Perlunya Empati Warga

Wali Kota Banjarbaru Nadjmi Adhani menjadi kepala daerah ketiga yang meninggal akibat Covid-19. Perlu empati warga terhadap kerja keras kepala daerah dalam menangani pandemi.

KOMPAS/JUMARTO YULIANUS

Wali Kota Banjarbaru Nadjmi Adhani di kantor DPRD Banjarbaru, Kalimantan Selatan, April 2019. Nadjmi pada Minggu (10/8/2020)  meninggal  karena Covid-19.

Meninggalnya Wali Kota Banjarbaru Nadjmi Adhani akibat Covid-19 memunculkan duka yang mendalam. Kiprah kepala daerah pada akhirnya berkonsekuensi pada keselamatan jiwa.

Sejauh ini, tiga kepala daerah meninggal akibat Covid-19. Sebelum Nadjmi, Bupati Morowali Utara Aptripel Tumimomor dan Wali Kota Tanjung Pinang Syahrul juga meninggal karena Covid-19. Selain itu tercatat 17 kepala daerah positif Covid-19. Terakhir, yang dilaporkan positif adalah Wakil Bupati Way Kanan Edward Antony.

Baca juga : Wali Kota Banjarbaru Berpulang, Warga Diingatkan Disiplin Protokol Kesehatan

Penanganan pandemi justru mengharuskan para kepala daerah, apakah itu gubernur, bupati, atau wali kota, lebih banyak turun ke lapangan. Yang sudah jelas harus dilakukan ialah sosialisasi pentingnya memakai masker, menjaga jarak sosial, dan membiasakan mencuci tangan memakai sabun.

Kepala daerah juga perlu memastikan pelayanan kesehatan berjalan optimal bagi masyarakat, baik itu terkait Covid-19 maupun non-Covid-19. Belum lagi, ada pula tanggung jawab mendistribusikan bantuan sosial kepada warga yang terdampak pandemi.

KOMPAS/ADITYA PUTRA PERDANA

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto (tengah) dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (kedua dari kanan), keduanya berdiri, hadir pada penyerahan santunan kepada keluarga tenaga kesehatan yang gugur dalam tugas di tengah pandemi Covid-19, di Rumah Sakit Tentara (RST) Semarang, Jateng, Jumat (24/7/2020). Juga ada tanda penghargaan bagi para pahlawan kesehatan tersebut.

Tugas-tugas itu membuat mereka sering bertemu warga dari berbagai lapisan dan kelompok. Jika sebagian warga bisa bekerja dari rumah, tidak demikian halnya dengan gubernur, bupati, dan wali kota. Posisi sebagai kepala daerah justru mewajibkan mereka berada di lapangan, menemui warga, membantu warga mengatasi masalah-masalah keseharian.

Dalam telekonferensi pada Senin (10/8/2020), Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, sosialisasi disiplin protokol kesehatan harus lebih intensif dilakukan. Terkait hal ini, totalitas kepala daerah turut menentukan dalam mencegah penularan dan meningkatkan disiplin protokol kesehatan di masyarakat (Kompas, 11/8/2020).

Baca juga : Tekan Rem, Kendurkan Gas

Meski sudah berjuang keras, masalah bukannya mereda, tetapi makin serius. Sebagai contoh, di DKI Jakarta, tercatat tiga hari kasus positif harian tertinggi pada Kamis hingga Sabtu (6-8/8/2020). Pada Kamis (6/8/2020) tercatat 597 kasus positif tambahan, Jumat (7/8/2020) dengan 658 kasus tambahan, dan pada Sabtu (8/8/2020) terdeteksi 721 kasus positif baru, sebagai yang tertinggi sejak awal pandemi.

Jumlah kasus positif tambahan harian itu memang seiring makin banyaknya tes oleh Pemerintah Provinsi DKI. Namun, lonjakan kasus itu juga disebabkan rendahnya kedisiplinan warga terhadap protokol kesehatan.

Di sejumlah provinsi lain, problemnya kurang lebih serupa, yakni buruknya kedisiplinan akan protokol kesehatan. Bahkan, di beberapa wilayah terjadi fenomena penolakan warga terhadap protokol Covid-19 yang diberlakukan kepada anggota keluarga mereka. Kejadian semacam ini memperberat tugas kepala-kepala daerah.

Baca juga : Perkuat Benteng dari Covid-19

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Petugas disemprot cairan disinfektan seusai memakamkan jenazah dengan prosedur khusus penanganan jenazah pasien Covid-19 di Tempat Pemakaman Umum Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur, Senin (27/7/2020). Di sebagian wilayah, warga menolak penerapan protokol kesehatan.

Langkah-langkah persuasif tetap perlu dilakukan kepala daerah dalam sosialisasi protokol kesehatan. Diharapkan, dengan sosialisasi intensif, warga mematuhi protokol dengan penuh kesadaran sehingga kasus-kasus baru bisa dicegah.

Namun, seiring berjalannya waktu, kedisiplinan warga menjadi barang langka. Di mana-mana dan kapan saja terlihat banyak warga yang tidak bermasker dan tidak disiplin dalam jaga jarak. Jika publik lemah dalam disiplin protokol kesehatan, usaha dan perjuangan kepala daerah sia-sia belaka.

Cukup berdisiplin dengan protokol kesehatan demi mencegah penularan Covid-19, itu sudah memperingan beban kepala daerah.

Sudah berjuang sedemikian rupa demi warga, para kepala daerah ternyata kurang didukung partisipasi publik dalam penerapan protokol kesehatan. Kebugaran tubuh yang menjadi tuntutan saat harus terus mengabdi, pada saatnya gagal terwujud karena volume pekerjaan yang menggunung.

Masyarakat perlu menyadari, mereka sepatutnya berempati kepada kepala daerah di wilayah masing-masing, yang berusaha maksimal memberikan pelayanan terbaik. Cukup berdisiplin dengan protokol kesehatan demi mencegah penularan Covid-19, itu sudah memperingan beban kepala daerah.