Pernyataan Presiden Joko Widodo tentang Indonesia yang mengalami "demokrasi kebablasan" telah menuai reaksi dari berbagai kalangan, terutama dari pejabat negara dan petinggi parlemen ataupun parpol.
Alih-alih menjernihkan praktik demokrasi, ruang publik malah semakin ditaburi suasana saling menyudutkan antarelite penguasa (Kompas.com, 23/2/2017). Tanpa harus memberikan label "pengamat" kepada Presiden atas pernyataannya, seperti dilakukan politisi tertentu, praktik penyelewengan demokrasi memang terjadi. Indonesia telah dinobatkan The Economist sebagai negara yang cacat demokrasinya (baca: flawed democracy). Dalam perspektif etis pun, praktik demokrasi di negeri ini telah lama mengabaikan keutamaan publik.
Hampir lima tahun silam, penulis dalam opini "Membangun Keutamaan Publik" (Kompas, 3/9/2012) menegaskan perlunya pembangunan keutamaan publik sebagai landasan bagi sebuah negara demokratis. Keutamaan publik berbeda, sekaligus berkaitan dengan keutamaan pribadi.
Keutamaan pribadi berurusan dengan nilai-nilai seperti integrasi diri, kejujuran, dan kemampuan mengontrol diri, sedangkan keutamaan publik lebih menunjuk pada nilai-nilai publik yang perwujudannya berupa pengorbanan kepentingan pribadi demi pembelaan kepentingan lebih besar sebuah bangsa.
Wacana "demokrasi kebablasan" sejatinya mengungkapkan situasi keterpurukan nilai-nilai publik yang telah diderita secara akut bangsa ini. Di negeri ini makin jarang ditemukan pengorbanan pribadi demi kepentingan- kepentingan bangsa yang lebih besar. Alih-alih mengorbankan kepentingan pribadi, kepentingan-kepentingan bangsa dan seluruh rakyat justru sering dibelenggu oleh kepentingan sektarian dan pemaksaannya melalui mobilisasi kekuatan massa berbaju SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan).
Laporan Amnesty International seharusnya menyadarkan banyak pihak untuk melihat betapa sentralnya keteladanan etis para pemimpin dalam membendung atau memperluas konflik SARA.
Seperti diketahui, dalam laporan bertajuk "The State of the World\'s Human Rights" yang dirilis di Paris, Perancis (22/2/2017), Amnesty International telah menobatkan sejumlah kepala negara/pemerintahan, seperti Trump, Duterte, Erdogan, dan Viktor Orban, sebagai pemecah belah masyarakat melalui retorika dan agenda-agenda mereka yang dianggap "beracun" (Kompas, 23/2/2017).
Abad kegeraman
Bryan Walsh mencoba menjelaskan bagaimana globalisasi ekonomi bisa melahirkan para pemimpin otoriter-populis modern. Menurut dia, dunia kita sedang menjalani suatu "abad kegeraman" (age of anger) yang bersumber pada suatu sejarah panjang ketidakpuasan terhadap janji-janji ekonomi yang tak terwujud. Ada jurang begitu dalam antara harapan-harapan pribadi dalam sanubari terdalam dan kenyataan pahit yang dialami dalam realitas. Keterpecahan antara kerinduan hati dan kenyataan itu menimbulkan rasa sakit hati, rasa terhina, dan geram yang berbaur dalam sentimen penolakan/pemberontakan (ressentiment) terhadap situasi yang dihadapi.
Dalam situasi demikian, muncul pemimpin-pemimpin otoriter yang memanfaatkan sentimen-sentimen negatif dengan menempatkan diri sebagai "pembela" para korban globalisasi kendati mereka mengabaikan nilai- nilai etis publik ("How the Enlightenment Predicted Modern Populism", Time, 20/2/2017).
Pemaparan di atas memperlihatkan betapa penting peran para elite penguasa dalam merajut keutamaan publik. Namun, yang menyedihkan, baik di tingkat internasional maupun di Tanah Air, ujaran kebencian, rasisme, pelanggaran HAM, dan pengabaian berbagai nilai etis di ranah publik kini seakan menjadi "bahasa" yang dianggap normal.
Sikap, keputusan, dan ujaran yang bersifat sektarian, koruptif, manipulatif justru menjadi "mode" yang laku dijual dalam perebutan kekuasaan ataupun dalam pencapaian tujuan-tujuan sempit pribadi/kelompok. Padahal, dalam situasi kegeraman, seperti telah diungkapkan, keterpurukan etis yang diteladankan para pemimpin/elite penguasa mempunyai daya ledak yang bisa menghancurkan seluruh bangsa.
Indonesia, seperti negara Asia lain, sebenarnya punya tradisi panjang nilai-nilai budaya (budaya Timur) yang seharusnya melengkapi demokrasinya. Ironisnya, ketika bangsa-bangsa Asia lain, seperti Singapura, Korea Selatan, atau Jepang, mampu mengolah nilai-nilai ketimuran, seperti budaya patriarkal, gotong royong, dan kekeluargaan, untuk menjadi bangsa pemenang, Indonesia justru kehilangan jati dirinya melalui politisasi SARA di bawah payung demokrasi.
Untuk membangun demokrasi, nilai-nilai etis publik tak perlu diimpor dari negeri asing, jika para pemimpin di negeri ini tetap berpegang pada Pancasila sebagai "jiwa bangsa" atau "kepribadian bangsa," seperti diyakini Bung Karno. Demokrasi di Indonesia punya "corak kepribadian kita" yang tidak perlu sama dengan corak demokrasi yang dipergunakan bangsa lain secara teknis (Bung Karno, Pantjasila Dasar Filsafat Negara, 1960: 112).
Di negeri yang sedang gamang menjalankan demokrasinya ini, sebenarnya sangat dirindukan lahirnya pemimpin-negarawan yang tak memanipulasi "kegeraman" rakyat demi kekuasaan sektarian. Kita justru lebih memerlukan pemimpin-pemimpin yang mampu menjadi panutan rakyat dalam membangun etika publiknya. Hari-hari ini, ketika demokrasi diselimuti "hawa kegeraman" yang menggerahkan jiwa dan rawan mencabik keutuhan bangsa, kita merindukan hadirnya pemimpin-pemimpin yang menjadi pemersatu dan keteladanannya menyejukkan hati. Sayangnya, pemimpin yang demikian telah semakin jarang kita jumpai di negeri ini.
Paulinus Yan Olla
Rohaniwan Kongregasi MSF; Lulusan Program Doktoral Universitas Pontificio Istituto di Spiritualita Teresianum, Roma; dan Dosen Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana, Malang
