Kompas Moral

KOMPAS/ILHAM KHOIRI

Budiman Tanuredjo,

Judul itu saya petik dari respons spontan aktivis muda Nahdlatul Ulama,  Syafiq Ali, tentang sosok Ketua   Umum Pimpinan Pusat  Muhammadiyah periode 1998-2005  Ahmad Syafii Maarif.    ”Buya adalah kompas moral bagi bangsa ini,” ujarnya. Buya ialah panggilan  ulama-intelektual kelahiran Sijunjung, Sumatera Barat, 31 Mei 1935, tersebut.

Jaringan Intelektual Berkemajuan  menggelar perayaan 85 tahun Buya secara virtual. Seri peringatan dimulai pada Sabtu, 30 Mei 2020. Acara milad bertajuk ”Mencari Negarawan” dengan tuan rumah David Krisna Alka.  Diawali dengan pembukaan  oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir. Bagi Haedar, salah satu ciri negarawan adalah kejujuran serta satunya kata dan perbuatan. Negarawan punya komitmen melayani masyarakat tanpa ada kepentingan pribadi yang menyelinap.

Di tengah kebangkitan populisme, Haedar menyebut banyak  pemimpin terjebak pada populisme simbolik atau populisme parsial. Corak pemimpin seperti itu  hanya menyelesaikan masalah secara ad hoc, tapi tidak melahirkan kebijakan afirmatif yang  mengangkat kehidupan masyarakat. Kesenjangan sosial adalah isu strategis yang dihadapi bangsa. Dominasi ekonomi membuat kesenjangan sosial tetap jadi tantangan. Pandemi  kian memperlebar kesenjangan. Masalah itulah yang harus ditangani negarawan.

Baca juga: Memori Mei

Bagi Syafiq, Buya  adalah kompas moral bagi bangsa ini. Buya menjadi  nurani keprihatinan bangsa. Sebagai muazin moralitas bangsa, meminjam istilah Alois A Nugroho dalam buku Muazin Bangsa dari Makkah Darat (2015), Buya  berteriak untuk kepentingan bangsa. Muazin adalah sang pengingat yang berseru-seru menyuarakan kebaikan. Berseru bukan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan golongan, melainkan kepentingan bangsa. Kepribadiannya  yang  kokoh dan sikapnya yang independen membuat  Buya begitu disegani.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Buya Ahmad Syafii Maarif

Amiruddin Al Rahab, anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, memandang ketika ada diskusi bertema mencari negarawan, menandakan  bangsa ini sedang mencari yang tiada. Dunia  sedang krisis negarawan. Wartawan Saur Hutabarat   menyebut, ”Setelah Bung Hatta, tiada lagi negarawan.” Bangsa ini telah kehilangan Mohammad Hatta, KH Abdurrahman Wahid, dan Nurcholish Madjid.

Krisis negarawan memang sedang  terjadi di negeri ini. James Freeman Clarke, intelektual Amerika Serikat  abad ke-19, menyebut,  ”Seorang politisi berpikir tentang pemilihan ketika seorang negarawan berpikir tentang generasi masa depan.”

Kegalauan Buya merupakan kegalauan bangsa. Ketika primordialisme menguat,  ketika  penggunaan simbol agama  untuk politik menggejala,  Buya mengingatkan. Buya  berteriak. Artikel Buya  di Kompas, 17 Oktober 2011, menggambarkan  imajinasi Buya  ke depan. Bukan  pemilu terdekat,   melainkan Indonesia 2050.

Saya tidak menyesal menjadi orang Indonesia, bahkan dengan penuh kebanggaan perasaan syukur tetap menyertai kehidupan saya.  Namun, mengapa jiwa saya tetap saja berontak mengamati perkembangan Tanah Air yang jauh dari cita-cita kemerdekaan.

Dalam ”Indonesia 2050 seperti Apa?”, Buya antara lain menulis: Dengan jumlah penduduk sekian miliar pada 2050, pertanyaan mencekam yang mendera saya adalah: dengan tingkat korupsi dan perusakan hutan seperti yang  sekarang, sementara pemerintah setengah lumpuh menghadapinya, apakah Indonesia tercinta ini masih memberikan kenyamanan untuk dihuni? Dengan semakin dalam cakaran kuku asing di dunia perbankan, di pertambangan migas, di tengah sistem perpajakan  yang  kumuh, kondisi bea cukai yang semrawut, dan perilaku korup politisi dan pengusaha hitam, apakah wajah bangsa ini pada tahun itu masih ceria atau sudah kusam sama sekali? Atau kita sudah menjadi budak di rumah kita sendiri? Pertanyaan semacam ini tak pernah hilang dari ingatan saya, seperti jutaan warga lain yang seperasaan.

”Saya tidak menyesal menjadi orang Indonesia, bahkan dengan penuh kebanggaan perasaan syukur tetap menyertai kehidupan saya.  Namun, mengapa jiwa saya tetap saja berontak mengamati perkembangan Tanah Air yang jauh dari cita-cita kemerdekaan. Sebut misalnya keadilan untuk semua warga, kondisinya jelas semakin memburuk dari hari ke hari, sementara mereka yang berada di puncak piramida adalah penikmat kemerdekaan yang hampir tanpa batas. Lalu, untuk siapa sebenarnya kemerdekaan ini? Biarlah publik yang menilai, apakah lontaran kegemasan saya didasarkan pada ketulusan atau ada agenda tersembunyi yang ingin diraih, saya tidak hirau. Monggo ke mawon, kulo mboten kesah”.

Kompas/Hendra A Setyawan

Suara-suara pemerintahan bersih dan anti korupsi tergambar dalam mural di kawasan Lengkong Gudang Timur, Tangerang Selatan, Banten, Selasa (19/5/2020). Kompas/Hendra A Setyawan

Sinyalemen Buya tahun 2011 tentu sudah ada yang berubah saat ini, tapi masih banyak yang tetap. Kegelisahan Buya adalah kegelisahan bangsa. Sikap dan pilihan kata Buya lugas dan keras,  tetapi ia tak pernah menganjurkan kekerasan.

Era demokrasi dol tinuku (jual beli) memunculkan pemburu kekuasaan. Ajaran politik Harold Lasswell, siapa mendapat apa dan kapan, menjadi kredo politik kontemporer, tanpa menghiraukan etika.  Kekuasaan yang diburu karena menggetarkan (tremendum), kekuasaan yang diburu karena memesona (fascinosum)  belum  sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat. Padahal, sejatinya, kekuasaan itu digunakan untuk kemaslahatan umum (bonum commune).

Ketika bangsa terjebak dalam polarisasi biner dan elite memahami posisi politik sebagai pembagian pekerjaan semata,  bangsa ini membutuhkan Buya-buya baru. Buya yang bisa menjadi payung kebangsaan dan perajut tenun kemajemukan serta   penyuara Ibu Pertiwi. Buya baru yang bisa membangun kekuatan tengah yang menjadi jembatan antara masyarakat dan negara, bukan sekadar membangun para  pendengung. Kekuatan tengah adalah kekuatan yang harus terus dibangun.