”Kazoku Kokka”, Negara Integralistik

Sejak pertama kali disampaikan, pemikiran Profesor Soepomo tentang konsep negara integralistik sudah langsung menuai perdebatan seru. Bahkan hingga kini, konsep tersebut terus menjadi obyek kajian yang menantang.

KOMPAS/YUNIADHI AGUNG

Gedung yang tetap berdiri megah di pelataran Departemen Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon 6, ini menjadi saksi bisu kebangkitan Indonesia. Di tempat ini, anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Ir Soekarno yang kemudian menjadi Presiden pertama RI, untuk pertama kalinya melemparkan gagasan tentang Pancasila.

Sejak pertama kali disampaikan di depan Sidang BPUPKI, 75 tahun lalu (31 Mei 1945), pemikiran Profesor Soepomo tentang konsep negara integralistik sudah langsung menuai perdebatan seru.

Jauh sesudah itu bahkan hingga kini, konsep negara integralistik terus menjadi obyek kajian yang menantang. Apa acuan filosofisnya, landasan teoritisnya, konteks politiknya, dan implementasinya dalam praktik politik kenegaraan.

Yang terakhir ini bahkan menimbulkan kontroversi karena sering dikaitkan dengan fasisme dan otoritarianisme yang mengekang kebebasan dan hak-hak individual.

Namun, terlepas dari debat itu, pemikiran Soepomo terbukti kemudian mampu menjelma dalam praktik politik kenegaraan era Demokrasi Terpimpin Soekarno hingga ke Orde Baru Soeharto.

Awalnya, Soekarno kurang merespons pikiran Soepomo. Namun, ketika akhir 1950-an Soekarno mencanangkan Demokrasi Terpimpin, menyerukan ide partai tunggal, dan manuver politik lainnya dalam tema ”Demokrasi ala Indonesia”, maka yang tampak di sana adalah jejak pemikiran Soepomo, manifestasi konsep negara integralistik.

Jejak pemikiran Soepomo juga dapat dilacak pada era Orde Baru yang memprioritaskan stabilitas politik, keamanan, dan ”keserasian sosial”, serta sebaliknya membatasi kebebasan serta mengabaikan HAM.

Ketika melakukan pemetaan ulang aliran pemikiran politik di Indonesia 10 tahun pasca-terbitnya buku Feith dan Castles (eds.), Indonesian Political Thinking, 1945-1966 (terbit 1970), Feith menunjukkan bahwa sejak dekade 1980-an di Indonesia terdapat dua aliran dominan, yaitu paham pluralis-kritis dan developmentalis-integralis.

IPPHOS

Prof Soepomo, Dr Darmasetiawan, Critchly, dan Marle Cochran berbicara pada 25 Desember 1948.

Paham developmentalis-integralis terungkap dalam diri Soeharto dan pendukung utamanya (militer, birokrasi, Golkar sebagai electoral machine, dan sekelompok ekonom-teknokrat).

Unsur integralis dalam paham ini mirip paham kekuasaan dalam konsep tradisionalisme Jawa, dan menurut Feith juga merupakan kelanjutan konsep negara integralistik dari Soepomo.

”Negara ialah suatu susunan masyarakat yang integral, segala golongan, segala bagian, segala anggotanya berhubungan erat satu sama lainnya dan merupakan persatuan masyarakat yang organis. Terpenting dalam negara berdasarkan alam pikiran integral adalah penghidupan bangsa seluruhnya,” kata Soepomo.

Dalam pidatonya, Soepomo juga menjelaskan bahwa konsep ini berasal dari teori integralistik Spinoza, Adam Muller, dan Hegel. Selain mencari legitimasinya pada pemikiran Barat, Soepomo menjelaskan, konsep ini sesuai pula dengan sifat masyarakat asli Indonesia yang mengutamakan ”persatuan hidup, keserasian sosial, persatuan kawulo-gusti, makrokosmos-mikrokosmos, persatuan rakyat dan pemimpinnya”.

Namun, Soepomo mengakui konsep negara integralistik didasari juga pada tradisi Jepang yang mengutamakan ”kekeluargaan”. Itu sebabnya Anthony Reid menyatakan konsepsi Soepomo sebenarnya adalah wujud lain dari ide ”negara kekeluargaan” (kazoku kokka) yang dipromosikan militer Jepang yang memerintah Indonesia saat itu (Reid, Political Tradition in Indonesia: The One and the Many", Asian Survey Review, 22, 1998).

Tentu, pemikiran Soepomo telah mengundang berbagai tanggapan kritis sejak pertama kali dikemukakan. Konsep negara integralistik telah menjadi tema pembahasan mendalam dari berbagai perspektif kajian ilmiah.

Misalnya studi Marsilam Simanjuntak, Pandangan Negara Integralistik: Sumber, Unsur, dan Riwayatnya dalam Persiapan UUD 1945 (Grafiti, 1994). Juga studi David Bourchier, Lineages of Organicist Political Thought in Indonesia (disertasi PhD, Monash University, 1966). Sebelumnya, ada studi Adnan Buyung Nasution, The Aspiration for Constitutional Government in Indonesia: A Socio-Legal Study of the Indonesian Konstituante (disertasi PhD, Utrecht, 1992).

IPPHOS

Prof Dr R Soepomo

Berbagai kajian itu mencoba melacak jejak pemikiran Barat terutama Hegelian dalam pikiran Soepomo tentang organisisme, yang sebenarnya sudah ditinggalkan karena kaitannya dengan fasisme. Ide-ide yang berakar pada romantisisme Jerman memang masuk ke Indonesia saat itu melalui Sekolah Hukum di Leiden dengan tokohnya Prof C van Vollenhoven yang punya beberapa murid di Indonesia. Dan, salah satunya yang menonjol adalah Dr Soepomo.

”Menurut pengertian negara yang integralistik, pada dasarnya tidak akan ada dualisme ’staat dan individu’, tidak akan membutuhkan ’Grund-und Freiheitsrechte’ (hak dan kebebasan asasi) dari individu contra Staat, oleh karena individu tidak lain ialah suatu bagian organik dari Staat,” kata Soepomo (dikutip dalam Bourchier).

Menurut Bourchier, dengan pemikiran yang berakar pada ide organisisme Barat dan juga cocok dengan paham ”kekeluargaan” dari kalangan militer Jepang, maka pemikiran Soepomo agak mengabaikan hak-hak individual. Dalam hal ini, dia kerap berbeda dengan Hatta pada saat pembahasan UUD 1945.

Menurut Bourchier, Soepomo dan para ahli hukum Indonesia saat itu memang kuat dipengaruhi romantisisme Jerman dan paham organik di Eropa, dan merekalah yang memberikan basis teoritis untuk negara integralistik. Pemikiran mereka juga muncul kembali pada era Orde Baru yang otoritarian.

Namun, otoritarianisme Orde Baru bukanlah semata warisan romantisisme Jerman dan fasisme Jepang. Dia juga berakar dalam tradisi politik patrimonial Indonesia (Jawa) masa lalu.

Seperti pernah ditunjukkan sejarawan Harry J Benda ketika mengkritik buku Herbert Feith, The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia (1962). Menurut Benda, tendensi otoritarian dalam politik Indonesia sebenarnya hanya kembali ke dasar procrustean. Benda mengkritik Feith yang dianggap terlampau memaksakan standar demokrasi Barat yang tidak punya dasar pijak pada sebuah negara yang mewarisi sejarah dan tradisi otoritarian patrimonial.

IPPHOS

Presiden Soekarno dan Prof Soepomo pada acara Dies Natalis Universitas Indonesia, 4 Pebruari 1954.

Apa pun bobot perdebatan tentang konsep negara integralistik, harus diakui bahwa Soepomo adalah seorang pemikir brilian, tidak saja dalam bidang hukum dan kenegaraan, tapi juga dalam filsafat.

Namun, Soepomo tidak sendirian. Ada banyak pemikir hebat yang bersamanya terlibat diskusi intens, beradu argumen dalam persidangan BPUPKI dan PPKI sepanjang Mei-Agustus 1945. Dalam keterdesakan waktu, mereka intens merumuskan konstitusi, dasar dan bentuk negara, dan sistem pemerintahan.

Notulen persidangan BPUPKI/PPKI yang memuat lengkap pemikiran dan perdebatan dengan bobot intelektual tinggi itu dapat dibaca kembali dalam buku Risalah Sidang Badan Penyelidikan dan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Buku ini diterbitkan Sekretariat Negara (1998), diterbitkan ulang Aliansi Kebangsaan (2014).

Dibaca dalam perspektif intelektual saat ini, pemikiran dan perdebatan dalam buku ini sungguh suatu opus magnum, mahakarya sejarah pemikiran politik dari para negarawan pemimpin politik sekaligus pemikir hebat, suatu generasi ”raksasa”.

Namun, masihkah dokumen semacam ini dibaca generasi sekarang? Semoga kekhawatiran M Hatta tidak terjadi. Hatta sering mengutip Friederich Schiller, ”suatu abad besar telah lahir. Tapi abad itu menemui manusia-manusia kerdil”.

(Manuel Kaisiepo, Menteri Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur 2001-2004, wartawan Kompas 1984-2000)