Diplomasi Ekonomi Indonesia

Langkah memperkuat diplomasi ekonomi diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap upaya Indonesia memperbaiki perekonomian.

Kompas/Wawan H Prabowo

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi

Dalam pernyataan pers tahunan pada Rabu (8/1/2020), Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyatakan bahwa diplomasi ekonomi akan semakin diperkuat dalam lima tahun mendatang. Diplomasi ekonomi ini, menurut dia, difokuskan pada upaya menarik investasi yang berkualitas guna memberikan dukungan terhadap pembangunan Indonesia.

Indonesia membutuhkan investasi asing guna menjalankan pembangunan, mulai dari pengembangan infrastruktur yang meliputi jalan raya hingga pembangkit listrik, serta revitalisasi industri manufaktur agar kontribusinya tetap terjaga terhadap produk domestik bruto. Di tengah perekonomian dunia yang belum terlalu menggembirakan pada 2020, kerja untuk menarik investasi itu tidaklah mudah. Diperlukan kreativitas dari setiap misi perwakilan Indonesia di luar negeri untuk mengajak investor agar mau menaruh modal di Tanah Air.

Sejak pada periode pertamanya, Presiden Joko Widodo telah menetapkan pentingnya diplomasi ekonomi. Dengan pendekatan itu, para diplomat Indonesia dikehendaki terlibat aktif dalam pengembangan pasar produk ekspor, kerja sama perdagangan, menarik investor, hingga promosi pariwisata Indonesia. Pada periode lima tahun kedua pemerintahan Jokowi sekarang, apa yang sudah dijalankan pada periode lalu tersebut akan diperkuat oleh Kementerian Luar Negeri RI.

Tantangan kini kian berat. Fenomena proteksionisme dan unilateralisme yang mulai menguat pada 2018 masih tidak menunjukkan tanda-tanda berkurang. Fenomena ini menjadi sesuatu yang harus diatasi oleh Indonesia lewat peningkatan dialog serta kerja sama erat dengan negara lain yang juga teguh memegang prinsip multilateralisme.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menyampaikan Pernyataan Pers Tahunan Menteri 2020 di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Rabu (8/1/2020).  Pada lima tahun mendatang, Kemenlu akan bertumpu pada formula 4+1, yaitu peningkatan diplomasi ekonomi, diplomasi perlindungan, diplomasi kedaulatan dan kebangsaan, serta peran Indonesia di kawasan dan global, ditambah peningkatan infrastruktur diplomasi.

Kondisi perekonomian yang tidak mudah tersebut disadari betul oleh Pemerintah RI. Saat membuka rapat kerja para pemimpin perwakilan Indonesia, Kamis kemarin, Presiden Jokowi mengakui perekonomian sedang dipenuhi tantangan. Karena itu, para duta besar RI di seluruh dunia harus bekerja lebih keras.

Berdasarkan catatan Kompas, salah satu tantangan yang harus diatasi Indonesia ialah penyelesaian Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA) antara RI dan Eropa. Di tengah friksi akibat isu sawit dan nikel, perundingan CEPA tetap harus diselesaikan agar dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.

Tentu saja, selain diplomasi ekonomi, hal yang sangat penting ialah pemerintah segera merampungkan tugas beratnya: membuat Indonesia semakin ramah bagi investasi. Izin yang berbelit terutama di tingkat daerah, serta regulasi-regulasi yang tumpang tindih masih dikeluhkan investor asing.

Hanya lewat sinergi antara kerja keras para diplomat Indonesia dan perbaikan iklim investasi di dalam negeri, hasil nyata perbaikan ekonomi dapat kita rasakan.