Menyigi Prediksi Bank Dunia

Ekonomi Indonesia bisa terkontraksi 2 persen jika penanganan Covid-19 tak menunjukkan perbaikan nyata. Maka, kita harus dapat segera mengendalikan pandemi Covid-19 sesuai standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Pengunjung memeriksa produk di sebuah pusat perbelanjaan di Tanah Abang, Jakarta, Kamis (24/9/2020). Pandemi Covid-19 menyebabkan daya beli masyarakat menurun.

Indonesia kembali mengalami deflasi, pertanda masih lemahnya daya beli masyarakat. Stimulus ekonomi perlu tepat sasaran dan berdaya guna.

Deflasi pada tiga bulan berturutan, seperti diumumkan Badan Pusat Statistik (BPS), Kamis (1/10/2020), menunjukkan, dampak negatif pandemi Covid-19 akan terasa cukup lama. Inflasi inti yang terus turun sejak Maret 2020 memperlihatkan daya beli terus melemah.

Sebelumnya, Bank Dunia memprediksi ekonomi Indonesia terkontraksi 1,6 persen pada batas dasar. Perkiraan itu disampaikan dalam East Asia and Pacific Economic Update, Selasa (29/9/2020). Ekonomi Indonesia masih bisa terkontraksi 2 persen jika penanganan Covid-19 tidak menunjukkan perbaikan nyata. Pada Juni 2020, Bank Dunia masih memperkirakan pertumbuhan ekonomi kita nol persen.

Di kawasan Asia Timur dan Pasifik, situasi makroekonomi Indonesia relatif lebih baik dibandingkan dengan banyak negara lain. Untuk melawan resesi, kita dapat mendorong sisi produksi dan konsumsi seraya menjaga modal manusia.

DOKUMENTASI BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN PAPUA

Dua petugas memeriksa sampel tes usap di laboratorium Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Papua, Kota Jayapura, Kamis (1/10/2020). Indonesia perlu memperbaiki penanganan Covid-19 agar sesuai standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Baca juga : Covid-19 Belum Terkendali, Pemulihan Ekonomi Indonesia Lambat

Kita harus dapat segera mengendalikan pandemi Covid-19 sesuai dengan standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Kita tidak ingin kehilangan manfaat bonus demografi saat ini dan terhindar dari gagal menjadi negara kaya pada 2045.

Pada saat bersamaan, investasi di sektor riil yang menyerap banyak tenaga kerja harus dipermudah dengan tetap melindungi pekerja. Akses dunia usaha pada pembiayaan dan bagi UMKM disertai pendampingan harus ditingkatkan di tengah pembatasan sosial. Membangun modal manusia tidak boleh terputus. Layanan kesehatan, termasuk vaksinasi wajib bagi anak balita, harus berjalan. Mengoptimumkan kembali peran posyandu menjadi tugas pemerintah daerah.

Data BPS menunjukkan, kelompok pengeluaran makanan termasuk penyebab deflasi September 2020. Pangan bergizi seimbang harus tersedia dan bisa diakses rakyat, tidak sekadar memadai dalam jumlah secara nasional. Pemerintah daerah harus menumbuhkan produksi dan industri pangan lokal.

Baca juga : Pemulihan Perlu Ditopang Reformasi Kebijakan

Belajar secara daring memengaruhi kualitas pengajaran. Ini harus dicarikan jalan keluar agar kualitas manusia Indonesia tidak merosot. Bank Dunia menyarankan terus membangun infrastruktur dan memperluas basis pajak untuk membiayai pembangunan. Membangun infrastruktur fisik dan digital perlu berjalan bersama-sama untuk memperlancar kegiatan ekonomi yang terganggu Covid-19.

Meningkatkan rasio pajak terhadap ekonomi nasional, di antaranya dengan memperluas basis pajak, masih menjadi pekerjaan rumah. Memanfaatkan bonus demografi dengan menumbuhkan wirausaha muda akan meningkatkan pembayar pajak. Kita perlu cermat menentukan siapa, bagaimana, dan kapan pajak diperluas atau dinaikkan karena akan memengaruhi konsumsi masyarakat serta minat berinvestasi.

Bank Dunia hanya memberikan masukan, kitalah penentu kebijakan. Kita masih memiliki potensi untuk dimanfaatkan dengan tepat, cepat, dan berdaya guna.