Wacana pelonggaran pembatasan sosial berskala besar bergulir sejak pertengahan Mei. Untuk melaksanakan pelonggaran ini, diperlukan dukungan data empiris kesehatan dan penerapan protokol sesuai standar WHO.
Oleh
Redaksi
·2 menit baca
KOMPAS/RIZA FATHONI
Calon penumpang antre sambil menjaga jarak untuk mendapatkan pengesahan dokumen perizinan naik pesawat penerbangan domestik terbatas dan bersyarat, di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, 15 Mei 2020.
Pelonggaran pembatasan sosial berskala besar harus ditimbang berdasarkan data empiris kesehatan dan disertai protokol sesuai dengan standar WHO.
Wacana pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB) bergulir sejak pertengahan Mei lalu, seiring semakin beratnya tekanan pandemi Covid-19 terhadap kehidupan masyarakat. Sebagian besar dunia usaha dan industri ditutup, karyawan yang tak terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) atau dirumahkan harus bekerja dari rumah. Dunia pendidikan juga tidak ketinggalan, belajar daring dari rumah.
Pemerintah juga menambah anggaran untuk penanganan kesehatan dan bantuan untuk dunia usaha.
Dampaknya, hingga 20 April lalu, sesuai data Kementerian Tenaga Kerja, ada 2.084.593 pekerja dari 116.370 perusahaan yang dirumahkan. Di antaranya 1.304.777 pekerja dirumahkan dari 43.690 perusahaan, yang terkena PHK ada 241.431 orang dari 41.236 perusahaan. Sisanya dari sektor informal dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Maret lalu, pemerintah meluncurkan bantuan sosial tambahan bagi mereka yang terkena dampak pandemi. Bantuan berbentuk tunai, bahan makanan, ataupun pelatihan kerja diberikan untuk tiga bulan hingga Juni 2020 ini. Pemerintah juga menambah anggaran untuk penanganan kesehatan dan bantuan untuk dunia usaha.
Kompas/Wawan H Prabowo
Warga menunggu giliran pencairan bantuan sosial (bansos) tunai di Kantor Pos Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, 25 April 2020.
Dana juga disediakan untuk penanganan kesehatan dan membantu dunia usaha. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 yang sudah disahkan DPR, memberi kelonggaran pemerintah melakukan berbagai langkah untuk mengatasi pandemi. Termasuk, membolehkan defisit anggaran melebihi 3 persen dan Bank Indonesia membeli surat berharga negara di pasar perdana. Tujuannya untuk menyuntik likuiditas ke masyarakat dan dunia usaha melalui perbankan.
Meskipun mendapatkan perlindungan hukum melalui UU, pemerintah tetap memiliki keterbatasan untuk berutang. Pembatasnya pasar uang global yang akan lebih berhati-hati membeli surat utang pemerintah atau badan usaha milik negara (BUMN) bila utang terus meningkat dibandingkan dengan ekonomi nasional, sementara ekonomi melambat.
Kita harus bersiap pertumbuhan akan lebih rendah lagi pada kuartal kedua.
Data pertumbuhan ekonomi kuartal pertama 2020 sebesar 2,97 persen akibat orang diminta bekerja dari rumah sejak pertengahan Maret. Kita harus bersiap pertumbuhan akan lebih rendah lagi pada kuartal kedua. Sejumlah pengusaha memperkirakan ekonomi baru mulai bergerak pada kuartal keempat tahun ini dan kuartal pertama 2021, dengan syarat tidak terjadi ledakan penularan Covid-19 gelombang kedua.
Kompas/Wawan H Prabowo
Presiden Joko Widodo didampingi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kepala Polri Jenderal (Pol) Idham Aziz memberikan keterangan kepada wartawan seusai meninjau kesiapan penerapan prosedur standar normal baru di Stasiun MRT Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (26/5/2020).
Jakarta menunjukkan penurunan kasus baru penularan Covid-19 dan mungkin PSBB bisa dilonggarkan, setelah berakhir 4 Juni 2020, supaya roda ekonomi kembali berputar. Walakin, pelonggaran harus berdasarkan kajian akademis dan data empiris. Protokol kesehatan harus disiapkan benar dan mengikuti standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Masyarakat harus diyakinkan kondisi normal baru dengan menjaga jarak dan kesehatan diri dalam aktivitas sehari-hari di semua lini, adalah cara selamat dari pandemi Covid-19. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 bisa mengambil peran sentral memastikan keadaan normal baru dilaksanakan konsisten.
