Konsolidasi kekuasaan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin di Malaysia berlanjut. Kubunya telah mengganti ketua parlemen. Drama politik negeri jiran belum usai.
Oleh
Editor
·2 menit baca
AP / VINCENT THIAN
Orang-orang menonton siaran langsung pidato khusus Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin tentang paket stimulus Covid-19 di Kuala Lumpur, Malaysia, 27 Maret 2020.
Konsolidasi kekuasaan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin di Malaysia berlanjut. Kubunya telah mengganti ketua parlemen. Drama politik negeri jiran belum usai.
Muhyiddin terlihat tersenyum dari kursinya pada sidang Majelis Rendah Parlemen Malaysia, Senin (13/7/2020). Ia lega, setidaknya ancaman mosi tidak percaya yang bisa dilancarkan kubu Mahathir Mohamad, kapan saja, sementara waktu bisa ditutup dengan lengsernya Ketua DPR Mohamad Ariff Md Yusof lewat pemungutan suara.
Sebelum diturunkan, sebagai Ketua DPR, Mohamad Ariff yang terpilih pada era pemerintahan Mahathir berhak memutuskan, apakah usulan mosi tak percaya terhadap PM dilanjutkan atau tidak. Nga Kor Ming, Wakil Ketua DPR, lebih dulu mengundurkan diri. Muhyiddin membersihkan posisi kunci di parlemen dari orang-orang rezim lama sebagai bagian dari konsolidasi kekuasaannya.
Sebelumnya, Muhyiddin juga selamat dari ancaman mosi tidak percaya dalam sidang parlemen, 18 Mei lalu.
Langkah Muhyiddin pada pekan ini adalah upaya lanjutan konsolidasi kekuasaannya sejak ia ditunjuk oleh Raja Malaysia Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah menjadi PM, 29 Februari lalu, menyusul bubarnya pemerintahan Mahathir. Sebelumnya, Muhyiddin juga selamat dari ancaman mosi tidak percaya dalam sidang parlemen, 18 Mei lalu.
Sidang ini mungkin tercepat yang pernah digelar. Begitu Raja selesai berpidato, sidang langsung diumumkan ditunda hingga 13 Juli lalu. Alasan resmi penundaan itu, menghindari penyebaran Covid-19. Namun, tak bisa dimungkiri, keputusan penundaan tersebut membuat mosi tidak percaya terhadap Muhyiddin dipatahkan sebelum sempat diajukan.
(AP PHOTO/JOHNSHEN LEE
Muhyiddin Yassin (tengah) melambaikan tangan bersama keluarga dan pendukungnya saat ia bersiap untuk meninggalkan rumahnya ke istana untuk dilantik sebagai perdana menteri baru di Kuala Lumpur, Malaysia, Minggu (1/3/2020)
Bisa dikata, setidaknya dua kali Muhyiddin lolos dari lubang jarum, belum termasuk keputusan menunda sidang parlemen, 9 Maret lalu, saat ia baru sepekan lebih menjabat PM. Sebagai politisi, Muhyiddin adalah sosok yang kenyang pengalaman.
Bergabung dengan Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) tahun 1971, ia menduduki posisi kunci sebagai wakil PM pada pemerintahan Najib Razak meski belakangan dicopot karena kritiknya pada isu korupsi 1MDB dan sebagai menteri dalam negeri pada pemerintahan terakhir Mahathir. Langkahnya keluar dari koalisi Mahathir dan membentuk aliansi baru, termasuk menggandeng UMNO, mengantarkan Muhyiddin pada posisi puncak sebagai PM.
Amankah posisi Muhyiddin? Belum. Dari hasil pemungutan suara untuk penggantian ketua DPR, Senin lalu: 111 anggota mendukungnya dan 109 anggota di pihak oposisi, serta seorang anggota absen dan satu suara abstain, Muhyiddin belumlah mendapatkan dukungan mayoritas di parlemen.
Parlemen tanpa memegang dukungan mayoritas disebut parlemen menggantung (hung parliament). Ia memerlukan mekanisme untuk memperkuat legitimasi kekuasaan melalui pemilu sela. Opsi kapan pemilu sela akan digelar, kalkulasi dukungan riil dari publik, berada di tangan Muhyiddin.
