logo Kompas.id
OpiniArtikel OpiniPolitik Hukum Omnibus Cipta Kerja

Politik Hukum Omnibus Cipta Kerja

Apa yang masih bisa dilakukan untuk mencegah dampak destruktif UU ini? Satu forum yang bisa ditempuh adalah pengujian di Mahkamah Konstitusi.

Oleh BIVITRI SUSANTI
· 1 menit baca
Memuat data...
Kompas/Wawan H Prabowo

Para menteri Kabinet Indonesia Maju bersiap berfoto bersama pimpinan DPR RI diakhir rapat paripurna DPR RI masa persidangan I tahun sidang 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Rapat paripurna hari itu secara resmi mengesahkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Debat kusir tak terhindarkan saat ada protes mengenai dampak "Omnibus Law" Undang -Undang Cipta Kerja. Terang saja, rancangan undang-undang (RUU) setebal 905 halaman dan 186 pasal yang disahkan Senin (5/10) lalu itu memang mengandung tingkat kerincian sangat tinggi.

Untuk memahaminya, ada lebih dari 70 UU lain yang harus dicek, untuk mengetahui pasal apa yang sebenarnya diubah dan dihilangkan. Judulnya memang Cipta Kerja, seakan terkait hanya dengan soal ketenagakerjaan. Faktanya, banyak isu lain yang diatur, mulai dari soal perizinan berusaha, pemerintahan daerah, sampai administrasi pemerintahan.

Editor: Yohanes Krisnawan
Bagikan
Memuat data..