Kesadaran Warga Lebih Esensial daripada Penegakan Hukum

Tuntasnya Perda Penanganan Covid-19 di DKI Jakarta berkonsekuensi penyegeraan sosialisasi. Selain sosialisasi perda, juga penting sosialisasi terkait pandemi itu sendiri.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Warga yang melanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) karena tidak mengenakan masker memilih hukuman berbaring di peti mati di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur, awal September 2020. Sanksi ini merupakan salah satu pilihan bagi pelanggar selain sanksi denda dan menyapu jalan.

Setelah perda disahkan, proses berikutnya adalah  diundangkannya perda dalam lembar daerah oleh Pemprov DKI Jakarta. Sambil menunggu proses itu, Pemprov DKI baiknya segera menyosialisasikan perda itu, sesuai saran DPRD DKI. Ada waktu sebulan guna sosialisasi dan edukasi  kepada publik.  (Kompas, 20/10/2020).

Sosialisasi sangat penting, karena terbukti disinformasi  sangat mengganggu. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebutkan berita bohong (hoaks) soal Covid-19 sebagai infodemi (information pandemic). Akibat infodemi, publik kesulitan mengidentifikasi mana hal yang benar dan salah.

Di Indonesia, sebagai contoh, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) mencatat, pada Januari 2020 ada 24 hoaks tentang virus korona, pada Februari 106 hoaks, dan pada Maret hingga tanggal 18, tercatat 71 hoaks korona.

Dengan total 201 hoaks korona selama delapan pekan itu, berarti terdapat 25 hoaks virus  korona yang dihasilkan per minggu dan diedarkan  via berbagai media. Fenomena ini sangat berbahaya dan mengacaukan informasi yang harus diketahui publik saat pandemi. (Kompas, 20/7/2020).

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Warga melintasi mural bahaya Covid-19 yang dilukis sejumlah remaja setempat di RW 03 Kelurahan Cakung Barat, Cakung, Jakarta Timur, Jumat (16/10/2020). Mural menjadi media sosialisasi kepada warga untuk terus mematuhi protokol kesehatan Covid-19 yakni memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan.

Pendek kata, sebelum melangkah ke esensi sosialisasi perda itu sendiri, yang tak kalah penting dan mendesak, sebenarnya Pemprov DKI dan jajaran eksekutif di berbagai daerah lain, menyosialisasikan tentang pandemi Covid-19 itu sendiri. Apa itu virus SARS-CoV-2 penyebab Covid-19, dan seperti apa bahayanya bagi kesehatan manusia. Tak ketinggalan, sejauh mana peredarannya dan penularannya di Indonesia.

Informasi  mendasar ini yang terlihat belum maksimal diterima publik. Seperti terangkum dalam intisari pemberitaan Kompas kurun Maret-September 2020, atau enam bulan pertama Covid-19 di Indonesia, di berbagai wilayah  masih terlihat warga tidak disiplin menjalankan protokol kesehatan, atau resisten     terhadap tes Covid-19.

Fenomena rendahnya kedisiplinan warga  bisa terjadi karena dua hal. Pertama, mereka  kurang memahami bahaya Covid-19. Kedua, mereka tidak memercayai adanya pandemi Covid-19. Kedua fakta tersebut tampak nyata di tengah masyarakat, dan hanya bisa diatasi dengan sosialisasi.

KOMPAS/SUTTA DHARMASAPUTRA

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan usul kepada Wakil Ketua Komite Kebijakan Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Luhut B Panjaitan, agar memperketat protokol kesehatan rumah makan di wilayah-wilahay sekitar Jakarta dalam rapat virtual, Rabu (30/09/2020).

Dengan sosialisasi yang menyeluruh, pada akhirnya tugas  untuk mengatasi pandemi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat luas. Warga, dengan informasi yang akurat dan bisa dipercaya, akan dengan penuh kesadaran menjalankan protokol kesehatan, tanpa perlu pengawasan dari aparat, baik itu Satpol PP atau polisi.

Perda seperti di DKI Jakarta,  hanya semacam regulasi yang memayungi penindakan atau hukuman terhadap  pelanggar hukum protokol kesehatan. Namun, jauh lebih penting dari itu adalah kesadaran masyarakat. Dengan kesadaran itu, tanpa pengawasan dan hukuman, warga bakal sepenuh hati menjalankan protokol kesehatan.