logo Kompas.id
OpiniArtikel OpiniPenyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa lalu

Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa lalu

Menkopulhukam Mahfud MD, di awal jabatannya, memberi perhatian pada upaya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu, sebagai bagian dari tugas besar yang dititipkan Presiden untuk dituntaskan.

Oleh Edwin Partogi Pasaribu
· 1 menit baca
Memuat data...
KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Aktivis dan sukarelawan bergabung dalam aksi diam Kamisan ke-612 yang digelar Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (28/11/2019). Aksi Kamisan secara rutin menyuarakan ketidakadilan dan memperjuangkan hak korban dan keluarga korban pelanggaran HAM.

Menkopulhukam Mahfud MD, di awal jabatannya, memberi perhatian pada upaya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu, sebagai bagian dari tugas besar yang dititipkan Presiden kepadanya untuk dituntaskan. Niatan ini perlu disambut dan dimanajerial secara baik agar tak seumur jagung dan ‘gugur’ sebelum waktunya, seperti terjadi di era Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan ketika pada simposium untuk tragedi 1965 yang diprakarsainya April 2016 dapat tentangan dari kementerian lainnya.

Upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu ini tak mudah.  Hal ini tergambar dari 1998 hingga sekarang. Hanya perkara Timur Timor Pasca- Referendum 1999 dan Tanjung Priok 1984 yang berhasil disidangkan Pengadilan HAM ad hoc. Selain kasus masa lalu, ada kasus Abepura yang pernah dibawa ke Pengadilan HAM (permanen). Hasil persidangan ini juga masih menyisakan masalah dalam konteks keadilannya, karena putusan hakim atas berujung pembebasan terdakwa dari segala dakwaan.

Editor: yohaneskrisnawan
Bagikan
Memuat data..