Ekonomi Indonesia 2020: Optimis dan Tetap Waspada
Walaupun pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan di bawah 5 persen, pemerintah tetap optimistis dapat mencapai pertumbuhan 5,3 persen sebagaimana tercantum di UU APBN 2020.
Kecermatan, kewaspadaan dan kematangan dalam pengambilan kebijakan fiskal telah menyelamatkan ekonomi Indonesia dari krisis sebagai akibat turbulensi ekonomi dunia di tahun 2019.
Persepsi positif terhadap pemerintah juga menjadi salah satu faktor yang menjaga kestabilan ekonomi Indonesia sehingga dapat bertahan. Walau sempat terjadi ketidakpastian politik menjelang dan saat berlangsungnya pemilihan presiden dan anggota legislatif, semua dapat terlewati dengan aman dan tanpa gejolak yang memengaruhi perekonomian.
Pada 2019 telah terjadi turbulensi ekonomi dunia yang luar biasa sebagai akibat kebijakan moneter AS, efek perang dagang dan suhu geopolitik dunia yang memanas. Berbagai faktor global itu mengakibatkan proyeksi pertumbuhan dan perdagangan global dikoreksi turun sebanyak tiga kali. Pertumbuhan ekonomi dunia di 2019 merupakan yang terburuk sejak krisis keuangan global 2009.
Menurunnya permintaan dari negara maju tentu saja memberi pengaruh besar pada perekonomian Indonesia, terlihat dari ekspor dan impor yang tumbuh negatif dan melebarnya defisit neraca berjalan.
Namun di tengah gejolak ekonomi global itu, kondisi ekonomi Indonesia pada 2019 masih bisa bertahan dengan pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen. Fundamental ekonomi Indonesia masih sehat, ditopang permintaan domestik. Realisasi penanaman modal pada kuartal III-2019 mencapai Rp 205,7 triliun atau tumbuh 18,4 persen (year on year/yoy). Inflasi juga terkendali dan terjaga di bawah 3,5 persen.
Namun di tengah gejolak ekonomi global itu, kondisi ekonomi Indonesia pada 2019 masih bisa bertahan dengan pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen.
Indonesia juga masih menjadi pasar yang menarik bagi investor yang tercermin dengan naiknya peringkat utang pemerintah (sovereign credit rating) Indonesia dari BBB- menjadi BBB pada Mei 2019 oleh Standard and Poor’s.
Tentu saja ini hasil kerja keras seluruh elemen pemerintah di bawah Presiden Jokowi sehingga kita memiliki fundamental makro ekonomi yang kuat dan tahan terhadap guncangan ekonomi dunia. APBN 2019 yang dikelola secara cermat, sehat dan terjaga kesinambungannya juga membuat Indonesia menjadi salah satu negara incaran para investor.
Dua minggu menjelang tutup tahun 2019, pemerintah mengumumkan pemenang lelang proyek Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang untuk pertama kalinya dimenangi investor asing. Proyek ini adalah pengembangan Bandar Udara Komodo di Labuan Bajo yang bertujuan mendukung Kawasan Labuan Bajo sebagai destinasi wisata super prioritas.
Hal ini menunjukkan berbagai kebijakan pemerintah yang dituangkan di APBN selalu diarahkan untuk mendukung pertumbuhan namun tetap dijaga kehati-hatiannya sehingga berkesinambungan. Kebijakan fiskal dalam APBN baik di sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan diprioritaskan pada kegiatan yang produktif.
Contohnya, di sisi pendapatan negara, reformasi perpajakan diimbangi dengan pemberian insentif untuk mendukung investasi dan ekspor. Di sisi belanja, alokasi untuk infrastruktur menjadi salah satu pendorong produktivitas ekonomi. APBN juga memberi prioritas tinggi untuk investasi sumber daya manusia (SDM) melalui belanja pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial.
Di sisi pembiayaan, APBN juga mendorong berbagai instrumen pembiayaan yang inovatif serta mendukung pendalaman pasar keuangan sehingga dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Ketahanan ekonomi di 2019 membawa optimisme yang besar untuk dapat dipertahankan bahkan di tingkatkan pada 2020 nantinya.
Ketahanan ekonomi di 2019 membawa optimisme yang besar untuk dapat dipertahankan bahkan di tingkatkan pada 2020 nantinya.
Perekonomian dunia pada 2020 diperkirakan akan mengalami perbaikan namun masih menghadapi situasi penuh ketidakpastian. Guncangan ekonomi masih dapat terjadi setiap saat. Untuk itu, strategi pemerintah adalah menjaga perekonomian Indonesia agar berdaya tahan tinggi dalam menghadapi guncangan ekonomi global.
Untuk itu, pemerintah masih tetap optimistis menggunakan APBN sebagai alat untuk mendukung kekuatan permintaan domestik di bidang konsumsi dan investasi. Fokus dari strategi ini bermuara pada penciptaan lebih banyak lapangan kerja sehingga dapat mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.
Sebagai upaya strategi memberikan perlindungan sosial yang sekaligus menstimulasi ekonomi, pada kuartal pertama 2020 pemerintah akan mengakselerasi penyerapan belanja produktif terkait perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Berbagai program sosial yang telah dirancang akan segera dilaksanakan seperti program UMi (kredit usaha ultra mikro), Mekar, KUR, Bantuan Pangan Non-Tunai, Dana Desa, Kartu Pra-Kerja dan lainnya.
Pada 2020 ini juga pemerintah akan fokus pada lima prioritas yaitu pembangunan SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi dan transformasi ekonomi. Perbaikan kualitas SDM melalui APBN dilaksanakan dengan menjaga alokasi 20 persen untuk pendidikan dan 5 persen untuk kesehatan. Inisiatif baru yang memberi penekanan pada aspek penguatan SDM adalah insentif super deduction pajak untuk vokasi dan litbang; KIP Kuliah; Dana Abadi Perguruan Tinggi, Kebudayaan, dan Riset.
Pada 2020 ini juga pemerintah akan fokus pada lima prioritas yaitu pembangunan SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi dan transformasi ekonomi.
Belanja infrastruktur juga akan masih menjadi fokus di 2020 guna mendorong konektivitas, ketahanan energi, serta mendukung perkembangan era digital. Infrastruktur ini terutama untuk mendukung sektor prioritas seperti pertanian, perikanan, manufaktur, pariwisata.
Sedangkan simplifikasi regulasi dan birokrasi mengarah pada deregulasi guna peningkatan investasi. Omnibus Law menjadi prioritas untuk menyederhanakan berbagai peraturan yang jadi hambatan utama investasi karena terlalu banyaknya regulasi dan birokrasi di pusat dan daerah yang mengatur berbagai sektor yang menyebabkan tumpang tindihnya aturan.
Omnibus Law di 2020 terdiri dari UU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan UU Omnibus Law Perpajakan. Kedua UU ini selain untuk menarik semakin banyak investasi ke Indonesia, juga diharapkan dapat memberikan iklim yang kondusif bagi para pengusaha Indonesia untuk mengembangkan usahanya di berbagai daerah.
Transformasi ekonomi
Transformasi ekonomi diwujudkan melalui penciptaan nilai tambah melalui berbagai aktivitas ekonomi termasuk penguatan sektor manufaktur. Revitalisasi sektor manufaktur merupakan syarat penting transformasi ekonomi dan peningkatan pertumbuhan. Untuk itu, arah kebijakan pemerintah adalah melalui insentif fiskal yang tepat sasaran, mendorong vokasi dan peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta mendorong inovasi dan litbang.
Pemerintah telah menyiapkan berbagai fasilitas Pajak Penghasilan berupa Tax Holiday, Tax Allowance, pengurangan pajak penghasilan impor serta Super Deduction untuk litbang dan pelatihan vokasi. Melalui kebijakan ini, pertumbuhan sektor manufaktur yang saat ini di bawah 5 persen dapat meningkat sampai 6 persen.
Walaupun 2020 Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi dunia akan tetap melambat dan bahkan pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan di bawah 5 persen, pemerintah tetap optimistis dapat mencapai pertumbuhan 5,3 persen sebagaimana tercantum di UU APBN 2020. Sebagai alat mencapai tujuan negara, APBN akan tetap dijaga kesinambungan dan ketahanannya agar defisit dan utang terkendali.
Sebagai alat mencapai tujuan negara, APBN akan tetap dijaga kesinambungan dan ketahanannya agar defisit dan utang terkendali.
Defisit akan dijaga di tingkat 1,76 persen dan utang di kisaran 30 persen terhadap PDB yang menunjukkan sikap kehati-hatian di tengah ketidakpastian.
Berbekal pengalaman pada 2019, pemerintah optimistis menghadapi 2020. Indonesia harus maju dan keluar dari perangkap pendapatan menengah (middle income trap). Untuk itu, 2020 adalah saat yang tepat untuk menciptakan ancang-ancang bagi lompatan menjadi negara berpenghasilan tinggi. APBN dapat menjadi alat yang ampuh dalam mewujudkan berbagai fokus kebijakan. APBN kuat, Indonesia maju.
(Nufransa Wira Sakti Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan RI)