Basoeki Dijagokan Pimpin PSSI
Presiden Jokowi perlu meninjau kembali pelaksanaan Inpres Nomor 3/2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional karena sepak bola Indonesia justru mengalami kemunduran.
Yesayas Oktovianus, wartawan Kompas 1983-2016
Ada dualisme pendapat tentang apakah politik layak dan pantas ikut bermain dan hadir secara nyata dalam percaturan olahraga, khususnya sepak bola? Atau, sebaiknya politik berada di jalur eksternal sepak bola, dan biarlah sepak bola berjalan dalam kemurniannya dengan menjunjung tinggi azas fair play dan spotivitas?
Perdebatan seperti ini memang tidak akan pernah berakhir. Namun, fakta di lapangan, suka atau tidak suka, sepak bola dan politik tidak pernah bisa berpisah atau berjalan sendiri-sendiri. Keduanya bagaikan dua sisi mata uang, saling menempel. Karena sepak bola, pernah dua negara harus angkat senjata untuk berperang. Karena sepak bola, seseorang bisa menatap karier politiknya dengan mulus sampai jenjang yang diinginkannya.
Sejak zamannya Kardono pada tahun 1980-an sampai Mochamad Iriawan atau Iwan Bule, atau Ibul, PSSI dipimpin oleh mereka yang pada dasarnya berlatar belakang militer, atau politikus dengan agenda masing-masing.
Yang terakhir, sebelum Ibul, Eddy Rahmayadi (ER) memakai kendaraan sepak bola untuk membuka jalan baginya menduduki kursi nomor satu di Sumatera Utara, yaitu gubernur. Bahkan, ambisi ER untuk menjadi orang nomor satu di Provinsi Sumut ini sudah terdengar sebelum dia dipercaya memimpin PSSI.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F12%2F73493416_1544028107.jpg){kind=logo}
Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Edy Rahmayadi (kanan) dan Sekretaris Jenderal PSSI Ratu Tisha Destria menggelar temu pers di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Rabu (5/12/2018). Edy yang juga Gubernur Sumatera Utara sempat menyatakan tidak akan mundur dari Ketua Umum PSSI sampai habis masa jabatan tahun 2020.
Tidak jauh berbeda dengan ER adalah Ibul. Ketika masih aktif di kepolisian, Ibul ramai dibicarakan di kalangan insan sepak bola nasional bahwa dia akan menjadikan sepak bola sebagai jembatan menuju Jabar 1 tahun 2024.
Saya teringat bagaimana pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ingin mereformasi sepak bola di awal tahun 2016. Ketika itu, beliau baru dua tahun kurang memimpin negara ini. Jokowi yang melihat sepak bola Indonesia sedang karut-marut dan mati suri, ingin memperbaikinya. Salah satu konsep Jokowi dimulai dengan menempatkan orang yang sesuai untuk memimpin PSSI. ”Saya ingin orang yang akan memimpin PSSI sebaiknya non-partisan, atau dari militer,” ujar Jokowi singkat.
Jokowi pasti punya pandangan yang lebih jernih ke depan. Sepak bola harus diurus oleh orang-orang yang tidak terkontaminasi urusan politik. Sebagai non-partisan, siapa pun dia yang memimpin PSSI, pasti punya waktu yang cukup untuk mengurus sepak bola tanpa intervensi siapa pun, dan tidak untuk kepentingan partai politik mana pun.
Beberapa nama
Tidak ingin mendahului, mungkin saat ini, kita semua harus berpikir ulang untuk menyiapkan figur yang tepat menggantikan Ibul bila saatnya diperlukan. Mengikuti jejak kepemimpinan Ibul di PSSI dalam setahun terakhir, sepertinya Ibul sangat jauh dari yang diharapakan masyarakat sepak bola Indonesia untuk menghadirkan prestasi baik di dalam maupun luar lapangan sepak bola.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F02%2F20190228_112835_1551328307.jpg){kind=logo}
Presiden Joko Widodo berfoto bersama dengan Tim Nasional Sepak Bola Indonesia U-22 di beranda Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (28/2/2019).
Terlalu banyak kelemahan yang diperlihatkan Ibul. Sampai saat ini saja, kesekjenan belum dibenahi. Sekjen yang merupakan jantung sebuah organisasi, masih dijabat sementara. Sekitar tiga bulan ke depan, PSSI akan menggelar kongres tahunan. Apakah Ibul memang begitu sulit mencari seorang sekjen definitif di PSSI? Statuta PSSI tidak melarang seorang Exco merangkap sebagai sekjen, tetapi sudah setengah tahun lebih Yunus Nusi yang anggota Exco masih sebagai pelaksana tugas (Plt) sekjen.
FIFA sendiri sangat menjunjung tinggi good governance. Akan tetapi, oleh PSSI, keinginan FIFA ini diabaikan begitu saja. Secara etik, moral dan good governance, tentu seorang Yunus Nusi sudah saatnya harus digantikan atau dinaikkan statusnya definitif, tetapi dengan catatan Yunus Nusi melepaskan posisinya sebagai anggota Exco.
Amburadulnya kesekjenan ini juga terlihat dari PSSI yang mengabaikan kewajibannya ketika memecat tujuh karyawannya sekitar Juli lalu. Sampai saat ini, ketujuh karyawan yang dipecat belum diberi pesangon. Ada tumpang-tindih surat keputusan (SK) yang dikeluarkan Ibul dan sampai saat ini mereka yang diberi SK untuk tugas-tugas tertentu tidak tahu harus berbuat apa.
Yang terakhir, September lalu, Ibul mengeluarkan SK pembentukan Tim Satgas Inpres Nomor 3 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional (P3N). Tim ini dibentuk sesuai perintah kongres, dan tugasnya, antara lain, memberikan masukan bagi Exco untuk semua hal yang berhubungan dengan Inpres Nomor 3 tersebut.
Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan (kiri) bersama jajarannya mengunjungi Istana Merdeka untuk bertemu Presiden Joko Widodo, Senin (16/12/2019). Saat bertemu Presiden, PSSI diminta untuk menyiapkan segala hal seperti promosi, transportasi, akomodasi, dan juga stadion untuk menghadapi Piala Dunia U-20 pada 2021 mendatang.
Padahal, sebagai informasi, dalam road map (peta jalan) Inpres Nomor 3 itu sama-sekali tidak melibatkan PSSI. Bagaimana tim Satgas PSSI ini bisa bekerja optimal, kalau dalam peta jalan itu sendiri PSSI diposisikan sebagai ”orang luar”. PSSI hanya sebagai regulator, itu pun kalau diperlukan.
Kembali ke sub-judul di atas, lalu siapa saja yang layak dan mendekati kriteria yang pas untuk memimpin PSSI bila segera ada pergantian kepengurusan? Ada beberapa nama yang sudah mulai diembuskan masyarakat sepak bola. Nama-nama tersebut, saat ini, sangat kencang disuarakan oleh mantan pemain nasional, voters (pemegang suara) dan stakeholder sepak bola.
Sebut saja, Moeldoko yang kini menduduki kursi Kepala Staf Presiden (KSP), Menteri PUPR Basoeki Hadimoeljono, dan I Gede Widiade. Dari ketiga nama ini, yang paling kencang dan didukung kalangan sepak bola adalah Basoeki Hadimoeljono, atau biasa disapa Pak Bas.
Keberhasilan Basoeki mendampingi Jokowi dalam enam tahun terakhir di pemerintahan sebagai Menteri PUPR yang sukses membangun infrastruktur serta sikapnya yang rendah hati dan sangat komunikatif dengan semua pihak membuat masyarakat sepak bola jatuh hati kepadanya dan ingin beliau mendapat kepercayaan dari Jokowi untuk mereformasi PSSI.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F11%2F7d1943fe-ba57-4a5a-9774-920c317c0aa8_jpeg.jpg){kind=logo}
Proses penandatangan kontrak renovasi stadion dan lapangan sepak bola untuk Piala Dunia U-20 2021 yang dihadiri langsung oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basoeki Hadimoeljono dan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali dalam acara Penandatanganan Kontrak dan Kick Off Renovasi Stadion dan Lapangan Sepak Bola untuk Piala Dunia U-20 2021 secara daring, Jumat (6/11/2020).
Basoeki tidak saja menggemari sepak bola, tetapi juga non-partisan. Jika memimpin PSSI, beliau bisa bersinergi menyukseskan program Inpres No 3. Karya beliau dari Kementrian PUPR untuk sepak bola sudah terbukti dengan menyiapkan infrastruktur stadion dan akses jalan serta fasilitas lainnya bagi kepentingan Piala Dunia U-20 nanti.
Setelah dua kali mendukung ER dan Ibul, PSSI tidak juga memperlihatkan tanda-tanda kemajuan dan perubahan signifikan bahkan ada kemunduran, maka saatnya bagi Jokowi untuk menuntaskan janjinya bagi masyarakat sepak bola. Sepak bola harus berubah total, dan terjadi reformasi menyeluruh, sebelum usai masa tugas Jokowi tahun 2024.
Sebelum lengser tahun 2024, Jokowi harus memastikan bahwa sepak bola sudah sesuai dan berada di jalur yang benar, karena diurus oleh orang yang tepat dan sesuai pula. Sudah ada dua ”buah tangan” Jokowi di sepak bola saat ini yang cukup menghibur masyarakat sepak bola. Pertama Inpres No 3, dan kedua Indonesia bakal menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 tahun depan.
Pekerja menanami rumput di lapangan saat dilakukan renovasi Stadion Gelora Bung Tomo, Kota Surabaya, Jawa Timur, Jumat (18/9/2020). Stadion Gelora Bung Tomo merupakan satu dari enam stadion yang akan digunakan sebagai venue Piala Dunia U-20 2021. Target renovasi selesai pada akhir Desember ini.
Akan tetapi, dua legacy Jokowi di sepak bola ini tidak ada manfaatnya bagi kemajuan sepak bola ke depan bila organisasi PSSI masih stagnan. Bukan tidak mungkin, Jokowi akan disebut sebagai Presiden yang menjadikan sepak bola sebagai pencitraan semata kalau sampai PSSI tidak dibenahi tuntas sebelum usai masa tugasnya empat tahun mendatang. Jokowi jangan sampai hanya bisa menjadi PHP (pemberi harapan palsu) bagi sepak bola Indonesia.
Bagaimana aku bisa menjanjikan semua ini, tetapi tidak yakin dapat menepatinya?
Kalau Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di tahun 2010 menginginkan sepak bola Indonesia menjadi macan Asia pada lima tahun ke depan (dihitung mulai tahun 2010), kini tinggal catatan sejarah. Maka, Jokowi pun akan meninggalkan catatan sejarah yang sama bila tidak berhasil mereformasi total PSSI, seperti janjinya di tahun 2016. Bagaimana Pak Presiden, sepak bolanya…?
