Nasionalisme Baru di Eropa

TOTO S

credit="TOTO S

Di luar dugaan banyak pengamat, Partai Rakyat untuk Kebebasan dan Demokrasi (VVD) memenangi pemilihan umum di Belanda, 15 Maret 2017.

Partai ini mengungguli Partai Kebebasan (PVV) yang dipimpin Geert Wilders yang semula diperkirakan akan menang. Kekalahan Partai Kebebasan yang berhaluan populis kanan-ekstrem menimbulkan pertanyaan: bagaimana prospek nasionalisme baru di Belanda dan Eropa serta sejauh mana dampaknya bagi keutuhan Uni Eropa (UE)?

Kekalahan Partai Kebebasan merupakan indikasi meredupnya nasionalisme baru yang sempat dikhawatirkan mayoritas rakyat Belanda. Berbeda dengan nasionalisme kewarganegaraan (civic nationalism) yang menghargai toleransi, persamaan, dan hak- hak individu; nasionalisme baru berakar pada nasionalisme yang berbasis etnisitas dan rasial. Meminjam pemikiran Benedict Anderson, nasionalisme etnik dan ras merekonstruksi nation sebagai imagined community berdasarkan kesamaan bahasa, keyakinan, dan keturunan sehingga berciri anti imigran.

Partai Kebebasan menjadi ikon nasionalisme baru Belanda karena sikapnya yang anti imigran, anti Uni Eropa, dan anti Islam. Geert Wilders, yang konon berdarah Indonesia dari sisi ibu, dikenal mempunyai kesamaan ideologi dengan Marine Le Pen (pemimpin Partai Front Nasional di Perancis), Norbert Hofer (pemimpin Partai Kebebasan di Austria), dan Frauke Petry (pemimpin Partai Alternatif Jerman).

Dengan kekalahan ini, sulit bagi Partai Kebebasan untuk memegang kendali pemerintahan karena partai-partai lain enggan berkoalisi. Selama ini, pemerintahan Belanda senantiasa ditopang koalisi karena belum pernah terjadi sebuah partai politik mendapatkan kursi di Parlemen (Tweede Kamer) setengah plus satu (76 kursi) atau lebih. Dalam pemilu Belanda kali ini, dari 150 kursi di Parlemen, VVD memperoleh 33 kursi, sementara Partai Kebebasan 20 kursi.

Kilas balik

Nasionalisme baru Belanda sesungguhnya bertentangan dengan nilai-nilai yang selama ini dianut dan diyakini. Bangsa Belanda pasca kolonialisme dikenal memiliki sikap toleran serta menghargai persamaan antarmanusia dan keragaman budaya. Sejauh ini, kaum pendatang dari kawasan Mediterania, Afrika, Antiles, dan Indonesia umumnya hidup dalam harmoni dengan warga setempat.

Munculnya populisme, xenofobia, dan rasisme di Belanda diperkirakan mulai muncul 1980 ketika Partai Sentral (CP) yang berhaluan sayap-kanan nasionalis untuk pertama kali memperoleh kursi di Parlemen. Kampanye yang diusung saat itu antara lain ”Our own people first” dan ”The Netherlands is only for the Dutch”. Saat itu, CP ditentang sebagian besar masyarakat Belanda karena dinilai fasis dan diskriminatif.

Dua puluh tahun kemudian, Pim Fortuyn mendirikan Partai Pim Fortuyn List (LPF). Melalui tema kampanye anti imigran Muslim, LPF untuk pertama kalinya mengalahkan Partai Buruh dalam pemilihan lokal di Rotterdam pada 2002. Namun, karena pandangannya, Fortuyn kemudian tewas dibunuh oleh Volkert van der Graaf. Sejak itu, gerakan populis kanan-ekstrem justru berkembang dan aspirasi mereka kemudian ditampung Partai Kebebasan.

Dari kajian sejumlah ahli, seperti Benedict Anderson, Roger Smith, dan Andreas Wimmer, dapat ditarik benang merah bahwa nasionalisme baru di Belanda tumbuh kerena adanya pergeseran imajinasi tentang ”nasion” akibat meningkatnya jumlah kaum imigran yang dinilai tidak mampu berintegrasi dengan bangsa Belanda.

Kaum pendatang yang dibayangkan sebagai komunitas non-Belanda dilihat sebagai ancaman budaya, identitas nasional, bahkan kesejahteraan bangsa Belanda. Mereka dianggap bukan pemilik sah negeri Belanda.

Dalam perspektif universal, memang nasionalisme baru tidak sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan karena sifatnya yang diskriminatif dan rasistis. Hasil pemilihan umum di Belanda baru-baru ini mengindikasikan bahwa mayoritas rakyat menolak partai politik populis kanan-ekstrem yang bercita-cita menciptakan nasionalisme baru.

Namun, perlu dicatat, meski Partai Kebebasan tidak memenangi pemilihan umum kali ini, perolehan kursi mereka bertambah dari 15 kursi (2012) menjadi 20 kursi. Ini berarti Partai Kebebasan masih eksis di tengah tarik-menarik antara paham nasionalisme konvensional dan nasionalisme baru.

Efek domino

Kekalahan Partai Kebebasan diperkirakan akan punya efek domino terhadap negara-negara lain di Eropa. Di samping Belanda, saat ini benih gerakan populis kanan-ekstrem juga berkembang di Perancis, Jerman, Spanyol, Yunani, Italia, Inggris, dan Austria. Sebelumnya, calon presiden Partai Kebebasan di Austria, Norbert Hofer, juga kalah dalam pemilu 4 Desember 2016. Ini berarti dalam empat bulan terakhir sudah dua partai populis kanan-ekstrem di Eropa kalah dalam pemilihan nasional.

Meski konstelasi politik berbeda, kekalahan Partai Kebebasan Belanda diperkirakan akan memengaruhi pemilih di Perancis dan Jerman. Pemilu Perancis akan diselenggarakan pada 23 April 2017, sementara di Jerman 24 September 2017. Jika dalam pemilu di kedua negara partai-partai populis kanan-ekstrem juga mengalami kekalahan, hampir dipastikan nasionalisme baru Eropa akan pudar.

Potensi disintegrasi

Dampak lain yang mungkin ditimbulkan, apabila partai-partai populis kanan-ekstrem kalah dalam pemilihan umum, adalah potensi disintegrasi UE yang semakin kecil atau bahkan tidak mungkin sama sekali. Hal ini karena partai-partai populis kanan-ekstrem memiliki kebijakan anti Uni Eropa. Kalau UE tetap bersatu, Inggris yang segera meninggalkan UE niscaya terisolasi dari komunitas Eropa.

Geert Wilders selama kampanye berjanji memperjuangkan ”Nexit” (Netherlands Exit), sebuah ajakan agar Belanda keluar dari UE melalui sebuah referendum, sebagaimana dilakukan Inggris. Alasannya, UE telah merampas uang, identitas, demokrasi, dan kedaulatan Belanda serta Eropa.

Bagi Wilders, keluar dari UE berarti mengembalikan kedaulatan negara. Wilders ingin mencontoh Swiss, negara yang independen dan berdaulat tanpa perlu bergabung dengan UE. Namun, dengan kekalahan Partai Kebebasan, ”Nexit” menjadi jauh dari harapan.

Dengan redupnya nasionalisme baru, baik di Belanda maupun Eropa serta tetap kokohnya UE, diharapkan ke depan stabilitas kawasan Eropa tetap terjaga dan benturan peradaban dapat dihindari. Intoleransi, xenofobia, diskriminasi, dan rasisme merupakan sumber konflik dan instabilitas. Keberadaan UE dapat merupakan salah satu forum pencegahan dan penyelesaian konflik.

A Agus Sriyono

Diplomat, Pengamat Masalah-masalah Eropa