logo Kompas.id
Opini”Quo Vadis” RUU HP
Iklan

”Quo Vadis” RUU HP

Oleh
Muladi
· 4 menit baca
https://dmm0a91a1r04e.cloudfront.net/Fe99WLKPUzacJrb9tBTtABOMpAk=/1024x1024/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F01%2F507927_getattachmentbaa0549c-2023-4f4a-81da-412bc08dfc32499311.jpg
KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

Sejumlah pakar hukum yang menjadi anggota Panitia Kerja (panja) RUU KUHP dari Pemerintah mengikuti Rapat Panja RUU KUHP Komisi III DPR di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (16/1). Rapat ini membahas detail satu persatu pasal dalam RUU KUHP.

Kemacetan pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP, yang kemudian berganti nama menjadi RUU Hukum Pidana, RUU HP) di DPR saat ini, antara lain, akibat perbedaan pendapat sporadis atas beberapa masalah substansial yang sudah di ujung penyelesaian. Hal ini dapat menimbulkan kesan bahwa masyarakat hukum (pidana) Indonesia masih cenderung mencintai produk KUHP warisan kolonial Belanda, yang  berlaku di negeri ini sejak 1 Januari 1918, atas dasar Pasal II Aturan Peralihan  UUD 1945 dan UU Nomor 1 Tahun 1946.

Pemikiran untuk melakukan rekodifikasi hukum pidana materiil nasional untuk menggantikan turunan KUHP (Wetboek van Strafrecht) Belanda 1886, yang berlaku di Indonesia melalui asas konkordansi disertai adaptasi secara masif dan sistematis terhadap doktrin dan yurisprudensi pengadilan Belanda, mulai bergaung  tahun 1963 dalam Seminar Hukum Nasional I di Semarang.

Editor:
Bagikan