Siapkah Cegah Kluster Pilkada

Munculnya kluster Secapa TNI AD dan Polsek Tambun menjadi peringatan bahwa kita belum mampu menerapkan protokol kesehatan Covid-19 secara disiplin.

KOMPAS/TATANG MULYANA SINAGA

Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa (kedua dari kiri) ikut mengangkat podium portabel saat akan memberikan keterangan pers kluster penularan Covid-19 Sekolah Calon Perwira (Secapa) TNI AD di Markas Kodam III Siliwangi, Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu (11/7/2020).

Munculnya kluster Secapa TNI Angkatan Darat dan Polsek Tambun menjadi peringatan bahwa kita belum mampu menerapkan protokol kesehatan Covid-19 secara disiplin. Muncul pertanyaan, apabila ”benteng pertahanan” dua profesi yang terlatih dalam kedisiplinan itu bisa ditembus Covid-19, bagaimana dengan kelompok awam?

Sementara persoalan kesehatan belum terkendali, lalu berupaya menggerakkan sektor ekonomi, kini kita pun mulai melanjutkan agenda politik besar, pemilihan kepala daerah serentak di 270 daerah pada 9 Desember 2020. Pilkada tentu akan mendorong mobilitas penduduk menjadi sangat masif lagi. Mulai dari jajaran petugas penyelenggara, tim sukses, hingga berujung pada pergerakan seratus juta lebih pemilih di sembilan provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten.

Baca juga : Partisipasi Kunci Kendali

Sejauh mana kesiapan penyelenggaraan pilkada di masa pandemi harus jujur dikatakan belum meyakinkan. Selain kesiapan masyarakat menjalankan protokol kesehatan, kesiapan penyelenggaraan pun masih menjadi tanda tanya besar, terutama dukungan anggaran dari daerah-daerah. Kendati tahapan pilkada sudah dimulai sejak akhir Juni, hingga kini masih banyak daerah yang merealisasikan anggaran kurang dari separuhnya, seperti disepakati dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pun meminta anggaran telah dicairkan 100 persen pada Senin ini (Kompas, 11/7/2020). Catatan Komisi Pemilihan Umum, dari 270 daerah yang akan menyelenggarakan pilkada, hanya 105 daerah yang sudah mencairkan anggaran 100 persen. Selebihnya baru mencairkan anggaran 40-60 persen. Sejumlah daerah mengaku kesulitan untuk mencairkannya karena kekuatan fiskal mereka pun kian tertekan akibat dampak Covid-19.

Baca juga : Tega Korupsi di Era Korona

Kompas/Heru Sri Kumoro

Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman mengenakan masker dan pelindung wajah saat hadir dalam acara Penyerahan Data Pemilih Pemula Tambahan, Sosialisasi Tahapan dan Peluncuran Tahapan Pemilihan Serentak 2020 di Kantor KPU, Jakarta, Kamis (18/6/2020).

Kesiapan masyarakat dan anggaran untuk penyelenggaraan pilkada di era pandemi ini tentunya perlu diperhitungkan sungguh-sungguh oleh para pemegang otoritas apabila kita tidak menghendaki munculnya kluster pilkada. Tak heran, mencermati data International Foundation for Electoral System (IFES), mayoritas negara yang memiliki agenda pemilihan umum ataupun lokal akhirnya memilih menunda penyelenggaraan, bahkan hingga waktu yang belum ditentukan.

Baca juga : Mendesain Ulang Pilkada di Era Normal Baru

Italia, Perancis, dan Kanada adalah beberapa di antaranya. Negara yang menyelenggarakan pemilu di era pandemi menyiapkannya secara total. Pemilu Singapura, 10 Juli lalu, salah satunya. Komisi Pemilihan Umum Singapura berusaha semaksimal mungkin mengurangi kerumunan dan interaksi di TPS untuk mencegah penularan Covid-19. Semua petugas diwajibkan memakai alat pelindung diri. Semua pemilih mengenakan masker dan sarung tangan.

Pemilih lansia yang rentan tertular Covid-19 diatur memberikan suara di pagi hari. Orang dalam pemantauan dilayani petugas ke kamar-kamar. Pilkada serentak 2020 tentu jauh lebih kompleks. Pemilih di Singapura berjumlah 2,65 juta, pemilih di pilkada 106 juta atau 40 kali lipat lebih besar. Jumlah TPS di Singapura 1.100, sementara dalam pilkada 312.000 TPS. Sungguh, sudahkah kita benar-benar siap?