2020: Optimistis dan Tetap Waspada

Kecermatan, kewaspadaan, dan kematangan dalam pengambilan kebijakan fiskal telah menyelamatkan ekonomi Indonesia dari krisis sebagai akibat turbulensi ekonomi dunia tahun 2019.

Persepsi positif terhadap pemerintah juga jadi salah satu faktor yang menjaga kestabilan ekonomi Indonesia sehingga bisa bertahan. Walau sempat terjadi ketidakpastian politik menjelang dan saat berlangsung pilpres serta pileg, semua dapat terlewati dengan aman dan tanpa gejolak yang memengaruhi perekonomian.

Pada 2019 telah terjadi turbulensi ekonomi dunia yang luar biasa sebagai akibat kebijakan moneter AS, efek perang dagang dan suhu geopolitik dunia yang memanas. Berbagai faktor itu mengakibatkan proyeksi pertumbuhan dan perdagangan global dikoreksi turun sebanyak tiga kali oleh badan-badan internasional. Pertumbuhan ekonomi dunia pada 2019 merupakan yang terburuk sejak krisis keuangan 2009. Menurunnya permintaan dari negara maju tentu saja memberi pengaruh besar pada perekonomian Indonesia, terlihat dari ekspor dan impor yang tumbuh negatif dan melebarnya defisit neraca transaksi berjalan.

Namun, di tengah gejolak ekonomi global itu, kondisi ekonomi Indonesia pada 2019 bertahan dengan pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen. Fundamental ekonomi Indonesia sehat, ditopang permintaan domestik. Realisasi penanaman modal pada kuartal III-2019 mencapai Rp 205,7 triliun atau tumbuh 18,4 persen (year on year/yoy). Inflasi terkendali dan terjaga di bawah 3,5 persen.

Indonesia masih menjadi pasar yang menarik bagi investor. Ini tecermin dari naiknya peringkat utang pemerintah (sovereign credit rating) Indonesia dari BBB- menjadi BBB pada Mei 2019 oleh Standard and Poor’s.

Indonesia masih menjadi pasar yang menarik bagi investor.

Tentu saja ini hasil kerja keras semua elemen pemerintah di bawah Presiden Jokowi sehingga kita memiliki fundamental makroekonomi yang kuat dan tahan terhadap guncangan ekonomi dunia. APBN 2019 yang dikelola secara cermat, sehat, dan terjaga kesinambungannya juga membuat Indonesia menjadi salah satu negara incaran para investor.

Dua minggu menjelang tutup tahun 2019, pemerintah mengumumkan pemenang lelang proyek kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) yang untuk pertama kali dimenangi investor asing. Proyek ini adalah pengembangan Bandar Udara Komodo di Labuan Bajo yang bertujuan mendukung Kawasan Labuan Bajo sebagai destinasi wisata super prioritas.

KOMPAS/NORBERTUS ARYA DWIANGGA MARTIAR

Pemandangan Labuan Bajo, Selasa (12/10/2019), di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.

Hal ini menunjukkan berbagai kebijakan pemerintah yang dituangkan di APBN selalu diarahkan untuk mendukung pertumbuhan, tetapi tetap dijaga kehati-hatiannya sehingga berkesinambungan. Kebijakan fiskal dalam APBN, baik di sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan, diprioritaskan pada kegiatan yang produktif.

Sebagai contoh, di sisi pendapatan negara, reformasi perpajakan diimbangi dengan pemberian insentif untuk mendukung investasi dan ekspor. Di sisi belanja, alokasi untuk infrastruktur menjadi salah satu pendorong produktivitas ekonomi. APBN juga memberi prioritas tinggi untuk investasi sumber daya manusia (SDM) melalui belanja pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial.

Di sisi pembiayaan, APBN juga mendorong berbagai instrumen pembiayaan yang inovatif serta mendukung pendalaman pasar keuangan sehingga dapat menjangkau semua lapisan masyarakat. Ketahanan ekonomi di 2019 membawa optimisme yang besar untuk dapat dipertahankan, bahkan di tingkatkan pada 2020 .

Perekonomian dunia pada 2020 diperkirakan mengalami perbaikan, tetapi masih menghadapi situasi penuh ketidakpastian. Guncangan ekonomi masih dapat terjadi setiap saat. Untuk itu, strategi pemerintah adalah menjaga perekonomian Indonesia agar berdaya tahan tinggi dalam menghadapi guncangan ekonomi global.

Untuk itu, pemerintah masih tetap optimistis menggunakan APBN sebagai alat untuk mendukung kekuatan permintaan domestik di bidang konsumsi dan investasi. Fokus dari strategi ini bermuara pada penciptaan lapangan kerja sehingga dapat mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.

Sebagai upaya dan strategi memberikan perlindungan sosial sekaligus menstimulasi ekonomi, pada kuartal pertama 2020 pemerintah mengakselerasi penyerapan belanja produktif. Ini terkait program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Berbagai program sosial telah dirancang. Ini segera dilaksanakan seperti program UMi (kredit usaha ultra mikro), Mekar, KUR, Bantuan Pangan Non-Tunai, Dana Desa, dan Kartu Pra-Kerja.

Kompas/Priyombodo

Pekerja menata roti di pabrik roti skala kecil di kawasan Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Sabtu (11/1/2020). Dalam rangka persiapan pelaksanaan jaminan produk halal, pemerintah berkomitmen menggratiskan biaya sertifikasi halal untuk usaha mikro dan kecil. Sedangkan untuk usaha menengah dan besar, tarifnya masih dikaji.

Pada 2020 ini juga pemerintah akan fokus pada lima prioritas, yaitu pembangunan SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi dan transformasi ekonomi. Perbaikan kualitas SDM melalui APBN dilaksanakan dengan menjaga alokasi 20 persen untuk pendidikan dan 5 persen untuk kesehatan. Inisiatif baru yang memberi penekanan pada aspek penguatan SDM adalah insentif super deduction pajak untuk vokasi dan litbang; KIP Kuliah; Dana Abadi Perguruan Tinggi, Kebudayaan, dan Riset.

Belanja infrastruktur juga akan masih menjadi fokus pada 2020 guna mendorong konektivitas, ketahanan energi, serta mendukung perkembangan era digital. Infrastruktur ini terutama untuk mendukung sektor prioritas, seperti pertanian, perikanan, manufaktur, pariwisata.

Sementara simplifikasi regulasi dan birokrasi mengarah pada deregulasi guna peningkatan investasi. Omnibus law menjadi prioritas untuk menyederhanakan berbagai peraturan yang jadi hambatan utama investasi karena terlalu banyaknya regulasi dan birokrasi di pusat dan daerah yang mengatur berbagai sektor yang menyebabkan tumpang tindihnya aturan.

Omnibus law pada 2020 terdiri dari UU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan UU Omnibus Law Perpajakan. Kedua UU ini selain untuk menarik semakin banyak investasi ke Indonesia, juga diharapkan dapat memberikan iklim yang kondusif bagi para pengusaha Indonesia untuk mengembangkan usahanya di beberapa daerah.

Kompas/Heru Sri Kumoro

Peserta aksi berorasi di atas mobil di tengah-tengah massa buruh yang berunjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR/DPD, Senayan, Jakarta, Senin (13/1/2020). Aksi ini untuk menolak rancangan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang saat ini sedang dibahas di DPR. Mereka menilai, jika diberlakukan maka UU tersebut akan banyak merugikan buruh.

Transformasi ekonomi

Transformasi ekonomi diwujudkan melalui penciptaan nilai tambah melalui berbagai aktivitas ekonomi, termasuk penguatan sektor manufaktur. Revitalisasi sektor manufaktur merupakan syarat penting transformasi ekonomi dan peningkatan pertumbuhan. Untuk itu, arah kebijakan pemerintah adalah melalui insentif fiskal yang tepat sasaran, mendorong vokasi dan peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta mendorong inovasi dan litbang.

Pemerintah telah menyiapkan berbagai fasilitas Pajak Penghasilan berupa tax holiday, tax allowance, pengurangan Pajak Penghasilan impor, serta Super Deduction untuk litbang dan pelatihan vokasi. Melalui kebijakan ini, pertumbuhan sektor manufaktur yang saat ini di bawah 5 persen dapat meningkat sampai 6 persen.

Walau pada 2020 Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi dunia akan tetap melambat dan bahkan pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan di bawah 5 persen, pemerintah tetap optimistis dapat mencapai pertumbuhan 5,3 persen sebagaimana tercantum di UU APBN 2020. Sebagai alat mencapai tujuan negara, APBN akan tetap dijaga kesinambungan dan ketahanannya agar defisit dan utang terkendali.

Defisit akan dijaga di tingkat 1,76 persen dan utang di kisaran 30 persen terhadap PDB yang menunjukkan sikap kehati-hatian di tengah ketidakpastian.

Berbekal pengalaman pada 2019, pemerintah optimistis menghadapi 2020. Indonesia harus maju dan keluar dari perangkap pendapatan menengah (middle income trap). Untuk itu, 2020 adalah saat yang tepat untuk menciptakan ancang-ancang bagi lompatan menjadi negara berpenghasilan tinggi. APBN dapat menjadi alat yang ampuh dalam mewujudkan berbagai fokus kebijakan. APBN kuat, Indonesia maju.

Nufransa Wira Sakti Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan RI