logo Kompas.id
โ€บ
Opiniโ€บJangan Kacaukan Asas Hukum
Iklan

Jangan Kacaukan Asas Hukum

Oleh
MOH MAHFUD MD
ยท 5 menit baca
https://dmm0a91a1r04e.cloudfront.net/OKc3Ilb1vW6AHyBmDBtjVIUHclg=/1024x1024/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F11%2F485501_getattachment5516b12f-5b32-4fbf-8c59-976592375834476886.jpg
Kompas/Handining

โ€Pemerintah tidak boleh menjatuhkan sanksi sebelum ada putusan pengadilan bahwa seseorang atau organisasi benar-benar bersalah. Kalau itu dilakukan berarti pemerintah melakukan tindakan melanggar hukum, menyalahgunakan kekuasaan, dan bertindak sewenang-wenangโ€.

Pernyataan itu menjadi bagian dari polemik panas di tengah-tengah masyarakat terkait dengan Undang-Undang (UU) Ormas yang kemudian agak mengacaukan pemahaman masyarakat tentang asas-asas hukum. Polemik terjadi sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 yang kemudian disusul pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) berdasarkan perppu yang sekarang sudah disetujui menjadi UU Ormas.

Editor:
Bagikan