logo Kompas.id
OpiniArtikel OpiniProblematika Pasal 156a

Problematika Pasal 156a

Majelis hakim PN Jakarta Utara Selasa 95 menjatuhkan vonis dua tahun penjara kepada Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terdakwa dugaan penodaan agama Basuki dikenai pidana berdasarkan Pasal 156a KUHP menurut majelis hakim karena secara jelas dan tegas dia melakukan penodaan terhadap u

Oleh Sony Gusti Anasta
· 1 menit baca

Majelis hakim PN Jakarta Utara, Selasa (9/5), menjatuhkan vonis dua tahun penjara kepada Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, terdakwa dugaan penodaan agama.

Basuki dikenai pidana berdasarkan Pasal 156a KUHP, menurut majelis hakim, karena secara jelas dan tegas dia melakukan penodaan terhadap umat Islam, menimbulkan keresahan dan kegaduhan, serta ketidaktertiban di tengah masyarakat.

LBH Jakarta dalam siaran pers tertanggal 9 Mei 2017 mengkritik putusan majelis hakim tersebut. Kritik tidak didasarkan pembelaan kepada Basuki semata. Namun, lebih jauh dari itu, yakni mengkritik penggunaan Pasal 156a KUHP yang sejak dulu telah mengancam kebebasan berekspresi, mengeluarkan pendapat, beragama dan berkeyakinan, serta kehidupan berdemokrasi pada umumnya. Bahkan, LBH Jakarta telah melakukan judicial review terhadap Pasal 156a KUHP pada 2009. Sampai sekarang, LBH Jakarta tetap konsisten membela individu ataupun kelompok yang menjadi ”korban” dari  keganasan pasal ini.

Editor:
Bagikan
Memuat data..