Potensi Besar Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah global tumbuh pesat. Untuk makanan dan gaya hidup saja di tahun 2020, pengeluaran warga Muslim diproyeksikan mencapai 2,6 triliun dollar AS.

Kompas/Priyombodo

Deretan stan perbankan syariah dalam kegiatan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2019 di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, pertengahan November 2019. Kegiatan yang dibuka Wakil Presiden Ma\'ruf Amin ini menjadi platform dalam mengembangkan pemberdayaan ekonomi syariah, pendalaman pasar keuangan syariah, dan penguatan riset dan edukasi syariah.

Dengan total 1,9 miliar orang, pengeluaran warga muslim untuk makanan dan gaya hidup pada tahun 2014 mencapai 1,8 triliun dollar AS, dan tahun 2020  diproyeksikan 2,6 triliun dollar AS. Untuk makanan saja, pengeluaran mereka naik 3,1 persen pada  2019 menjadi 1,17 triliun dollar dari 1,13 triliun dollar pada 2018. Covid-19 diperkirakan hanya menyebabkan penurunan sekitar 0,2 persen di tahun 2020.

Dalam laporan ekonomi Islam global 2020/2021 yang dirilis DinarStandard, perusahaan riset berbasis di Dubai dan New York, disebutkan, peringkat indikator ekonomi Islam global Indonesia naik dari posisi ke-10 pada 2018, lalu ke-5 (2019), dan ke-4 pada  2020 dari 57 negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Peringkat Indonesia di bawah Malaysia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab (Kompas, 18/11/2020).

Baca juga: Indikator Ekonomi Islam Indonesia Peringkat Ke-4 Dunia

Peringkat indikator ekonomi Islam itu dihitung berdasarkan kinerja tujuh sektor, yakni industri makanan-minuman halal, ekonomi Islam, pariwisata ramah Muslim, mode Muslim, industri farmasi halal, kosmetik halal, serta media dan rekreasi bertemakan Islam.  Sayangnya, pertumbuhan ekonomi Syariah di Indonesia lebih banyak didorong  komsumsi.

SEKRETARIAT WAPRES

Wakil Presiden Ma\'ruf Amin mengingatkan pentingnya prinsip syariah dan aspek bisnis berjalan beriringan dalam setiap aktivitas ekonomi dan keuangan syariah, saat membuka Forum Internasional Isu Fikih Kontemporer yang digelar secara daring dari kediaman Wapres, Jakarta, Selasa (27/10/2020).

Menurut Wakil Presiden  Ma’ruf Amin, ada tiga penggerak utama pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia yakni aset keuangan syariah yang mencapai 99 miliar dollar AS, kedatangan turis Muslim sekitar 2,5 juta orang, serta belanja gaya hidup Muslim senilai 203 miliar dollar AS.

Benar, industri keuangan, makanan dan minuman, farmasi, kosmetik, mode, pariwisata dan media rekreasi, terus berkembang di Indonesia. Hal ini, antara lain, bisa dilihat dari sektor pertanian yang terus tumbuh positif. Tetapi, perkembangan itu belum merata di seluruh sektor.

Baca juga: RI Perkuat Industri Halal Melalui Pembangunan Kawasan Industri dan Insentif

Meski demikian, Deputi Gubernur Bank Indonesia  Sugeng menyatakan, sisi permintaan yang  besar di berbagai sektor ekonomi dan keuangan syariah perlu diintegrasikan dengan sisi pasokan guna menciptakan sumber pertumbuhan  baru yang optimal bagi perekonomian Indonesia.

KOMPAS/Lasti Kurnia

Beragam roti dijual di toko roti Indra di Jalan Pesanggrahan, Kembangan, Jakarta, Jumat (17/1/2020). Pemerintah akan mengratiskan biaya sertifikasi halal bagi produk usaha kecil dengan syarat omzet di bawah Rp 1 miliar per tahun. Program sertifikasi gratis ini akan diprioritaskan bagi usaha makanan dan minuman, yang pelaksanaannya akan diberikan ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Merujuk pada data DinarStandard, pada tahun 2019  ekspor produk halal Indonesia ke negara anggota OKI berada di  peringkat ke-10 di bawah AS, Brasil, Perancis, Rusia, China, Argentina, Uni Emirat Arab, Jerman, dan Turki. Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, peringkat di atas  mengindikasikan  banyak pekerjaan yang harus diselesaikan  untuk mengejar ketinggalan meski hanya di antara negara sesama anggota OKI.

Kehadiran UU 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal belum berdampak besar bagi pengembangan industri halal. Dan secara umum, iklim investasi di Indonesia belum mendukungnya. Belum lagi kalau melihat tata cara sertifikasi halal oleh  Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kita berharap banyak pada Badan  Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama, yang menggantikan MUI.