemakaman Li Wenliang, dokter di China yang dihukum setelah membunyikan alarm tentang virus korona baru. Li akhirnya meninggal akibat virus tersebut pada 7 Februari 2020.

Di China, misalnya, pada awal Januari 2020, dokter Li Wenliang diinterogasi polisi karena dituduh menyebarkan rumor setelah memberi tahu bahwa virus korona baru telah terdeteksi di Provinsi Hebei. Di Amerika Serikat, Departemen Kesehatan Florida memecat Rebekah Jones, ilmuwan data yang memimpin pemetaan Covid-19 di negara bagian itu.

Di Venezuela, seorang gubernur memerintahkan penyelidikan terhadap dokter Freddy Pachano, Direktur Fakultas Kedokteran Universitas Negara Bagian Zulia, yang menyampaikan kekhawatiran atas kasus Covid-19 dan kurangnya alat pelindung diri. Sementara epidemiolog Universitas Indonesia, Pandu Riono, mengalami serangan siber setelah mengkritik penanganan pandemi Covid-19 (Kompas, 5/11/2020).

Baca juga : Ancaman Siber Akan Semakin Mengganas di 2021

Motivasi di balik tekanan dan ancaman kebebasan akademik tersebut tetap sama, untuk mengontrol dan membungkam institusi dan sivitas akademika. Padahal, perguruan tinggi memiliki peran sentral mengkaji dan mencari jalan keluar dari pandemi ini. Sementara negara bertanggung jawab memastikan keselamatan masyarakat serta melindungi dan meningkatkan kemampuan para akademisi untuk melaksanakan pekerjaan mereka.

KOMPAS/NINO CITRA ANUGRAHANTO

Guru Besar Universitas Islam Indonesia Ni\'matul Huda (tengah) seusai membuat laporan kepada polisi terkait teror dan intimidasi yang dialaminya di Markas Polda DIY, Yogyakarta, Selasa (2/6/2020). Intimidasi menunjukkan bahwa kebebasan demokrasi dalam dunia akademik masih terancam.

Tekanan dan ancaman terhadap kebebasan akademik tidak hanya mengancam individu yang bersangkutan. Lebih dari itu, tekanan dan ancaman merusak seluruh sistem perguruan tinggi dengan mengikis otonomi kampus yang merupakan tempat pengembangan daya kritis dan kreatif. Membatasi ruang berpikir dan berpendapat di kampus juga membatasi wacana publik serta merusak perkembangan sosial, politik, budaya, dan ekonomi yang dapat dinikmati masyarakat.

Baca juga : Kebebasan dan Tanggung Jawab Akademik Merosot

Karena itu, semua negara harus menahan diri, tidak membatasi atau reaktif  terhadap mimbar akademik selama itu tidak mengandung kekerasan dan dilakukan secara bertanggung jawab. Kebebasan berpikir bukanlah kejahatan dan wacana kritis bukanlah ketidaksetiaan. Ini tantangan juga bagi Indonesia jika ingin membangun Kampus Merdeka yang tidak hanya merdeka secara kelembagaan, tetapi juga merdeka berpikir dan menyampaikan pendapat.

DOKUMENTASI KEMENDIKBUD

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim ketika menjelaskan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, Jumat (24/1/2020).